Close

Memaknai Hari Bela Negara (2), Gubernur Sumbar: Generasi Muda Jangan Pernah Lupakan Sejarah PDRI 

BERTEMU— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bertemu Menkopolhukam, Prof. Dr. Mohamad Mahfud didampingi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedri M Gaffar, membahas pembangunan Monument Bela Negara di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (4/3), di Kementerian Polhukam.

PADANG, METRO–Pada tanggal 19 Desember 2021 nanti dipe­ringati Hari Bela Negara secara nasional. Pe­ringa­tan Hari Bela Negara bertujuan untuk mengenang kembali hadirnya Pe­me­rintah Darurat Republik Indo­nesia (PDRI) di Kota Bu­kittinggi, Provinsi Su­matera Barat (Sumbar).

“PDRI adalah tonggak kelangsungan NKRI saat agresi Belanda II. Meskipun hanya selama 207 hari, tetapi tanpa PDRI, belum tentu akan ada Indonesia seperti saat ini. Peristiwa sejarah ini menjadikan Provinsi Sumbar sebagai daerah yang berperan penting dalam menentukan keberlangsungan perjalanan bangsa dan negara ini,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Tanpa PDRI, kemerdekaan Bangsa Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 tidak akan bisa dipertahankan. Karena peristiwa PDRI merupakan penyelenggara pemerintahan darurat Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hing­ga 13 Juli 1949, yang pimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.

PDRI juga disebut Kabinet Darurat hadir karena pada saat itu Ibu Kota Yogyakarta lumpuh dan se­jumlah tokoh ditangkap. Sehingga, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia.

PDRI dibentuk tidak lama setelah Ibu Kota Yogyakarta dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948 saat Agresi Militer Belanda II. Pada waktu itu para pemimpin Indonesia, seperti Soekarno, Moh Hatta dan Sutan Syahrir, dan Agus Salim ditangkap dan diasingkan Belanda ke da­erah luar Jawa.

Data sejarah yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, sebelum ditangkap, So­ekarno dan Moh. Hatta menggelar rapat, dan mem­berikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara.

Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Syafruddin Pra­wiranegara bersama Kolonel Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Mohammad Haasan, Gubernur Sumatera di kediamannya mengadakan perundingan.

Sehari setelah PDRI terbentuk. Syafruddin Pra­wiranegara menyampaikan pidato radio yang berbunyi.

“Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta se­kali­pun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau untuk selama-lamanya, rakyat Indonesia akan men­dirikan pemerintahan yang baru, hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi”.

Peran PDRI sangat pen­ting dalam mempertahankan Kemerdekaan serta eksistensi negara Indonesia. Tidak hanya mengisi kekosongan pemerintahan, PDRI berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Informasi-informasi tentang kebera­daan dan perjuangan Indonesia disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia.

Sehingga negara-negara lain tahu mengenai ke­ada­an Indonesia yang se­sung­guhnya. PDRI berakhir ketika perjanjian Roem-Royen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli 1949 tercapai.

Pada perjanjian tersebut semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 13 Juli 1949 Presiden RI Ir. Sukarno dan Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta.

Susunan pemerintahan PDRI pada saat itu yakni Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua me­rangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.

Kemudian Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Selanjutnya Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda.

Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman. Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan. Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.

Ada juga Jenderal Su­dir­man sebagai Panglima Besar Tentara. Selanjutnya Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa dan Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera.

Tahun  2021 ini sudah 73 tahun peristiwa PDRI telah berlalu. Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy berupaya agar sejarah itu tidak dilupakan generasi muda sebagai penerus.

Mahyeldi mengatakan, sejarah tersebut harus terus diingat karena di Sumbar sebagai daerah tonggak sejarah itu berlangsung. Maka itu dalam per­juangan­nya, Pemprov Sum­­­bar berhasil meng­han­­tarkan Syafruddin Pra­wi­ranegara sebagai Pahlawan Nasional.

Pada peringatan Hari Bela Negara ke-73 tanggal 19 Desember 2021 nanti, Pemprov Sumbar telah menyiapkan rangkaian acara. Antara lain, Tour de PDRI, seminar, FGD, bakaba Bela Negara, napak tilas, dan lain-lain.

Peringatan Hari Bela Negara tahun ini, juga direncanakan bakal dihadiri Presiden RI, Joko Widodo. Dengan kegiatan yang dilaksanakan nanti, diha­rapkan akan dapat menciptakan semangat Bela Negara khususnya di kalangan pelajar dan milenial.

Selain memperingati Hari Bela Negara, di sisi lain, hingga saat ini Pemprov Sumbar terus memperjuangkan perampungan pembangunan Monumen Nasional PDRI di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Monumen itu dijadikan bukti sejarah perjuangan mempertahankan Indonesia yang berlangsung di Sumbar.

“Monumen ini adalah pengingat tonggak sejarah peristiwa PDRI yang menjaga kedaulatan NKRI di mata internasional saat agresi Belanda II. Sejarah yang fundamental ini penting untuk diingat guna me­ningkatkan rasa nasionalisme salah satunya dengan penyelesaian pembangu­nan Monumen Nasional PDRI,” sebut Mahyeldi. (ADP).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top