PASAMAN BARAT–Musyawarah penetapan ganti rugi pengadaan tanah, tanaman, dan bangunan untuk Pembangunan Gardu Induk 150 kV Ujung Gading di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah penting dalam proyek tersebut. Kehadiran PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (UIP SUMBAGTENG) yang didampingi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menunjukkan komitmen untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sosialisasi pembebasan lahan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebelumnya menunjukkan transparansi dan komunikasi yang baik dari pihak PLN. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, diharapkan dapat meminimalisir konflik dan memastikan bahwa ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan nilai properti yang adil.
Pembangunan Gardu Induk 150 kV Ujung Gading akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keandalan sistem infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pasaman Barat. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan pelayanan kelistrikan secara keseluruhan di Indonesia. Dengan infrastruktur yang lebih handal, diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar serta meningkatkan iklim investasi untuk perkembangan ekonomi di daerah tersebut.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Kasi Pertimbangan Hukum, Praden Kasep Simanjuntak, SH, MH menyampaikan,
“Pada prinsipnya negara tidak mau membuat rugi, tapi mengganti “untung”. Harga yang sudah di tetapkan tidak boleh dikurangi atau ditambah – tambahkankan karna harga sudah ditetapkan oleh KJPP. Ini merupakan proyek strategis nasional untuk kepentingan umum yang dibiayai oleh negara, sehingga perlu mendapat dukungan dan pengawalan dari berbagai instansi, termasuk Kejaksaan, TNI, dan Polri”.
“Jadi mari kita dukung pembangunan ini agar berjalan dengan tertib, lancar dan tidak ada hambatan. Dari segi pendampingan hukum, kami menjaga agar tidak ada dari kita yang terlibat permasalahan hukum agar kedua belah pihak sama-sama bersih dan tidak ada yang dirugikan.” Imbaunya pada Rabu, (22/05).
Sementara itu, Hendra Suteni selaku Senior Manager Pertanahan, Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Sumbagteng menyampaikan,
“Dalam pengadaan lahan ini, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, diantaranya pengukuran bidang tanah, inventarisasi dan identifikasi kepemilikan masing-masing bidang lahan sesuai dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan gardu induk tersebut. Selanjutnya tahapan sosialisasi pembangunan gardu induk juga telah kita laksanakan pada bulan lalu, dan yang sekarang ini adalah tahapan ke tiga yang kita lewati setelah proses penetapan harga oleh KJPP”.
Hendra juga mengatakan, “Proses penetapan harga sesuai dengan Undang – undang No 2 tahun 2012 dilaksanakan oleh KJPP atau team appraisal yang mempunyai lisensi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan/atau Kementrian ATR BPN. KJPP ini tidak hanya menetapkan proyek PLN saja, tetapi juga termasuk jalan Tol dan proyek-proyek pemerintah lainnya. Setelah melewati proses musyawarah penetapan harga ini, selanjutnya adalah pemberkasan, pembayaran dan yang terakhir adalah proses pembangunan”.
Ia juga berharap, “kegiatan ini tidak membutuhkan waktu yang lama, dengan pemilik lahan bisa sepakat. Jika ini segera selesai tentu pembangunan akan segera dilaksanakan”. Pungkasnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Camat Koto Balingka melalui Sekretaris Camat Yuslan Lubis menghimbau dan mengajak masyarakat untuk berfikir secara luas. Bahwa proyek yang akan di bangun ini untuk kepentingan bersama.
“Kita yakin dan percaya, negara tidak akan merugikan masyarakatnya, jadi kalaupun ini sering kita dengar dengan istilah ganti rugi, menurut saya justru sebaliknya, ini namanya ganti “untung”. Bapak dan Ibu tidak dirugikan sehingga harga yang ditetapkan diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adil bagi masyarakat. Pada sosialisasi sebelumnya , telah disampaikan bahwasanya penentuan harga ini dilaksanakan oleh tim independen yaitu KJPP, jadi bukan oleh PLN ataupun pemerintah daerah, dan tentunya ini sudah melalui kajian yang matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Ujarnya
Lebih lanjut ia mengatakan, “Ini merupakan investasi jangka panjang bagi kita. Untuk itu, demi kemajuan daerah kita yang di tunjang dengan listrik yang memadai, tentu kita berharap pembangunan ini segera dilaksanakan”. tutup Yuslan.(*)