Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2018 Turun
PADANG, METRO – Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh melambat dibandingkan tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan berada dalam rentang 4,8% – 5,2% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,29% (yoy).
Sumber utama perlambatan ekonomi berasal dari tren menurunnya pertumbuhan investasi swasta sejak tahun lalu dan maraknya penerapan proteksionisme perdagangan internasional yang berdampak pada kinerja ekspor secara keseluruhan.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Endy Dwi Tjahjono saat melakukan pemaparan kondisi ekonomi Sumbar dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI) Sumbar yang dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, dan instansi terkait lainnya, Selasa (18/12).
”Di sisi lain, sumber penopang pertumbuhan tahun 2018 diperkirakan berasal dari terjaganya daya beli masyarakat yang tercermin dari terus meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan realisasi anggaran belanja pemerintah yang bertambah setiap tahunnya,” ungkap Endy.
Endy menjelaskan dari sisi lapangan usaha, perlambatan disebabkan oleh hampir seluruh lapangan usaha utama, seperti pertanian, industri pengolahan dan transportasi. Hanya lapangan usaha perdagangan yang mampu tetap tumbuh cukup tinggi sehingga menahan perlambatan lebih dalam.
”Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun ini diprakirakan meningkat bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2017. Inflasi tahunan Sumatera Barat pada bulan November 2018 mencapai 3,10% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi tahun 2018 terjadi karena kuatnya konsumsi domestik sehingga menggerakkan demand-pull inflation,” ungkap Endy.
Sementara volatilitas harga komoditas dunia, Endy menjelaskan khususnya harga minyak, dan nilai tukar mendorong terjadinya cost-push inflation. Sementara, laju IHK sampai akhir tahun 2018 masih akan dibayangi risiko kenaikan harga bahan makanan strategis (khususnya cabai merah, bawang merah dan beras) karena terganggunya produksi akibat meningkatnya intensitas curah hujan.
”Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, inflasi kelompok transportasi diperkirakan dominan disumbang tiket angkutan udara seiring meningkatnya permintaan menjelang liburan akhir tahun. Kami menyadari bahwa upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan perlu didukung salah satunya dengan pengendalian inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil,” jelas Endy.
Namun, Endy mengakui tantangan pengendalian inflasi di daerah cukup berat terutama dalam menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis. Tentunya pengendalian inflasi ini tidak dapat kami lakukan sendiri dan perlu dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
”Berbagai program pengendalian inflasi telah dilakukan oleh TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga tingkat inflasi di Sumatera Barat lebih terkendali sejak tahun 2015 sampai dengan penghujung tahun 2018 ini,” ujarnya.
Tingginya komitmen Pemerintah Daerah dan kuatnya sinergi antar instansi menjadi faktor kunci keberhasilan pengendalian inflasi di Sumatera Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya TPID Kota Padang sebagai TPID Terbaik Tingkat Kota di wilayah Sumatera pada tahun 2015 dan terpilihnya TPID Provinsi Sumatera Barat sebagai TPID Terbaik Tingkat Provinsi di wilayah Sumatera pada tahun 2016.
”Tidak tanggung-tanggung, bahkan pada TPID award tahun 2018 ini, TPID Provinsi Sumatera Barat dan TPID Kota Padang berhasil meraih sekaligus penghargaan yang sama atas pencapaian pengendalian inflasi daerah pada tahun 2017. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan selamat sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Kepala Daerah di Sumbar dan juga ketua TPID,” ungkapnya.
Endy menegaskan TPID di Sumbar secara konsisten dan berkelanjutan melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah. Secara umum, pada tahun 2018 ini TPID Sumbar melakukan beberapa kegiatan utama yaitu melakukan penguatan koordinasi dan sinergi antar TPID provinsi serta kabupaten/kota bersama TPI Nasional.
”Kemudian melakukan berbagai program pengendalian inflasi yang mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi 2016-2019, serta kegiatan pengendalian stabilitas harga bahan pangan strategis. Selain itu, kita juga melakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota TPID, yang antara lain melalui studi banding dengan TPID daerah lain sebagai benchmarking dalam pengendalian inflasi daerah,” pungkasnya. (rgr)