BANDUNG, METRO – Kota Padang kembali berhasil meraih predikat dengan kategori BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia sebagai hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Padang Tahun 2018.
Buah dari kerja keras Pemko Padang tersebut diumumkan pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I yang meliputi seluruh provinsi/kabupaten/kota di Pulau Sumatra, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten dan Jawa Barat.
Apresiasi dan LHE AKIP tersebut diterima Wali Kota Padang Mahyeldi yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Syafruddin kepada di Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/1).
Menteri PAN RB, Syafruddin mengatakan, perubahan zaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis. Bahkan memasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas yang mudah, tidak berbelit, bebas praktek suap dan pungli, efekif dan efisien, memberikan manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi/landscape peradaban.
“Kunci pentingnya, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental, yang mana salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, artinya birokrasi dapat bertanggung jawab penuh terhadap aliran anggaran negara untuk sebesar-besarnya dan seluas-luasnya digunakan bagi kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh menambahkan, tujuan dilakukannya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk menilai kemajuan dan memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja (to asses) dan memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan manajemen kinerja (to assist) terhadap 83 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 518 Kabupaten/Kota.
“Ada 4 permasalahan utama yang ditemukan dalam evaluasi tersebut, yaitu: tujuan dan sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur, program/ kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan”, ujarnya.
“Nilai SAKIP yang terdiri dari kategori AA, A, BB, B, CC, C dan D menggambarkan kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, dan menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan,” tuturnya lagi.
Lebih lanjut Ateh memaparkan secara nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2018 menunjukkan masih terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan predikat D, 97 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 162 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 185 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 40 Kabupaten/Kota dengan predikat BB dan 9 Pemerintah Kota yang berperedikat A.
Khusus wilayah I, pada tahun 2018 masih terdapat 36 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 53 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 73 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 11 Kabupaten/Kota berpredikat BB dan 1 Pemerintah Kota berpredikat A.
Ateh juga memberikan saran sebagai upaya langkah perbaikan di masa mendatang, yaitu memperbaiki rumusan tujuan/sasaran program dan kegiatan (jelas dan result oriented), memastikan cascading kinerja sampai level terkecil, logic model fokus pencapaian tujuan/sasaran, refocusing program & kegiatan yang mendukung tujuan/sasaran secara efektif dan efisien, serta monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP secara berkala.
Usia menerima penghargaan, Wali Kota Padang, Mahyeldi terlihat tidak dapat menyembunyikan senyum kebahagiaannya atas prestasi yang diraih tersebut. “Alhamdulilah kita ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah memberikan prestasi untuk Kota Padang, sehingga kita mendapatkan peringkat BB ini dari MENPAN-RB. Insya Allah di tahun 2019 prestasi ini dapat kita tingkatkan lagi,” ujarnya.
Selain Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh juga mendapatkan predikat yang sama, sehingga dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat, 3 (tiga) Kota berhasil menyandang predikat BB.
Turut hadir mendampingi Wali Kota, Sekretari Kota Padang Asnel, Asisten Administrasi Didi Aryadi, Inspektur Kota Padang Corri Saidan, Plt Kepala Bappeda Hermen Peri dan Kepala Bagian Organisasi Kota Padang Sandra Imelda. (tin)