Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah berharap agar pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2023, semua pihak dapat memberikan masukan dan saran terhadap penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumbar. Musrenbang menurut Mahyeldi, merupakan rangkaian tidak terputus dari musrenbang di tingkat pemerintah kabupaten kota, kecamatan hingga nagari. “Langkah konkrit dari musrenbang ini, pemerintah kabupaten kota telah menyampaikan secara langsung usulan kepada gubernur beberapa lalu, yang dipertajam melalui pra musrenbang,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2023, Senin (28/3) di Padang.
Mahyeldi meminta, agar pemerintah kabupaten kota mengawal dengan ketat usulan yang diakomodir melalui musrenbang. Menurutnya, pembangunan daerah menjadi sebuah keniscayaan jika dilaksanakan sendiri-sendiri, parsial, separuh-separuh.
Karena itu, Mahyeldi mengajak pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/D, lembaga profesi, ormas dan LSM, agar secara bersama dan saling bersinergi melaksanakan pembangunan yang terintegrasi, holistik serta memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Apalagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan kabupaten kota secara umum masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam hal pemulihan dan pertumbuhan sektor ekonomi, yang terdampak pandemi Covid-19 dan bencana.
Musrenbang RKPD Tahun 2023 ini, menurutnya tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap Musrenbang RKPD tahun 2021. Di mana dari evaluasinya, pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 3,29 persen, tumbuh dibandingkan tahun 2020 yang sempat terkontraksi -1,6 persen, akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha dan pertumbuhan terbesar pada sektor jasa keuangan mencapai 8,46 persen. Diikuti oleh sektor jasa kesehatan sebesar 5,88 persen dan jasa akomodasi sebesar 5,63 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian, satu-satunya sektor yang masih terkontraksi sebesar -1,77 persen. Sedangkan sektor pertanian yang mendominasi 21,71 persen. Sementara, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumbar tumbuh sebesar 2,19 persen. Akibat pandemi Covid-19, PDRB per kapita mengalami penurunan sebesar -2,78 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 1,8 persen dari Rp44,03 juta di tahun 2020 menjadi Rp44,82 juta tahun 2021.
Sementara, tingkat kemiskinan di Sumbar tahun 2021 sebesar 6,04 persen, turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,56 persen. Penduduk miskin di Sumbar tahun ini mencapai 339,9 ribu. Juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 364,79 ribu. Musrenbang RKPD tahun Anggaran 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktifitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, Perdagangan & UMKM.” Mahyeldi mengatakan, melalui musrenbang telah dirumuskan arah kebijakan pemerintah daerah tahun 2023 sesuai tujuh misi prioritas.
Tujuh misi prioritas tersebut, yakni, pertama, mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing. Kedua, meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah. Ketiga, meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Keempat, meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
Kelima, meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan. Keenam, meningkatkan pembangunan infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan. Ketujuh, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Mahyeldi juga menyatakan, melalui musrenbang ini, Pemprov Sumbar juga berkomitmen menghadirkan kesetaraan bagi seluruh warganya. Termasuk dalam memfasilitasi kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Mahyeldi juga menghimbau bupati dan wali kota untuk menyiapkan fasilitas dan sarana yang ramah bagi disabilitas. “Sudah menjadi tugas kita memfasilitasi sarana dan prasarana yang ramah disabilitas bagi penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak. Banyak potensi yang bisa dihadirkan. Diharapkan dalam penyusunan RKPD 2023 ini, pikiran dan masukan dari penyandang disabilitas harus diakomodasi,” harap Mahyeldi, saat diwawancarai usai membuka Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari suara penyandang disabilitas atas masih minimnya, bahkan nihilnya fasilitas dan akses khusus di fasilitas umum dan ruang publik bagi disabilitas.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi meminta agar usulan dalam Musrenbang tingkat Provinsi Sumbar menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dikatakan Supardi, tidak semua usulan visi misi gubernur dan wakil gubernur dapat dimasukkan dalam RKPD, karena masalah kesiapan anggaran dan konstitensi terhadap perencanaan pembangunan. Karena itu, usulan tersebut harus difilter melalui musrenbang ini. “Kemudian dilihat mana yang tersistem dengan RPJMD kita, itulah yang kita prioritaskan,” ujar Supardi yang menjadi narasumber Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2023.
Supardi menjelaskan, terkait program unggulan kepala daerah juga menyesuaikan dengan RPJMD. Apalagi mengingat waktu yang tidak panjang, karena sampai tahun 2024 untuk RPJMD selanjutnya. Capaian kinerja juga harus jelas dan terukur. Supardi mengatakan, pihaknya mendorong RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2023 menjadi solusi bagi Provinsi Sumbar, karena dapat mengoptimalkan rencana pembangunan di masa akan datang.
Sementara, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, menyampaikan, Musrenbang RKPD 2023 yang telah dimulai rangkaiannya sejak November 2021 lalu, dalam rangka melakukan penyamaan persepsi, substansi dan mekanisme penyusunan sekaligus menjaring aspirasi terkait isu isu pembangunan Sumbar. Khususnya terkait stunting, program unggulan dan penciptaan entrepreneur baru. Dalam kegiatan ini juga terdapat arahan Kemendagri yang disampaikan langsung oleh Dirjen Pembangunan Daerah dan Arahan Bappenas yang disampaikan oleh Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Selain itu, juga diserahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota terbaik. Untuk kabupaten terbaik Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada Kabupaten Pasaman, yang dinilai sukses membangun kampung ikan mas Pasaman, melalui program peningkatan produksi ikan air tawar di beberapa kecamatan. Terbaik kedua diraih Kabupaten Tanah Datar, dan ketiga Kabupaten Agam.
Kategori kota terbaik PPD diberikan kepada Kota Payakumbuh, diikuti Kota Padang Panjang dan terakhir Kota Bukittinggi. Selain itu juga diberikan penghargaan khusus untuk Kota Sawahlunto yang dinilai tercatat sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2021.(**)
