Menu

Mensos Risma Tegaskan, Layak dan Tidaknya Penerima Bansos Kewenangan Pemda

  Dibaca : 63 kali
Mensos Risma Tegaskan, Layak dan Tidaknya Penerima Bansos Kewenangan Pemda
TEGASKAN—Menteri Sosial Tri Rismaharini saat temu dengan wartawan menegaskan pemutakhiran penerima bantuan.

JAKARTA, METRO–Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, undang-undang (UU) memberi kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) menentukan siapa saja yang layak atau tidak layak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena itu, dia menekankan Pemda memegang peranan kunci dari penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Mensos Risma mempersilakan masyarakat mempelajari ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

 “Pemutakhiran DTKS itu kewenangan daerah sesuai ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011. Prosesnya dimulai dari musya­warah desa atau musya­warah kelurahan. Lalu secara berjenjang naik ke atas,” kata Mensos Risma di Jakarta, Rabu (1/9). “Jadi, pemda dan jajarannya sam­pai tingkat desa atau ke­lurahan memiliki kewe­nangan penuh menentukan siapa yang layak menerima ban­tuan dan siapa yang tidak,” tegasnya.

Pernyataan Mensos menanggapi kasus ketidaktepatan sasaran penerima bansos di beberapa daerah. Baca Juga: Anggaran Kemensos TA 2022 Rp 78,2 Triliun Disetujui Kasus terbaru terjadi di Desa Ambang Dua, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Ma­syarakat Desa Ambang Dua menggelar demonstrasi di kantor desa.

Mereka menyuarakan protes karena nama kepala desa masuk sebagai salah satu penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Gelombang protes berlanjut dengan aksi penye­gelan kantor desa dan penempelan spanduk bernada protes di dinding kantor desa. Jajaran Kementerian Sosial telah mengecek informasi tersebut, dan memastikan nama Kepala Desa Ambang Dua Sangadi memang tercantum sebagai penerima BST. Kini, Kemensos telah mengeluarkan nama yang bersang­kutan dari daftar nama penerima.

Merujuk pada UU Nomor 13 tahun 2011, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah ka­bu­paten atau kota. Hal ini termuat pada pasal 8, 9, dan 10 UU Nomor 13 Tahun 2011 yang pada intinya mengamanatkan, pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pada pasal 8 misalnya, disebutkan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

“Jadi memang Kemen­te­rian Sosial tidak melakukan pen­dataan langsung,” ka­ta mantan Wali Kota Sura­ba­ya itu.

Mensos Risma menegaskan, tugas Kementerian Sosial menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. “Masalahnya, ma­sih ada pemerintah kabupaten atau kota yang ku­rang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran,” kata Mensos.

Mensos Risma kembali mengingatkan pemda dan jajarannya untuk aktif dan mengawal dengan sungguh-sungguh proses pemutakhiran data. “Data kemiskinan itu kan dinamis. Ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima. Ada juga penerima dari kalangan dekat dengan kepala desa. Nah, kasus di Bolmo ini malah kepala desanya sen­diri. Maka memang harus dikawal terus,” bebernya.

Mensos Risma sendiri mendapatkan banyak laporan tentang bantuan sosial yang kurang tepat sasaran, terkendala, atau tidak tersalurankan ke penerima manfaat. Mensos merespon cepat adanya laporan semacam ini, baik dengan menginstruksikan jajarannya, atau dia sendiri yang langsung turun menyelesaikan masalah. Seperti terbaru yang dilakukannya di Kota Pekanbaru. Mensos menggelar pertemuan ka­rena didapat informasi ribuan penerima manfaat belum menerima bantuan.

Dia mengundang se­jum­lah pihak di antaranya perwakilan dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil, perwakilan Bank Himbara, dan pendamping sosial. Untuk memecahkan solusi, Mensos membuat keputusan saat itu juga, sehingga ma­salah­nya bisa diselesaikan segera. (mar1/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional