PADANG, METRO–Gubernur Sumbar melalui Gubernur Sumbar Audy Joinaldy memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 melalui rapat paripurna dewan. Jumat (2/8).
Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, hadiri Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, anggota DPRD Sumbar, OPD dan Sekwan DPRD Provinsi Sumbar Raflis.
Terhadap beberapa pandangan umum Fraksi Partai Gerindra, Gubernur memberikan jawaban, seperti mengenai kapasitas fiskal dimana terdapat defisit sebesar Rp160,447 miliar.
Gubernur menjelaskan, dengan pendapatan daerah sebesar Rp6.877 triliun dan penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun 2023 sebesar Rp180,477 miliar, maka penerimaan menjadi sebesar Rp7,057 triliun, yang dialokasikan pada belanja Daerah sebesar Rp7,037 dan sisanya pada penyertaan modal kepada Bank Nagari Sebesar Rp20 miliar.
“Dengan demikian APBD kita tetap berada dalam keadaan berimbang walaupun deficit sebesar Rp160,447 miliar tetapi bisa ditutupi dengan pembiayaan netto. Sesuai dengan PMK 84 tahun 2023 tentang peta kapasitas fiskal daerah, dimana kapasitas fiskal Sumatera Barat berkategori rendah dengan maksimal Defisit APBD sebesar 4,35% dari perkiraan Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yakni maksimal sebesar Rp299,169 miliar,” ungkapnya.
Terhadap proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2024 yang masih rendah dari target RPJMD, dapat dijelaskan bahwa penetapan target PAD ini, telah dihitung secara cermat dan seksama menggunakan metodogi yang rasional dan Terukur.
Terhadap perlunya langkah-langkah taktis dan strategis sebagai bentuk layanan kepada wajib pajak? “Kami sependapat dengan pernyataan fraksi Partai gerindra untuk meberikan pelayanan terbaik telah dilakukan inovasi pengembangan aplikasi e-samsat untuk mempermudah masyarakat membayar pajak, seperti samsat online/samsat anywhere, signal, pembayaran melalui ATM serta penambahan payment point,” bebernya.
Kemudian, mengenai perkembangan pemanfaatan teknologi di lingkungan Pemprov Sumbar, terkait layanan bagi wajib pajak, pemerintah provinsi telah menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan secara online dengan aplikasi signal.
“Dengan aplikasi ini pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan mudah, kapan saja dan dimana saja pada perangkat android masing-masing,” jelasna.
Terkait dengan capaian pendapatan daerah dari sisi pemanfaatan idle asset, pemerintah provinsi telah melakukan inventarisasi aset tetap yang dapat menghasilkan kontribusi bagi PAD. Aset-aset yang berkontribusi terhadap PAD tersebut sebagian besar telah dikerjasamakan dengan pihak lain dalam bentuk sewa maupun kerjasama BMD.
Terhadap sejauhmana dampak alokasi anggaran 10 persen untuk meningkatkan pendapatan petani yang dilakukan sejak 2021 hingga 2024 ini, telah terjadi peningkatan pendapatan petani yang dilihat dari kenaikan nilai tukar petani (NTP). Tahun 2021 rata-rata NTP sebesar 107,61; tahun 2022 meningkat menjadi 108,81; tahun 2023 Meningkat menjadi 109,59 dan di tahun 2024 rata-rata NTP sampai dengan bulan Juni meningkat cukup signifikan
Mengenai laporan terkait Infrastruktur yang belum memadai, misalnya jalan di talamau Pasaman dan
Aliran sungai Batang Sumpu yang memerlukan penanganan, pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penanganan jalan Provinsi yang berada di talamau pasaman yaitu ruas jalan Panti – Simpang Empat.
“Saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan fisik sebanyak 2 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp. 9,6 miliar dan Rp 12,4 miliar dengan progres fisik saat mencapai 60%. Penyelesaian 2 paket pekerjaan ini akan menyelesaikan permasalahan jalan Rusak di kawasan Talamau Pasaman,” jelasnya.