Kantor Bank Nagari pusat di Jalan Pemuda, Kota Padang.
PADANG, METRO–Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan dunia umumnya, tak membuat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari limbung. Bank milik masyarakat dan pemda se-Sumbar ini tetap eksis, bahkan cenderung bertumbuh, meski banyak bank lain yang tengah bergelut dalam pemulihan.
Hal itu terungkap, dalam diskusi dengan Direktur Pemasaran Bank Nagari, Indra Wediana, Kamis (5/11) di Kantor Pusat Bank Nagari, Jalan Pemuda Padang. Menurut Indra, kinerja Bank Nagari, rata-rata lebih baik dari kinerja perbankan nasional, dari data update Agustus 2015.
”Hampir seluruh rasio kinerja perbankan nasional menurun,” sebut Indra, yang juga Direktur Syariah ini. Bahkan, untuk BPD se-Indonesia, kinerjanya lebih rendah daripada perbankan konvensional yang ada. Namun, Bank Nagari tetap berada di atas rata-rata BPD yang ada di Indonesia.
Indra menyebutkan, pertumbuhan kredit di Bank Nagari, secara data YoY atau year to year Agustus 2014 hingga Agustus 2015, terjadi pertumbuhan 11,65 persen. Angka itu, lebih tinggi dari rata-rata perbankan nasional yang hanya bergerak di angka 11,2 persen. Sementara, secara nasional, 2014 mencapai 11,6 dan 16,2 persen (2013).
Dilihat dari dana yang terkumpul, pertumbuhan Bank Nagari juga unggul dari rata-rata nasional yang hanya 13,2 persen. Hingga Agustus mencapai 13,40 persen. ”Yang menarik, laba rata-rata Bank Nagari, jauh lebih tinggi dari nasional yang malah minus di angka -8,9 persen. Bank Nagari mampu menumbuhkan laba mencapai 27,97 persen,” sebutnya. Hingga Oktober, laba yang dibukukan Rp252 miliar, atau 84 persen dari target.
Indra tak menampik, pertumbuhan aset memang di bawah rata-rata nasional. Bank Nagari baru membukukan pertumbuhan aset mencapai 11.63 persen, atau di bawah angka nasional 15,2 persen. Hal ini dinilai wajar, karena mayoritas bank telah melakukan penambahan aset dengan mengeluarkan pejualan saham dan sejenisnya.
Selain itu, sebut Indra, pertumbuhan aset itu juga berpengaruh kepada capital adequacy ratio (CAR), atau rasio kecukupan modal. Dengan mengandalkan dana dari pemegang saham yang merupakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Nagari tidak bisa meningkatkan modal secara signifikan. Angkanya masih di kisaran 15,59 persen, di banding nasional 20,7 persen.
Non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah juga menjadi catatan tersendiri bagi bank yang memiliki cabang di Pekanbaru, Jakarta dan Bandung ini. Meski angkanya lebih tinggi dari rata-rata nasional — 2,8 persen, sedangkan Bank Nagari 2,97 persen, namun di banding rata-rata BPD se-Indonesia masih jauh lebih baik.
”Kredit macet kelompok BPD mencapai 4,27 persen, sedangkan Bank Nagari 2,97 persen. Angka itu naik 0,47 persen dari Agustus 2014 lalu. Bank Indonesia (BI), memberi toleransi NPL hingga 5 persen, jadi kita masih level aman,” sebut Indra yang baru kembali dari pertemuan perbankan nasional di Balikpapan, akhir Oktober lalu.
Bank Nagari mulai serius membenahi fenomena meningkatnya kredit macet. Selain meningkatkan kualitas analis pemberi kredit, juga melakukan pelelangan aset nasabah yang terlibat dalam kredit macet. Hingga saat ini, sudah 325 agunan nasabah yang dipajang di kantor-kantor cabang, untuk dilelang.
”Kami memang mengambil sikap tegas, mengumumkan nasabah yang kreditnya macet. Hal itu terpaksa dilakukan, untuk menekan NPL yang memiliki kecenderungan meningkat. Hasilnya, beberapa agunan terjual, tapi ada juga yang kembali dituntaskan oleh nasabah,” sebut Indra lagi.
Disinggung soal BOPO (biaya operasional dan pendapatan operasional) atau rasio efisiensi, Bank Nagari juga masih harus membenahinya. Saat ini, tercatat BOPO Bank Nagari mencapai 84,15 pesen di banding rata-rata nasional yang hanya 81,5 persen. Jelang tutup tahun, manajemen akan mencoba menurunkan BOPO menjadi 82 persen.
Secara umum, kata Indra, aset Bank Nagari per Oktober mencapai Rp20,1 miliar. Sementara kredit yang disalurkan Rp14,4 miliar dan dana pihak ketiga (DPK) Rp15,6 miliar. ”Alhamdulillah, kita tetap survive di tengah krisis global saat ini, meski juga sedikit terganggu. Apalagi, dengan lambannya serapan anggaran di pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” katanya. (rvi)
