AGAM, METRO–Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupatem Agam menggelar pertemuan dan diskusi untuk mencarikan solusi terkait keluhan para nelayan mendapatkan BBM bersubsidi setelah adanya kebijakan pemerintah dalam pengendalian BBM bersubsidi.
Hadir dalam acara duskusi tersebut Sales Area Manajer PT Patra Niaga Wilayah Sumbar yang diwakili oleh Sales Brand Manajer PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar Derry Pratama, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam serta anggota yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupatem Agam.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupatem Agam Arman Aciak, banyaknya keluhan dari para nelayan yang ada di Kabupaten Agam khususnya di daerah Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara adalah sulitnya nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar maupun Pertalite.
“Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang besar bagi para nelayan dikarenakan apabila nelayan tidak mendapatkan BBM tentu saja para nelayan tidak bisa melaut sehingga ini akan berdampak terhadap kebutuhan hidup para nelayan,” ungkap Arman Aciak.
Menurut Arman Aciak, salah satu penyebab susahnya para nelayan mendapatkan BBM dikarenakan tidak adanya nelayan mengantongi barcode, akibat tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Agam.
“Karena nelayan tidak punya barcode, mereka tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Jika terus-terusan seperti ini, akan mempersulit nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi khususnya Bio Solar. Maka dari mengajak untuk berkolaborasi dan mencarikan solusi dalam permasalahan nelayan dan mendukung pemerintah dalam pengendalian dan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan,” tegas dia.
Menanggapi keluhan para nelayan, Sales Brand Manajer Rayon III PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar Derry Pratama mengatakan, pihaknya akan membantu para nelayan untuk pembuatan barcode (QR) agar para nelayan lebih mudah untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU yang ditunjuk.
“Nanti, setelaha ada barcode, nelayan sudah bisa membeli BBM bersubsidi di SPBU Tiku dan SPBU Manggopoh. Dalam proses pembuatan barcode, kami akan berkoordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Agam dalam pembuatan surat rekomendasi barcode (QR) serta melakukan pendataan jumlah nelayan dan kapal yang di gunakan selanjutnya surat tersebut diteruskan ke Provinsi.
“Dengan adanya rekomendasi dari dinas terkait perihal kurangnya kuota BBM untuk nelayan, kami bisa melakukan penambahan kuota untuk SPBU Nelayan yang ada di Tiku,” ujar dia.
Sementara, Kabid Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam Aguska Dwi Fajra mengatakan, adanya miskomunikasi dengan nelayan terkait penerbitan surat rekomendasi pembuatan barcode (QR), yang seharusnya rekomendasi tersebut diteruskan ke provinsi sehingga menimbulkan kendala terhadap nelayan.
“Kami sendiri menyarakan untuk mendata semua nelayan dan kapal yang digunakan untuk dibuatkan rekomendasi pembuatan barcode (QR) dan akan diteruskan ke provinsi. Kami tentu akan berupaya semaksimal mungkin agar para nelayan bisa mendapatkan barcode agar tetap bisa melaut,” tutupnya. (rgr)