Menu

Menuju Penerapan Perda Protokol Kesehatan, Serius Atasi Covid-19, Wako Terbitkan Perwako

  Dibaca : 157 kali
Menuju Penerapan Perda Protokol Kesehatan, Serius Atasi Covid-19, Wako Terbitkan Perwako
TINJAU— Wali Kota Pariaman Genius Umar saat bersama Sekda melakukan peninjauan sejumlah proyek, baru-baru ini.

Laporan: Efanurza, Kota Pariaman

Pasangan Wali Kota Pariaman H Genius Umar dan Wakilnya Mardison Mahyuddin dalam antisipasi penyebaran covid-19 dalam daerahnya sangat serius. Semua itu dilakukan pasangan kepala daerah tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dalam Kota Pariaman. Bahkan beliau telah keluarkan Peraturan Walikota ( Perwako) tatanan normal baru produktif dan aman covid-19. “Kita bersama semua pihak telah membahas perwako tersebut,” kata Wali Kota Pariaman H Genius Umar, kemarin.

Sebab, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 15/B/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). “Karena itu kita telah membuat Perwako nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perwako nomor 27 tahun 2020, tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman corona virus disease (Covid-19) di Kota Pariaman, sehingga nanti landasan kita dalam menertibkan pelanggar protocol kesehatan di Kota Pariaman, dapat sejalan,” ujar Genius Umar.

Katanya, dengan adanya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Perwako tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, kiranya dapat mendisiplinkan warga mengenai penerapan protokol kesehatan.

Dalam perda itu disebutkan, pelanggar protokol kesehatan diancam sanksi pidana, kurungan selama dua hari. Hal itu dijelaskan dalam BAB IX tentang Ketentuan Pidana, dimana setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 hari atau denda paling banyak Rp 250.000, sesuai yang terturlis dalam Pada pasal 110 ayat 1.

Sedangkan di dalam Perwako, pelanggaran terhadap pelaksanaan tatanan normal baru dapat dikenakan sanksi terhadap perseorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau pertanggungjawaban tempat dan fasilitas umum. “Sanksi tersebut ialah berupa teguran lisan, teguran tertulis dan sanksi administrasi dan terakhir adalah sanksi sosial. Sementara untuk hukuman kerja sosial, diberikan apabila terjadi pelanggaran pada waktu razia gabungan. Kerja sosial berupa pembersihan fasilitas umum dilokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut berupa rompi bertuliskan ‘Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 “, jelas Wako Pariaman ini.

“Kita berharap dengan adanya Perda dan Perwako tersebut, masyarakat dapat disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mencegah dan mengendalikan Covid-19 ini, agar tidak meluas dan dapat memutus penyebaranya di Kota Pariaman yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Genius Umar juga berharap hal ini nantinya dapat memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya. Perda ini juga mewujudkan kesadaran bersama, saling menjaga, berdisiplin dan bergotong royong dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19, termasuk juga memunculkan atau menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan

Bahkan katat Genius Umar untuk kelancaran pilkada 2020 dalam daerahnya dan sejalan dalam menekan penyebaran Covid-19 pemko juga telah melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.

Bahkan Pemko secara vitual telah melaksanakan rakornas pilkada yang di instruksikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden RI nomor 6 tahun 2020 tentang, Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, dalam Pencegahan dan Pengendalian covid 19 di Daerah.

Jadi katanya, bagi yang tidak memakai masker akan dipidana, mulai dari kurungan penjara sampai denda.

Apalagi  katanya, sebelumnya Pemko Pariaman juga sudah membuat Perwako tentang sanksi administrasi dan sanksi sosial terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.

“Karena di Provinsi Sumbar sudah mengeluarkan Perda, maka kita nantinya akan mengikuti Perda yang dibuat oleh provinsi ini,” ujarnya.

Dia mendukung langkah dariGubernur yang berinisiatif untuk membuat Perda ini bersama dengan DPRD Provinsi Sumbar. Dia mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi Gubernur Sumbar,  Kabupaten/Kota diberi waktu satu minggu untuk mensosialisaikan Perda ini, karena setelah satu minggu, maka Perda ini akan mulai diterapkan di seluruh Sumbar, tutupnya.

“Kita sekarang untuk patuhi protokoler kesehatan tersebut telah miliki  pergub, perwako dan sekarang telah lahir perda dari propinsi Sumatra Barat,” ungkapnya.

Artinya, ini  perda pertama untuk covid-19 di Indonesia, kalau dilihat di televisi dan media sosial daerah lain baru membuat sanksi sosial dan sanksi administrasi, dengan Perda ini Sumatra Barat yang  menguatkan dengan sanksi pidana.

“Kalau setelah tujuh hari waktu yang kita berikan untuk  mensosilisaikan Perda ini, bagi yang melanggar tidak juga pakai masker, kita akan berikan tindakan sanksi pidana atau sanksi administratif dan sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum,” katanya.

Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp 250.000,” demikian terturlis dalam Pada pasal 110 ayat 1. “Perda ini nantinya akan diterapkan diseluruh Kabupaten/Kota, dimana Bupati dan Walikota sudah tidak usah membuat Perda lagi didaerahnya, karena Perda Provinsi sumbar ini nantinya akan mengikat untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar,” ungkap irwan.

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Barat juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan covid-19 membutuhkan peran dua pilar, yaitu Pilar Pertama dalam hal ini Pemerintah, baik Executif, DPRD, TNI, Polri, ASN, BUMN/BUMD dan Pilar Kedua adalah Masyarakat. “Kalau kita dipemerintahan sudah membuat aturan dan secara masif mensosialisasikanya dan mengimplementasikanya, tetapi tidak didukung oleh masyarakat, maka akan tidak berhasil juga, karena itu, untuk mendisiplinkan masyarakat yang masih acuh terhadap penyebaran Covid-19 ini, kita mengeluarkan Perda AKB ini,” tambah Gubernur Irwan Prayitno. (***)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional