JAKARTA, METRO
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat Sius Dowansiba melaporkan politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Ambroncius Nababan ke polisi. Pelaporan ke Polda Papua Barat itu didasari unggahan Ambroncius di media sosial soal meme yang menyandingkan foto Pigai dengan gorila.
Selain itu, Ambroncius juga diduga menyertakan narasi yang menyebut vaksin untuk Pigai bukan buatan Sionvac ataupun Pfizer, melainkan vaksin rabies.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi, laporan terhadap Ambroncius telah teregister dengan nomor LP/17/I/2021/Papua Barat.
“Dibuat hari ini sekitar pukul 13.46 WIT di SPKT Polda Papua Barat,” kata Adam kepada wartawan Senin (25/1). Adam menjelaskan, KNPI Papua Barat menuduh Ambroncius telah menyebarkan ujaran kebencian bernada rasial. Kini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat telah menindaklanjuti laporan itu.
Lebih lanjut Adam menegaskan, Polda Papua Barat memberi perhatian besar pada ujaran kebencian bernada rasial yang mendera mantan komisioner Komnas HAM tersebut.
Namun, Adam juga mengimbai masyarakat tidak terprovokasi masalah itu. “Seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya perkara ini ditangani oleh pihak berwajib,” tegas Adam.
Komnas HAM: Pelaku Harus Dihukum
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyebutkan, rasialisme untuk alasan apa pun harus dilawan. Caranya dengan memproses pelaku rasis ke aparat penegak hukum. Hal itu diungkapkan Beka untuk menyikapi rasisme yang diterima eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai oleh politikus Hanura sekaligus Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin) Ambroncius Nababan.
“Pelaku harus segera diproses hukum,” kata Beka dalam pesan singkatnya kepada awak media, Senin (25/1).
Di sisi lain, kata Beka, pemerintah juga tidak boleh diam atas fenomena rasis di Indonesia. Misalnya pemerintah harus membuat mekanisme atau kampanye untuk mencegah sikap rasis. Menurut dia, sikap pemerintah ini yang masih belum baik menyikapi tindakan rasis, padahal sudah terdapat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Berdasarkan Ras dan Etnis.
“Belum terlihat upaya yang sungguh-sungguh dari negara dan aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah ini,” ungkap Beka.
Sebelumnya, Natalius memberikan komentar terkait sikap pemerintah yang mewajibkan warga negara Indonesia untuk divaksin. Menurutnya, pemerintah tidak boleh memaksa jika ada warga negara yang menolak untuk divaksin. Natalius menyebut bahwa keinginan untuk divaksin atau tidak adalah Hak Asasi Manusia.
Melalui melalui akun Facebook-nya, Ambroncius menanggapi sikap Natalius tersebut dengan kata-kata rasisnya. Sikap rasis tersebut yang kemudian yang menjadi perbincangan hangat publik akhir-akhir ini. Namun belakangan, tulisan rasis Ambroncius tersebut telah dihapus.(cuy/ast/jpnn)
