Menu

Menkumham Yasonna Laoly Kukuh, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Diperlukan

  Dibaca : 36 kali
Menkumham Yasonna Laoly Kukuh, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Diperlukan
JELASKAN— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly jelaskan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6) kemarin.

JAKARTA, METRO–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Men­kum­ham) Yasonna Laoly menyatakan kebebasan berpendapat tidak bisa diberikan tanpa batasan. Oleh karena itu, dia menilai perlu mempertahankan pasal penghinaan presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). “Enggak bisa, kebebasan itu sebe­bas-bebasnya bukan se­buah kebebasan, itu anar­ki,­” kata Yasonna saat ra­pat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parle­men, Jakarta, Rabu (9/6).

Politikus PDIP itu menu­turkan, pada dasarnya kri­tik dari publik terhadap kebijakan pejabat adalah hal yang lumrah. Yasonna pun mengaku tidak ma­salah dikritik atas kebijakan sebagai menkumham. Na­mun, kata dia, berbeda halnya ketika kritik beru­bah menjadi penghinaan. Apalagi, penghinaan dila­yang­kan secara pribadi ter­lepas dari jabatan yang diemban.

“Sekali lagi, soal personal yang kadang-kadang dimunculkan, presiden di­tu­duh secara personal de­ngan segala macam isu,” ucap pria asal Sumatera Utara itu.

Untuk diketahui, draf RKUHP terbaru memuat ancaman bagi orang-orang yang menghina Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui media sosial dian­cam pidana maksimal 4 tahun 6 bulan penjara.

Ketentuan tersebut ter­tuang dalam Pasal 218 ayat 1 dan Pasal 219 yang bunyi­nya sebagai berikut:Pasal 218 (1) Setiap orang di mu­ka umum menyerang ke­hormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori IV.

 (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbua­tan dilakukan untuk kepen­tingan umum atau pembe­laan diri.

Pasal 219 Setiap orang yang me­nyiar­kan, mem­per­­tunjuk­kan, atau me­nem­pelkan tulisan atau gam­bar se­hingga terlihat oleh umum, memperd­e­ngar­kan reka­man sehing­ga terdengar oleh umum, atau menye­barluaskan de­ngan sarana teknologi in­formasi yang berisi penye­rangan kehor­matan atau harkat dan martabat terha­dap Pre­siden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipi­dana dengan pidana pen­jara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling ba­nyak kategori IV.

Pasal 220 (1) Tindak Pi­dana sebagai­mana di­mak­sud dalam Pa­sal 218 dan Pasal 219 hanya dapat di­tuntut berdasarkan aduan.­ (2) Pengaduan seba­gai­­ma­na dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan se­cara ter­tulis oleh Pre­siden atau Wakil Presiden. (ast/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional