Menu

Mengkaji Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD 2005-2025, DPRD Sumbar Gelar Seminar Konsultasi Publik

  Dibaca : 326 kali
Mengkaji Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD 2005-2025, DPRD Sumbar Gelar Seminar Konsultasi Publik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat menggelar seminar konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Barat Tahun 2005-2025, pada Senin (11/1/2021).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat menggelar seminar konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Barat Tahun 2005-2025, pada Senin (11/1/2021). Kegiatan ini, juga bagian dari upaya percepatan Penyusunan RPJMD 2021-2026.

Ketua DPRD Sumbar Supardi, saat membuka seminar yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar menyampaikan, seminar ini tentunya upaya untuk menampung kebutuhan daerah beberapa tahun kedepan. Salah satu tujuannya, menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

“Perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dengan demikian, perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompentensi olah pikir dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

Oleh karenanya , kata Supardi, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatandan organisasi politik.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional.

Sedangkan perio desasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodesasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Selanjutnya dalam pasal 10 dan 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah dan RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ia mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi berbagai kejadian, dan perkembangan yang mendasar. Hal tersebut, tentu belum diakomodir dalam Perda RPJPD Sumatera Barat tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2008. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan.

“Namun demikian, permasalahannya waktu perubahan RPJPD tidak sejalan dengan ketentuan pasal 158 Permendagri nomor 86 tahun 2017. Dimana perubahan RPJPD tidak bisa dilakukan apa bila sisa masa berlakunya kurang dari tujuh tahun,” katanya.

Untuk mencari masukan strategis, lanjutnya, perlu dilakukan diskusi publik dengan menghadirkan pemerhati daerah dari berbagai aspek, salah satunya akademisi. Banyak hal yang harus menjadi rujukan untuk pengembangan daerah terutama pada sektor yang telah mengalami perubahan.

Seminar dpimpin Ketua Panitia khusus (Pansus ) RPJPD Sumbar HM Nurnas dari fraksi Demokrat dan didampingi Afrizal dari fraksi Golkar Sumbar.

Dalam kesempatan itu, Akademisi Firwan Tan menejelaskan tentang bagaimana mengembangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, perlu dorongan untuk menjadikan Mentawai sebagai kawasan internasional zone untuk wisatawan mancanegara.

“Upaya mengembangkan kawasan bebas, bisa memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, bebas dalam arti tidak mengenyampingkan kaedah norma yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, Pemprov perlu melakukan stimulasi pengusaha muda untuk mengoptimalkan potensi daerah, terutama pada sektor pariwisata. Ketika pariwisata maju maka akan berimbas pada pergerakan ekonomi daerah.

“Para pemuda harus menjadi garda terdepan dalam dunia usaha, inovasi dan strategi perlu dituangkan dalam memajukan daerah, dan pemerintah harus mewadahi hal ini,” katanya.

Lanjut Firwan Tan, Pemprov Sumbar perlu membuka peluang secara besar kepada para investor dari semua kalangan secara bebas dan terbuka.“Mustahil pembangunan tanpa adanya investasi, maka sebab itu investasi perlu diberikan perhatian khusus,” ujarnya.

Deputi Bidang pengembangan Regional Kementrian PPN/Bappenas mengatakan, sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah untuk percepatan pembangunan daerah.

Overview RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2020- 2024, pembangunan Sumatera Barat dalam RPJMN 2020- 2024 dan keterkaitan RPJPN, RPJMN dan RPJPD. “Visi pembangunan 2005- 2025 Indonesia yang mandiri, Maju, adil dan makmur,” ujarnya.

Lanjut Deputi, major project RPJMN 2020- 2024 di Provinsi Sumatera Barat pembangungan jalan lintas barat Sumatera, pembangunan jalan trans pulau Mentawai (APBN/DAK), pembangunan jalan tol trans Sumatera (BUMN), tol Pekanbaru- Bukittinggi (186 KM), tol Bukittinggi- Sicincin (47 KM), tol Sicincin- Padang (30 KM), penambahan kapasitas pembangkit listrik 161,27 MW, gardu induk 610 MVA, transmisi 626 Kms, penyedian air baku KSPN Padang – Bukittinggi, peningkatkan akses air minum perpipaan 600.000 sambungan rumah, SPALD terpusat skala regional/kota/permukiman, instalasi pengolahan lumpur tinja dan sistem informasi gempa bumi dan tsunami.

Dalam acara seminar tersebut, juga dihadiri utusan Bupati, Wali Kota Se Sumbar, Ketua DPRD Se Sumbar dan utusan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan RPJPD Sumbar, di ruang rapat utama DPRD Sumbar pada Kamis, 10 September 2020, lalu.

Kata Supardi, hasil fasilitasi Kemendagri surat Dirjen Otonomi Daerah nomor 188.34/3524/OTDA, 7 Juli 2020, maka pembahasan Ranperda dilanjutkan tahap pengambilan keputusan rapat paripurna.

Lanjut Supardi, RPJPD merupakan rencana strategis daerah menggambarkan kondisi dicapai untuk 20 tahun, RPJPD merupakan acuan penyusunan RPJMD sehingga perencanaan berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Sejalan perkembangan kondisi global, regional dan nasional pesat 10 tahun terakhir,maka asumsi dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan di Perda Nomor 7 tahun 2008 banyak tidak sesuai dengan perkembangan terjadi, oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian,” ujarnya.

Dikatakan Supardi, usulan perubahan terhadap RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005- 2025 harus mempedomani hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan Kemendagri capaian target kinerja RPJPD tersebut.

“Dokumen perencanaan daerah merupakan pedoman penyusunan program dan alokasi anggaran.Dokumen perencanaan daerah baik RPJPD maupun RPJMD belum digunakan sepenuhnya dalam penyusunan program dan alokasi anggaran dituangkan dalam APBD,” ujarnya.

Lanjut Supardi, RPJPD Sumbar 2005- 2025 memasuki akhir periodesasinya. Permendagri nomor 86 tahun 2017, idealnya perubahan terhadap RPJPD Sumbar telah dilakukan maksimal tiga periodesasi RPJMD atau tahun 2015, sehingga dapat diaktualisasikan RPJMD berikutnya.

“Perubahan RPJPD Sumbar tahun 2005- 2025 dilakukan diakhir masa periodesasi RPJPD tidak memiliki makna kontek perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya Seminar dilaksankan, DPRD Sumatera Barat meminta proses pembahasan perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat perlu dipercepat. Hal ini agar perubahan RPJPD itu bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Sumbar tahun 2021-2026.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Souib mengatakan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban dunia telah banyak mengalami perubahan dalam sepuluh tahun terakhir.

“Prinsip dunia tanpa batas, betul-betul telah menjelma dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan-pendekatan dalam bidang politik, pembangunan, ekonomi, pendidikan telah mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan-perubahan tersebut hendaknya diakomodir dalam perubahan RPJPD, sehingga hasil perubahannya relevan dengan kondisi dan perubahan zaman,” jelasnya dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi, Selasa, 15 September 2020, lalu.

Ia menuturkan, dalam rapat sebelumnya, gubernur menyampaikan nota penjelasan terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005-2025.

Dalam nota itu dijelaskan sasaran dilakukan perubahan atas RPJPD Sumbar tahun 2005-2025 serta materi yang mengalami perubahan. “Alasan yang paling tepat sebagai alasan berubahnya RPJPD Sumbar tahun 2005-2025 adalah perubahan yang mendasar mencakup bencana alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional,” terangnya.

Pasca ditetapkannya Perda tentang RPJPD Sumbar tahun 2008, terjadi bencana gempa besar pada tahun 2009 dan 2011, yang banyak merusakkan infrastruktur fisik dan ekonomi masyarakat. “Termasuk juga dengan situasi pandemi COVID-19, ekonomi global dan regional serta nasional mengalami konstruksi tajam dan membawa negara banyak ke jurang krisis ekonomi,” paparnya.

Nota penjelasan tersebut juga telah mendapatkan tanggapan dari fraksi – fraksi di DPRD. Menurutnya, pandangan umum fraksi merupakan tanggapan dan cara pandang partai politik yang disampaikan melalui anggotanya di DPRD. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional