Melawan Rentenir di Sumbar, Bank Nagari Dipercaya Salurkan Kredit/Pembiayaan MaRandang

PADANG, METRO–PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari dipercaya untuk menyalurkan kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) dengan nama kredit Melawan Rentenir di Daerah Minang (MaRandang). Merupakan salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Sumbar yang baru dilun­cur­kan, Senin (26/7). 

 Peluncuran program MaRandang tersebut serentak dengan pengu­kuhan TPKAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sum­bar yang dikukuhkan lang­sung oleh Gubernur Sum­bar, Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Gurbernuran dan disaksikan secara virtual oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara. 

Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Muhamad Irsyad mengatakan, se­perti diketahui, rentenir me­mang telah menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan modal mendesak yang serba prak­tis, mudah, cepat na­mun sangat mahal.

Di satu sisi, rentenir sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat, namun disisi yang lain rentenir sangat sangat memberatkan, mencekik leher, dan terus menerus menjadi dilema di tengah kehidupan masyarakat. 

 Ia menambahkan, de­ngan hadirnya program TPAKD kredit dan pem­bia­yaan melawan rentenir me­lalui Skim KUR Super Mikro atau MaRandang yang telah dilaunching diharapkan menjadi salah satu alter­natif solusi yang jitu bagi masyarakat untuk mem­bantu mendorong ke­bang­kitan khususnya usa­ha mi­kro yang sangat dibu­tuh­kan di tengah pere­ko­no­mian yang sulit di masa pandemi ini.

“Bersama Pemerintah Daerah (Pemda)  dan TPAKD mari bersinergi mendorong recovery eko­nomi di Sumbar, kita do­rong pengembangan usa­ha mikro melalui program MaRandang ini, yakni Kre­dit dan Pembiayaan Mela­wan Rentenir di Sumbar,” katanya.

Irsyad meng­ung­kap­kan, MaRandang hadir se­bagai alternatif sambil me­nunggu lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum pelak­sa­naan pinjaman SIMAMAK yang telah direncanakan beberapa waktu yang lalu.

“Karena tujuan kita ada­lah untuk melawan ke­be­radaan rentenir, maka ten­­tunya kita harus mam­pu menciptakan proses kredit dan pembiayaan yang cepat dengan per­sya­ratan yang mudah dan ten­tunya dengan bia­ya yang murah,” jelas Ir­syad.

Lebih lanjut dijelaskan, Bank Nagari telah memiliki aplikasi Lending Information Support System (LISS) untuk proses persetujuan pinjaman, dan permo­ho­nan dapat diajukan melalui N Form secara online se­hing­ga proses dapat lebih cepat.

“Jadi, proses kredit da­pat dilaksanakan hanya se­lama 2 hari atau maksi­mal 3 hari dengan syarat-syarat yang lengkap,” ujar­nya.

Irsyad menjelaskan, saat ini dengan adanya KUR Supermikro, kemu­da­han-kemudahannya san­gat banyak diantaranya agunan tambahan tidak lagi disyaratkan sehingga nasabah cukup dengan usaha yang layak dibiayai, perizinan usaha melalui UU Cipta Kerja, peme­rin­tah sudah menye­derha­nak­an perizinan berusaha, bah­kan lama berusaha dapat kurang dari 6 bulan.

Kemudian, bunga atau mar­gin yang dibayar nasa­bah sangat kecil hanya 6 pe­rsen setahun atau se­tengah persen per bulan, bahkan sampai akhir ta­hun 2021 masih ditambah lagi subsidi 3 persen oleh pe­me­rintah sehingga riil nya nasabah hanya mem­bayar 3 persen setahun atau se­perempat persen sebulan. 

Untuk ilustrasi pinja­man Rp 10 juta, nasabah hanya cukup membayar bunga/margin Rp50 ribu per bulan atau hanya Rp 1.700 per hari. Bandingkan dengan meminjam kepada rentenir bunganya bisa 50 persen satu bulan dan itu pun dipotong di awal.

Irsyad mengatakan, Bank Nagari sampai akhir tahun 2021 masih menye­dia­kan pagu KUR super Mikro untuk pinjaman Ma­Ran­dang ini kurang lebih Rp 8 miliar. Dengan asumsi plafond maksimal Rp 10 juta per nasabah maka masih dapat disalurkan kepada 800 orang nasa­bah. ”Dengan 26 kantor cabang konvensional dan 5 kantor cabang syariah, kami siap mewujudkan pro­gram ini,” ungkapnya.

Untuk kantor lain se­perti di Cabang Batusang­kar, saat ini juga sedang memproses kerjasama de­ngan Pemkab Tanah Datar untuk membuat program pinjaman lunak yang akan disubsidi. Hal-hal seperti ini yaitu produk-produk pinja­man yang membatu ma­sya­rakat khususnya usa­ha mikro akan terus dilakukan dengan bersinergi dengan para stake holder.

Irsyad menyebutkan, pinjaman MaRandang me­ru­pakan pinjaman tan­pa agunan tambahan yang harus dikembalikan ke­pada bank. Pihaknya ber­harap peran dan komitmen semua pihak yang berke­pen­tingan untuk dapat mem­­bantu mewujud­kan­nya dengan baik.

“Terakhir, kami meng­ucapkan terima kasih kepa­da Gubernur, TPAKD, OJK,­ Bank Indonesia, dan se­mua pihak serta stakehol­der yang memberikan du­kungan  dalam kegiatan ini,” tukasnya.

Terpisah, Gubernur Sum­bar, Mahyeldi An­sha­rullah mengatakan TPAKD merupakan salah satu in­frastruktur penting dalam mengupayakan peningka­tan akses keuangan di da­erah dengan jangkauan hing­ga level Kabupaten dan Kota.

Ia menambahkan, TPAKD juga diharapkan menjadi jembatan antara unsur pemerintah daerah dengan pelaku industri jasa keuangan dalam meng­upayakan pembiayaan ba­gi pengembangan potensi perekonomian daerah.

“Tidak saja mena­war­kan fasilitas pembiayaan yang murah dan aman, akses keuangan juga dapat dimanfaatkan untuk distr­i­busi bantuan sosial dari pe­merintah,” jelasnya.

Mahyeldi berharap TPAKD dapat diman­faat­kan oleh masing-ma­sing Kabupaten dan Kota seba­gai sarana dalam mem­bangun masing-masing daerah sesuai keunggu­lan­nya masing-masing de­ngan tujuan akhir pening­katan dan pemerataan ke­e­jah­teraan seluruh masya­rakat Sumbar.

Sementara itu, Kepala Kantor OJK Sumbar, Yusri mengatakan, TPAKD adalah forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku ke­pen­tin­gan terkait untuk mem­per­cepat akses ke­uangan di daerah dalam mendukung pert­umbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Di Provinsi Sumbar, TPAKD  tingkat Provinsi telah terbentuk pada tahun 2016 dan dikukuhkan pada tanggal 24 Mei 2016. Sejak dikukuhkan pada tahun 2016, TPAKD Provinsi Sum­bar berhasil mendorong pe­ningkatan penyaluran kredit Bank Umum kepada sektor pertanian dari Rp 3,91 triliun menjadi Rp 8,92 triliun.

Pada tahun 2019, TPAKD Provinsi Sumbar ber­hasil memperoleh TPAKD Award kategori Pe­ngem­bangan Kawasan In­klusi Keuangan di Daerah. Sedangkan pada level ka­bu­paten/kota, TPAKD yang pertama ter­bentuk adalah TPAKD Ka­bupaten Pasa­man Barat pada tahun 2019 dan telah dikukuhkan pada tanggal 26 September 2019. (adv)