PADANG, METRO–Kebijakan 10 persen APBD Sumbar untuk sektor pertanian butuh dukungan semua pihak. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano. Menurutnya sinergitas untuk pengembangan keberhasilan sektor pertanian selama ini belum berjalan optimal.
Politisi Demokrat itu menuturkan, bicara pertanian, peningkatan sektor pertanian untuk provinsi ditentukan dari kinerja kabupaten/kota, sehingga harus ada sinergi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di daerah.
Meski keterkaitannya sangat erat, ia melihat sinergi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk sektor pertanian ini belumlah berjalan optimal.
“Masih cukup banyaknya persoalan di sektor pertanian yang dihadapi petani di daerah, diantaranya terkait pupuk, kebutuhan bibit, infrastruktur pertanian dan yang lainnya,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan ini juga perlu dikomunikasikan dengan 14 anggota DPR RI, 4 anggota DPD RI dari Sumatera Barat, dan orang Sumatera Barat yang berasal dari daerah pemilihan provinsi lain. Tentu ini juga berkaitan bagaimana menggaet dana pusat, pihak-pihak swasta.
“Membuka komunikasi dengan semua pihak itu sangat penting, sehingga pengembmangan sektor pertanian di Sumbar bisa berjalan lebih optimal lagi,” tegasnya
Dari sisi DPRD Sumbar, lanjut Arkadius, melalui Komisi II sebagai yang membidangi sektor pertanian bisa dikatakan sudah optimal mengawal progul gubernur pada sektor ini.
Selain menyetujui penganggaran, dan melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan, DPRD melalui Komisi II terus nyinyir mengingatkan pemerintah daerah agar bersinergi dan meningkatkan komunikasi dengan semua pihak terkait di pusat dan daerah. Namun pihaknya melihat pemerintah daerah sebagai eksekutor masih lemah menjalankan hal tersebut. (hsb)