PADANG, METRO – Ketua Panitia Musyawarah daerah (Musda) 1 Badan Pimpinan Daerah Gabungan Rekanan Kontruksi Indonesia Provinsi Sumbar (BPD Garansi Sumbar), Junaidy, ST mengatakan, saat ini sudah terbentuk BPC Garansi di empat daerah di Sumbar.
”Empat daerah tersebut yakni, BPC Garansi Padang, Bukittinggi, Solok dan Payakumbuh. Selain terbentuknya empat BPC Garansi, saat ini juga sudah ada 21 badan usaha jasa konstruksi yang sudah tergabung,” ujar Junaidy, saat pembukaan Musda I BPD Garansi Sumbar yang dihadiri 56 peserta, kemarin, di Hotel Ibis Padang.
Hadir pada kesempatan itu, Perwakilan Pengurus BPP Garansi, Ketua LPJK Sumbar, Afrizal, Perwakilan PT PLN Unit Induk Wilayah Sumbar, Ir Arif Pramudya, Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh, Perwakilan Gubernur Sumbar, Doni RS, Pengurus HIPMI Kota Padang dan mitra badan usaha lainnya.
Ketua Umum BPD Garansi Sumbar, Jonedi mengatakan, dirinya menerima SK mandat dari BPP Garansi untuk memimpin BPD Garansi Sumbar hingga 2020. Berdasarkan UU LPJK, BPD Garansi Sumbar harus memiliki legitimasi yang sah untuk masuk LPJK dan menerbitkan sertifikat badan usaha (SBU). Selain itu, juga harus melaksanakan musda.”Karena itu kita melaksanakan musda hari ini,” ungkapnya.
Ketua LPJK Sumbar, Afrizal berharap kepada BPD Garansi Sumbar, agar dapat bekerja professional. Menurutnya, pengguna dan penyedia jasa konstruksi harus memiliki tenaga yang telah bersertifikasi.
”LPJK Sumbar siap bekerjasama dengan BPD Garansi Sumbar, untuk melakukan observasi turun ke lapangan dalam melakukan sertifikasi anggota,” ungkapnya.
Ditambahkannya, saat ini untuk melakukan sertifikasi jasa kontruksi se-Indonesia, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp550 miliar. Melalui anggaran yang cukup besar ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga terampil bidang jasa konstruksi yang mencapai 212.000 tenaga terampil. “Untuk mewujudkannya, kita siap bekerjasama dengan BPD Garansi Sumbar secara professional,” tegasnya.
Perwakilan GM PT PLN Unit Induk Wilayah Sumbar, Ir Arif Pramudya mengatakan, saat ini kondisi bidang kelistrikan di Sumbar cukup baik. Sumbar memiliki listrik yang stabil yang ditopang oleh pembangkit listyrik yang cukup baik.
“Pasokan listrik di Sumbar mencapai 100-200 Megawat. Dengan kondisi ini, kita juga menargetkan seluruh desa di Sumbar 100 persen dapat dialiri listrik,”harapnya.
Untuk mewujudkan target pencapain pertumbuhan listrik di Sumbar, diakuinya, PT PLN tidak bisa bekerja sendiri. Tahun 2019 ini, PT PLN akan lelang proyek pembangunan infrastruktur jaringan dan gardu sebesar Rp196,9 miliar. Infrastruktur ini jadi nilai investasi. Untuk membangun infrastruktur ini dibutuhkan dukungan mitra dari jasa konstruksi dengan SDM yang berkompetensi.
“Tanpa SDM yang berkompeten di bidang jasa konstruksi, maka aka sulit mengerjakan sesuatu yang baik dan berkualitas. Terutama menjawab isu keselamatan kerja dan lingkungan. Kita berharap melalaui BPD Garansio, dapat menjadikan Sumbar unggul dan Indonesia maju,” harapnya.
Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh mengatakan, Kadin merupakan wadah berkumpulnya seluruh pelaku usaha. Hadirnya BPD Garansi Sumbar, tentu juga menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha yang seprofesi dalam mewujudkan pembangunan bidang infrastruktur bidang jasa konstruksi.
BPD Garansi dan gabungan beberapa asosiasi diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat diskusi dan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan. Melalui organisasi ini diharapkan agar perusahaan tetap eksis dan berkontribusi untuk pembangunan nasional dan daerah masing-masing.
Wakil Ketua Umum BPP Garansi, Ir.Puguh Iryantoro, MM mengapresiasi hadirnya BPD Garansi Sumbar. Menghadapi era revolusi 4.0, dibutuhkan konektivitas dari daerah dan pusat serta stakeholder terkait. Baik itu terkait konstruksi dan badan usaha serta kelistrikan dan lainnya.
“Mudah-mudahan Garansi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelaku usaha dan siap bermitra dengan investor,”harapnya.
BPP dan BPD Garansi menurutnya, lebih menitikberatkan kepada penjamin mutu, keamanan dan hasil konstruksi. “Garansi siap memberikan garansi,” tegasnya.
Perwakilan Gubernur Sumbar, Doni RS mengatakan, masyarakat saat ini ingin pemerintah menjadi regulator. Sehingga masyarakat dapat hidup teratur.
Selanjutnya, masyarakat juga ingin pemerintah melayani dan memberdayakan. Dengan memberdayakan masyarakat, maka secara bertahap masyarakat mulai mengambil peran pemerintah.
Hadirnya BPD Garansi diharapkan dapat membangun Sumbar secara bersama-sama dengan pemerintah. Apalagi di Sumbar kebutuhan pembangunan infratsruktur sangat besar sementara APBD untuk membangun sangat kecil. (fan)
