”Subsidinya dari mana? Dari pajak ekspor minyak sawit. Yang mana 50 persen CPO Indonesia itu dieskpor,” beber Fabby Tumiwa.
Fabby menjelaskan, jika produksi CPO tidak meningkat seiring dengan tingginya permintaan bahan bakar nabati, hal ini berisiko menimbulkan kelangkaan pasokan. Kenaikan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dapat menyebabkan harga minyak sawit, baik untuk kebutuhan bahan bakar maupun produk non-bahan bakar, ikut naik. Dampaknya akan dirasakan pada harga minyak goreng dan bahan baku oleochemical yang juga mengalami kenaikan.
”Kalau harga minyak goreng naik, dampaknya pada inflasi dan daya beli masyarakat juga akan terasa,” tandas Fabby Tumiwa.
Karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat trade-off dari kebijakan pengembangan bahan bakar nabati ini. Untuk meningkatkan produksi minyak sawit, salah satu cara yang mungkin ditempuh adalah dengan membuka lahan baru. Namun, kebijakan ini tidak tanpa konsekuensi, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan emisi yang ditimbulkan.
Pembukaan lahan bukanlah solusi yang ideal. Jarena dapat merusak keseimbangan ekologis dan memperburuk masalah emisi karbon. Kebijakan pengembangan B40 tidak dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat untuk mendukung transisi energi.
”Untuk transisi energi, kita harus fokus pada pengembangan bahan bakar non-BBM, bukan bahan bakar nabati,” tegas Fabby Tumiwa.
Dia berpendapat bahwa transisi energi yang sesungguhnya adalah dengan mengurangi konsumsi BBM dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan energi, memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh, terutama dalam konteks kemandirian energi nasional.(jpc)
