PADANG, METRO–Untuk mengatasi persoalan banjir di sejumlah daerah di Pasaman Barat, anggota Komisi II DPRD Sumbar, Syamsul Bahri menyampaikan perlu dilakukan normalisasi terhadap sejumlah aliran sungai di Pasbar.
Menurut Syamsul Bahri, tingginya intensitas hujan mengakibatkan beberapa daerah di Kabupaten Pasaman Barat mengalami banjir. Bahkan, banjir juga telah memasuki pemukiman warga.
Katanya, beberapa kecamatan yang kerap menjadi langgan banjir akbat luapan sungai yang ad seperti, Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur, Ujung Tanjung, Kecamatan Lembah Melintang, Air Talang, Kecamatan Lembah Melintang, Limau Soring, Kecamatan Koto Balingka, Batang Lapu, Kecamatan Koto Balingka, Air Balam, Kecamatan Koto Balingka, Bunga Tanjung, Kecamatan Sungai Beremas dan aek Napal, Kecamatan Ranah Batahan
Untuk daerah Pasaman Barat bagian utara sendiri ada beberapa kecamatan yang tidak luput dari luapan banjir, seperti : Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur, Ujung Tanjung, Kecamatan Lembah Melintang, Air Talang, Kecamatan Lembah Melintang, Limau Soring, Kecamatan Koto Balingka, Batang Lapu, Kecamatan Koto Balingka, Air Balam, Kecamatan Koto Balingka, Bunga Tanjung, Kecamatan Sungai Beremas dan aek Napal, Kecamatan Ranah Batahan
Menurut Syamsul Bahri, beberapa daerah itu terus menjadi langganan banjir dan hingga saat ini masih belum teratasi dengan benar. Menurutnya, ada satu yang penting dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menangani masalah banjir di musim penghujan, yaitu melakukan normalisasi sungai.
Menurutnya, banjir tersebut terjadi akibat debit air yang masuk sudah tidak dapat ditampung sungai yang ada, sehingga mengakibatkan air sungai meluap ke jalan-jalan dan rumah warga.
Agar normalisasi sungai dapat berjalan maksimal, Dinas PU Pasaman Barat juga diharapkan sering-sering melakukan koordinasi intens dengan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi persoalan banjir ini.
Ia menambahkan, bahwasanya upaya ini dilakukan demi normalisasi arus air dapat berjalan imbang dari domain Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Pasaman Barat.
“Pemkab Pasbar harus koordinasi dengan Pemprop Sumatera melalui Dinas PSDA, sama-sama dicarikan solusi terbaiknya, agar normalisasi sungai bisa terlaksana dan sesuai hasil yang diinginkan,” kata politisi PDI Perjuangan itu. (*/hsb)