JAKARTA, METRO–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau kepada pengusaha yang memperkerjakan karyawannya di hari libur nasional, seperti lebaran Idulfitri terdapat ketentuannya. Salah satunya ialah harus membayar karyawan jika mempekerjakan saat libur nasional. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan pengusaha yang mempekerjakan pekerjanya pada saat libur nasional wajib membayar upah lembur.
“Di Pasal 187 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pengusaha yang tidak membayar upah lembur pada hari libur resmi (pasal 85 ayat 3), dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta,” kata Dirjen Haiyani di Jakarta, Kamis (5/5).
Menurut dia, bagi pengusaha kerja mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari pertama dan kedua Hari Raya Idulfitri, maka pengusaha bersangkutan wajib membayar upah kerja lembur.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.
Menurut dia, pengusaha yang tidak membayar upah bagi pekerja pada libur nasional akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan. “Atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU Nomor 11 Tahun 2020,” pungkas dia.
Tak Terima Upah Lembur Lebaran Bisa Penjarakan Bosnya
Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga mengingatkan pengusaha agar membayar upah lembur bagi mereka yang mempekerjakan pegawai di hari libur nasional.
Kemenaker sudah membuat ketentuan tersebut mengenai hari raya atau lebaran. “Di Pasal 187 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pengusaha yang tidak membayar upah lembur pada hari libur resmi dalam Pasal 85 Ayat 3, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat sebulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang dalam siaran pers, Kamis (5/5).
Haiyani mengatakan, pekerja untuk bertugas pada hari pertama dan kedua Hari Raya Idulfitri berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.
“Pengusaha yang tidak membayar upah kerja lembur bagi pekerja yang dipekerjakan pada hari libur nasional yang ditetapkan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat sebulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU Nomor 11 Tahun 2020,” pungkasnya. (tan/jpnn)
