PADANG, METRO–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi sektor jasa keuangan di Sumatra Barat (Sumbar) sampai posisi Juli 2023 tetap stabil dengan kinerja yang tumbuh positif, likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.
Hal itu diungkap Pelaksana Tugas Kepala OJK Sumbar, Untung Santoso saat memaparkan perkembangan jasa keuangan di Sumbar kepada awak media, Selasa (19/9. Menurutnya, kinerja sektor jasa keuangan tersebut turut mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar yang menunjukkan kinerja positif.
“Hal itu tercermin dari meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II-2023 (yoy) sebesar 5,14 persen, dari sebesar 4,80 persen pada triwulan I-2023, tekanan inflasi di Provinsi Sumbar pada Juli 2023 (yoy) turun menjadi 1,31 persen, dari sebesar 2,95 persen pada triwulan I 2023,” jelas Untung Santoso.
Ditambahkan Untung Santoso, kinerja industri perbankan di Sumbar tumbuh positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Pada Juli 2023, aset perbankan tumbuh 4,40 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 77,47 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 6,29 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 66,85 triliun. Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terkontraksi sebesar 3,53 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 53,30 triliun.
Selain itu, dikatakan Untung Santoso, untuk kinerja perbankan syariah, terdapat peningkatan aset sebesar 18,76 persen (yoy) menjadi sebesar Rp10,04 triliun dengan penghimpunan DPK meningkat sebesar 17,67 persen (yoy) menjadi sebesar Rp9,37 triliun dan penyaluran pembiayaan meningkat 22,34 persen (yoy) menjadi sebesar Rp8,04 triliun.
|Penyaluran pembiayaan untuk investasi tumbuh 23,87 persen (yoy), konsumsi 23,70 persen (yoy) dan modal kerja 16,76 persen (yoy). Risiko pembiayaan masih terjaga dengan rasio NPF 1,72 persen, dan rasio FDR 85,83 persen,” ulasnya.
Untung Santoso menuturkan, Industri BPR dan BPRS di Sumbar juga menunjukkan kinerja yang baik. Aset tumbuh 8,02 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 2,44 triliun, penghimpunan DPK tumbuh 1,32 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 1,84 triliun, dan penyaluran Kredit/Pembiayaan meningkat 9,81 persen (yoy) menjadi sebesar Rp1,87 triliun.
“Penyaluran kredit pembiayaan untuk investasi tumbuh 13,79 persen (yoy), konsumsi 5,29 persen (yoy) dan modal kerja 11,11 persen (yoy). Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL/NPF 8,22 persen, dan rasio LDR/FDR 101,61 persen,” tambahnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, menurut Untung Santoso, penyaluran kredit Bank Umum terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebesar Rp 17,20 triliun dengan rasio NPL 3,35 persen, kemudian disusul oleh industri Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp10,49 triliun dengan rasio NPL 2,05 persen
“Sementara penyaluran kredit pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, yang merupakan sektor pendukung pariwisata Sumatera Barat, mencapai Rp. 1,01 triliun dengan NPL 2,49 persen,” katanya.
Pada Industri Pasar Modal, dikatakan Untung Santoso, jumlah Single Investor Identification (SID) terus mengalami peningkatan. Pada posisi Juli 2023, total SID berjumlah 159.544 investor yang tumbuh sebesar 22,20 persen (yoy), dengan total SID saham mencapai 69.402 Investor, yang tumbuh sebesar 19,66 persen (yoy), dengan total nilai transaksi s.d. Juli 2023 adalah sebesar Rp 6,32 triliun.
“Demografi investor Pasar Modal di Sumbar didominasi oleh investor dengan usia 18 sampai dengan 25 tahun yang mencapai 39,50 persen dengan total aset sebesar Rp 32,17 miliar, kemudian usia 26 hingga 30 tahun sebanyak 28,39 persen dengan total aset sebesar Rp 90,20 miliar,” ungkap Untung Sansoso.
Untuk Industri Keuangan Non Bank, khususnya Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan yang disalurkan posisi Juli 2023 mengalami pertumbuhan 13,49 persen (yoy) menjadi sebesar Rp5,15 triliun, dan Non Performing Financing (NPF) mengalami perbaikan menjadi 2,85 persen dibanding posisi yang sama tahun lalu sebesar 2,99 persen.
“Pada Januari sampai dengan Juli 2023, KOJK Sumbar telah menyelenggarakan 21 kegiatan edukasi dengan sasaran peserta meliputi masyarakat umum, pelajar, pelaku UMKM, penyandang disabilitas serta perempuan dan Ibu Rumah Tangga. Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dengan target meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas OJK, produk dan layanan industri jasa keuangan, serta waspada investasi ilegal,” kata dia.
Di bidang pelindungan konsumen, dikatakan Untung Santoso, dari Januari sampai dengan Juli 2023, pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tercatat sebanyak 1.776 layanan masyarakat yang berdomisili di Sumbar. (rgr)