Menu

Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana

  Dibaca : 166 kali
Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana
Korban Banjir— Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengunjungi korban banjir bandang di Kabupaten Pasaman bersama Anggota DPR RI, Nevi Zuairina, beberapa waktu lalu.

PADANG, METRO
Mitigasi bencana merupakan salah satu program prioritas pembangunan Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Provinsi Sumbar termasuk salah satu daerah yang rawan bencana. Bahkan daerah ini dianggap sebagai daerah supermarket bencana seperti, letusan gunung api, gempa, tsunami, longsor, banjir, banjir bandang, putting beliung dan lainnya.

“Karena kondisi Sumbar yang rawan bencana  ini, maka menjadi suatu keharusan bagi Pemprov Sumbar memiliki mitigasi bencana,” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, beberapa waktu lalu.

Sosialisasi tentang mitigasi bencana, khususnya gempa dan tsunami untuk daerah pesisir harus terus dilakukan. Sejumlah pakar gempa dan tsunami melalui penelitiannya menyebutkan, gempa besar dan tsunami masih mengancam Provinsi Sumbar yang berada di pusat megathrust di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di mana mengathrust tersebut masih menyimpan energi gempa mencapai 8,8 SR

Energi megathrust di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai terlepas, seperti yang terjadi pada tahun 2007 dengan gempa 6,4 magnitudo dan 7,7 magnitudo pada 2009 dan masih banyak lagi gempa-gempa besar lainnya yang terjadi dalam kurun waktu hingga 2020 ini.

Gempa berkekuatan 7,7 SR pada 11 tahun silam, sedikitnya menewaskan sebanyak 1.197 orang yang tersebar di tujuh kabupaten/kota Provinsi Sumbar. Korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, dan korban hilang 1 orang. Sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah rusak ringan. Begitu juga fasilitas umum, gedung pemerintah banyak mengalami kerusakan. Kerugian akibat gempa bumi  itu mencapai Rp 4,8 triliun.

Selain megathrust Mentawai, juga ada ancaman lainnya, seperti gempa darat di sesar Sumatera yang melewati Bukittinggi, Solok dan daerah lainnya. Begitu juga dengan ancaman backthrust.

Dengan adanya mitigasi bencana khususnya gempa dan tsunami, maka masyarakat tidak panik, memahami dalam mengambil langkah-langkah serta upaya penyelamatan diri, saat terjadi gempa dan tsunami.

Tidak hanya gempa hanya tsunami, bencana lainnya juga harus diwaspadai. Seperti bencana gunung api, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor, banjir dan lainnya yang dapat merenggut nyawa. Oleh karena itu masyarakat perlu diberikan pengetahuan dalam menghadapi apabila terjadi bencana.

Saat ini, kesiapan pemerintah menghadapi bencana, sudah memasang alarm sirine alat peringatan dini early warning system (EWS) dari BMKG. Alat EWS ini tersebar di enam kabupaten dan kota yang berada di pesisir barat Sumbar. Yaitu Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Alat peringatan dini EWS, saat ini kondisinya 90 persen cukup baik. Alat EWS ini setiap tanggal 26, jam 10 di tes aktifasi.

Sedangkan kesiapan dari non fisik, telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat seperti sekolah, perkantoran dan masyarakat daerahnya yang terkena zona merah. Informasi tersebut sudah tersampaikan dan terus berjalan sampai saat ini, serta masyarakat rutin diberi simulasi.

“Untuk bangunan fisik, Pemprov Sumbar telah melaksanakan pembangunan shelter tsunami. untuk sarana evakuasi. Selain itu, juga memanfaatkan shelter-shelter yang sudah ada. Pembangunan shelter ini membutuhkan dana yang banyak, kita masih butuh bantuan dari pusat,” jelas Irwan Prayitno.

Gempa dan tsunami tahun 2009 di Provinsi Sumbar dapat menjadi pelajaran. Korban yang berjatuhan tidak saja karena tsunami, tetapi banyak juga korban akibat tertimpa bangunan.

Makanya pembangunan yang dilaksanakan juga mempertimbangkan analisis resiko bencana. Potensi terjadinya gempa tsunami bisa dipicu oleh gempa vulkanik atau gunung meletus, pengeseran lempengan bawah laut dan lainnya.

Untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana, di awal tahun 2020 lalu, Irwan Prayitno bahkan mengeluarkan surat instruksi kepada bupati dan wali kota se-Sumbar. Dalam surat tertanggal 10 Januari 2020 itu, disebutkan berdasarkan informasi dari BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Kementerian ESDM, Sumbar berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, tsunami, abrasi dan kebakaran hutan.

Dalam surat itu, Irwan Prayitno meminta bupati dan wali kota melakukan inventarisasi, pemetaan daerah rawan bencana dan mensosialisasikan kepada masyarakat, melalui mitigasi dan pencegahan.

Kemudian, bupati dan wali kota juga diminta menyiapkan sumber daya perangkat, masyarakat dan dunia usaha dengan melakukan koordinasi teratur bersama BPBD, TNI serta relawan bencana.

Menurutnya, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan evakuasi mandiri masyarakat, melalui sosialisasi dan simulasi yang teratur, minimal setiap tahun ada sekali dilakukan masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, Erman Rahman mengatakan, dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit  sosialisasi mitigasi bencana terus dilakukan. Salah satu upaya dalam melakukan sosialisasi mitigas bencana, dengan dicanangkan “Menuju Provinsi Sumbar Tangguh Bencana”.

Melalui pencanangan ini, diharapkan Provinsi Sumbar menjadi daerah yang lebih siap menghadapi bencana ke depan. Dengan komitmen bersama “Menuju Provinsi Sumbar Tangguh Bencana”, maka perlu  dilakukan pembenahan dan penguatan mitigasi bencana. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat nagari/desa sampai ke masyarakat. Penguatan ini menjadikan kesiapsiagaan bencana di Sumbar semakin meningkat.

“Dengan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terbangun mulai dari tingkat keluarga, diharapkan tangguh bencana yang dicanangkan dapat benar-benar terwujudkan. Masyarakat menjadi lebih siap, tangguh, serta tanggap ketika bencana terjadi,” ujarnya.

Erman Rahman, mengungkapkan, pencanangan “Menuju Provinsi Sumbar Tangguh Bencana” merupakan bagian dari upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan. Pemberian pengetahuan mitigasi bencana, sosialisasi dan pelatihan relawan kebencanaan di daerah, termasuk juga mengadakan simulasi menjadi upaya yang terus dilakukan.

“Kita yang tinggal di daerah bencana hidup di tengah ketakutan tidaklah baik. Dengan memberikan mitigasi bencana, masyarakat akan merasa sangat nyaman dan resiko kerusakan serta jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Saat ini BPBD Sumbar terus menambah dan memperbaiki sejumlah peralatan dan sarana prasana kebencanaan yang dimiliki. Hal ini juga bentuk Sumbar Tangguh Bencana, selain petugas tapi juga peralatan yang siap kapan saja digunakan.

Selain sosialisasi, saat ini Pemprov Sumbar sudah menanam kurang lebih 10.000 pohon di pinggir pantai sebagai benteng vegetasi untuk meminimalisir gelombang laut.

Pohon yang dianjurkan diantaranya cemara udang, itu dinilai cukup efektif menahan efek gelombang tsunami di Phuket Thailand pada 2004 lalu, dan pohon bakau untuk melindungi bibir pantai dari abrasi. Selain itu, pohon palaka juga dianjurkan karena tingginya bisa mencapai 40 meter.

”Kita juga memerlukan batu-batu besar untuk pemecah ombak. Batunya harus yang besar-besar, biar tidak mudah digulung tsunami. Kemudian kabupaten/kota yang daerahnya memiliki laut juga sudah menyiapkan perbukitan-perbukitan untuk tempat evakuasi, kalau misalkan terjadi gempa bumi,” ungkapnya. (adv/fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

<span class="blue2 bdrblue">Fanpage</span> <span class="red">Facebook<span>

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional