Menu

Melanggar Netralitas di Pilkada, ASN Ditindak Tegas

  Dibaca : 198 kali
Melanggar Netralitas di Pilkada, ASN Ditindak Tegas
Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Alde Rado MA.

DHARMASRAYA, METRO
Bawaslu Dharmasraya akan tindak tegas setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) jika melanggar netralitas dan terbukti terlibat kegiatan politik praktis akan diberi sanksi tegas.

Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Alde Rado MA saat ditemui awak media di Kantornya Senin (10/8).

“Pelanggaran yang dilakukan adalah memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye,” ungkapnya.

Alde Rado menambahkan, sanksi pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN.

Selain itu katanya, sanksi berat juga diberikan bagi oknum pejabat yang terbukti membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, serta bertindak sebagai penyandang dana, pencari dana, tim pemenangan, tim kampanye, juru bicara, peserta Kampanye dan lain sebagainya.

“Larangan itu, juga berlaku bagi anggota Polri dan anggota TNI serta Wali Nagari atau perangkat Nagari lainnya,” tegasnya

Alde Rado menjelaskan, bila pihaknya menemukan, maupun mendapat laporan adanya ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dengan terlibat politik praktis, baik langsung atau tidak langsung, maka Bawaslu akan memproses secara aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap laporan atau temuan adanya ASN terlibat, maka kita proses selama tiga hari, ditambah dua hari, jadi selama lima hari kalender lamanya,” ungkapnya

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan, mengatakan ada 10 daerah yang tercatat memiliki tingkat kerawanan tertinggi soal ketidaknetralan ASN dalam Pilkada 2020, berdasarkan indeks kerawanan pilkada (IKP) Pilkada 2020.

“Ada 10 daerah yang kami kategorikan indeks kerawanan terkait dengan netralitas ASN cukup tinggi. Ini IKP menjadi early warning bagi kami untuk menentukan strategi pengawasan,” ujar Abhan saat mengisi webinar bertajuk “Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020”, Senin (10/8).

Abhan menyebut 10 daerah itu yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam. (g)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional