Menu

Memasuki Kampanye Pilkada Tahun 2020, Plt Wali Kota Turun Lapangan Tertibkan APK

  Dibaca : 156 kali
Memasuki Kampanye Pilkada Tahun 2020, Plt Wali Kota Turun Lapangan Tertibkan APK
KOORDINASI— Plt Wako Mardison Mahyuddin dengan Ketua Bawaslu dan Sekretaris Bawaslu melakukan koordinasi sebelum tertibkan alat peraga kampanye.

Laporan : Efanurza, Kota Pariaman
Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk Sumatra Barat saat ini lagi dalam pelaksanaannya. Di Kota Pariaman Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin langsung turun bersama Bawaslu Kota Pariaman melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Sebelumnya, Mardison Mahyuddin memimpin apel kegiatan Penertiban APK Pilkada 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Apel digelar oleh Bawaslu Kota Pariaman, Sabtu kemarin di Halaman Balaikota Pariaman.

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan, Ketua KPU Kota Pariaman, Aisyah, Kadis Satpol PP Damkar Kota Pariaman, Elfis Candra, serta jajaran dari Kepolisian dan TNI.

“Sekaitan dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, kita telah melakukan penertiban APK oleh Bawaslu Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan KPU bahwa penertiban serta pembersihan ini tentu disaat ketika sudah ditetapkan dan kampanye sudah disampaikan oleh KPU,” ujarnya.

“Makanya hari ini Bawaslu melakukan penertiban secara keseluruhan tanpa pandang siapa paslonnya sepanjang tidak mematuhi pemasangan APK yang sudah diatur oleh PKPU tentu akan kita tertibkan dan kita amankan di Bawaslu Kota Pariaman,” ujarnya.

Mardison Mahyuddin mengungkapkan, bahwa penertiban ini tidak ada maksud apa-apa hanya untuk menertibkan saja agar semuanya bisa disiplin. Sebenarnya ini yang menertibkan adalah parpol dan Bawaslu pun sudah memberi peringatan dimana di titik-titik yang dipasang APK oleh parpol agar secara ikhlas dan penuh kesadaran untuk membongkarnya sendiri.

Namun, untuk APK yang belum dibongkar tersebut tentu ini dibersihkan oleh Bawaslu bersama tim mulai dari TNI, Kepolisian, Satpol PP dan seluruh unsur yang terlibat.

“Penertiban ini merupakan bentuk netralnya Bawaslu Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu,” tegasnya.

“Dengan dorongan dan dukungan dari Pemeritah Kota Pariaman atas kegiatan ini, harapannya agar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tanggal 9 Desember 2020 besok berjalan aman dan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, Bawaslu Kota Pariaman hingga kini telah melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di sepanjang ruas jalan di empat Kecamatan se Kota Pariaman, Sabtu (10/10/2020). Penertiban APK tersebut juga dibantu oleh tim gabungan dari TNI, Kepolisian dan Satpol PP Kota Pariaman. Turut mendampingi, Plt. Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin dan Ketua KPU Kota Pariaman, Aisyah.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, sesuai hasil kesepakatan dengan partai politik pengusung bahwa tanggal 1 Oktober 2020 kemarin Bawaslu mengadakan rapat koordinasi terkait APK yang tidak sesuai aturan.

“APK ini sebagian besar dipasang sebelum penetapan, makanya kita menghimbau kepada partai politik untuk menertibkan sendiri. Karena tahapan kampanye sudah masuk tentu APK ini harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh KPU,” ujarnya.

Namun, sampai saat ini dari batas waktu yang disampaikan ternyata masih ada APK yang belum ditertibkan secara mandiri oleh parpol pengusung, makanya hari ini Bawaslu tertibkan sisanya pada hari ini. “Kita ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pariaman yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam hal penertiban APK ini, kita berharap pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Pariaman besok berjalan lancar seperti yang kita harapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pariaman, Aisyah mengatakan untuk penertiban APK ini adalah kewenangan Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian dan TNI, sementara KPU sifatnya hanya mendampingi saja. “Untuk hari ini, Bawaslu sesuai dengan kewenangannya melakukan penertiban APK ini karena memang tidak sesuai dengan peraturan dan berada diluar ketentuan yang dibolehkan,” sambungnya.

Aisyah mengungkapkan, sesuai aturannya pemasangan APK ini sebenarnya sudah berlangsung mulai tanggal 26 September sampai 5 Desember karena itu rentang waktu masa kampanye selama 71 hari. Namun, semua paslon harus menyampaikan desainnya ke KPU Provinsi, sampai saat ini desain tersebut belum di SK kan oleh KPU Sumbar karena memang masih ada paslon yang belum menyampaikan desain tersebut,” tukas Aisyah.

Jumlah APK yang diperbolehkan bagi paslon dan tim kampanye adalah sebanyak 200 persen dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Sumbar. KPU Sumbar sudah menetapkan jumlah untuk baliho hanya 3 perkabupaten kota, spanduk hanya 1, umbul-umbul 1, dan bilbord 30 titik. Selain itu, bahan kampanye ini juga ada difasilitasi oleh KPU Sumbar berupa brosur, pamplet, leaflet dan poster.

Kemudian, untuk tambahan bahan kampanye sendiri paslon boleh membuat 100 persen maksimal dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan melihat jumlah kartu keluarga (KK) di daerah pemilihan,” tambah Aisyah.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Pariaman Riswan mengaku Pilkada 2020 ini berbeda dari sebelumnya karena dalam situasi pandemi covid-19, tentu banyak hal yang perlu kita koordinasikan dengan semua pihak,” ujarnya.

Makanya, sebelum penertiban APK PJ Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengatakan kunjungan Bawaslu Kota Pariaman dalam rangka menyampaikan tentang kesiapannya untuk penertiban APK. Saat itu, Mardison berharap seluruh partai politik dan tim sukses untuk segera menurunkan APK tersebut, jangan sampai menunggu Bawaslu melakukan penertiban secara paksa. “Kita harapkan kesadaran dan keikhlasan dari partai politik pengusung, kita harap ini adalah kerja sama yang baik,” tutupnya mengakhiri. (***)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional