JAKARTA, METRO–Pemerintah berencana akan segera menyetop keran ekspor timah mentah dan fokus melakukan hilirisasi di dalam negeri. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan pihaknya sudah menghitung dampak positif hilirisasi bagi pembangunan nasional.
Menurutnya, sebagai penghasil timah nomor dua terbesar di dunia, Indonesia perlu segera melakukan penyetopan ekspor. Meski begitu, Bahlil tidak mengatakan lebih detail soal waktunya.
“Kita sudah hitung bahwa hilirisasi terhadap timah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Kita itu penghasil timah nomor 2 di dunia, nomor 1 Tiongkok yang 70 persen melakukan hilirisasi, Indonesia cuma 5 persen,” kata Bahlil ditemui di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (24/10).
Ia menjelaskan, dengan mempercepat penutupan keran ekspor, maka membuktikan bahwa Indonesia tidak gemetar sedikit pun oleh gertakan para ‘pemain’ di industri timah. Selain itu, hilirisasi penting dilakukan agar pengendalian harga tidak lagi berada di bawah negara lain.
Menurutnya, penyetopan ekspor sama dengan melakukan nilai tambah pada timah yang menjadi komoditas besar di Indonesia. “Harga timah dikendalikan oleh negara lain yang penghasil timahnya nggak sebesar Indonesia. Kira-kira kalau begitu kita pintar atau pintar-pintar bodoh, ya? Kita menyetop ini dalam rangka memberikan nilai tambah. Ini contohnya sudah ada nikel,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan pihaknya telah membuat roadmap atau peta jalan hilirisasi timah. Ia menyebut, hilirisasi timah berbeda dengan nikel bahkan dari nilai investasinya paling tinggi hanya menelan biaya Rp 1 triliun.
“Saya tahu banyak yang nggak setuju itu (hilirisasi). Saya tahu siapa pemain-pemainnya, tapi negara nggak akan gemetar sedikit pun. Sampai kapan negara kita mau dimainin seperti itu? Jangan lah! (realisasi hilirisasi) Lebih cepat lebih baik,”tegas dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal menyetop ekspor bahan mentah timah. Namun, ia belum memastikan terkait waktunya karena hingga saat ini rencana tersebut masih dalam penghitungan yang matang. Menurutnya, jika penghitungan sudah selesai dan matang, maka akan segera diumumkan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk serius terhadap hilirisasi timah.
’’Baru dihitung, akan kita setop kapan, baru dihitung. Nanti kalau hitungannya sudah matang, ketemu kalkulasinya, akan saya umumkan. Setop, misalnya tahun depan, atau stop tahun ini, bisa terjadi,” kata Jokowi saat meninjau proyek smelter berteknologi Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace yang dikerjakan PT Timah Tbk di Bangka Belitung, Kamis (20/10).
Ia menjelaskan, keran ekspor yang akan disetop tidak hanya berlaku untuk smelter milik BUMN tetapi berlaku juga untuk swasta. Menurut Jokowi, dengan ditutupnya keran tersebut maka komoditas tambang bisa masuk ke industri hilirisasi agar bisa meningkatkan nilai tambang di dalam negeri dan lapangan kerja bisa bertambah luas.
Adapun smelter yang ditinjau Jokowi hari ini ditargetkan akan rampung pada November 2022. Operasional smelter tersebut diproyeksikan bisa menambah efisiensi di kisaran 25 persen sampai 34 persen. (jpc)
