DPRD mencatat, rendahnya capaian PAD disebabkan oleh sejumlah faktor krusial, seperti ketiadaan data potensi pajak yang valid, penetapan target yang tidak realistis tanpa memperhatikan tren semester I tahun sebelumnya, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta minimnya inovasi dari OPD teknis dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.
“Beberapa OPD terkait belum maksimal bekerja. Inovasi untuk menggali pendapatan baru sangat minim. Ini harus jadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemprov,” tutur Muhidi.
Dari sisi belanja, realisasi juga belum optimal. DPRD mencatat rata-rata serapan anggaran baru mencapai 92,97 persen, dengan banyak OPD yang bahkan berada di bawah ambang batas tersebut. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya daya serap dan efektivitas pelaksanaan program.
“Permasalahan ini tidak cukup ditangani dengan pendekatan administratif saja. Harus ada perombakan cara berpikir dan pola kerja, karena keuangan daerah adalah fondasi dari semua program pembangunan,” pungkas Muhidi. (rgr)
