Menu

Melanggar, KASN Minta Wako Batalkan Pelantikan

  Dibaca : 155 kali
Melanggar, KASN Minta Wako Batalkan Pelantikan
Hendri Septa, Wali Kota Padang

SUDIRMAN, METRO
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Wali Kota Padang Hendri Septa membatalkan dan mengembalikan ke jabatan semula pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang dimutasi pada 15 April 2021. Pelantikan pejabat eselon itu karena dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami menyarankan dalam melakukan mutasi agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku,” kata Asisten Komisioner KASN Toni Sitorus, Rabu (21/4).

Ia menyampaikan hal itu usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi membahas tindak lanjut pengukuhan dan mutasi 180 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Padang.

Dalam pertemuan tersebut awalnya KASN telah mengundang Wali Kota Padang Hendri Septa. Namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga akhirnya pertemuan hanya diikuti Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Padang adalah melakukan mutasi tanpa mengikuti prosedur yang ada. “Sebaiknya yang sudah dilantik kembalikan dulu baru kemudian mutasi lagi sesuai peraturan perundangan yang ada,” katanya.

Adapun ketidaksesuaian prosedur yang dimaksud yaitu dalam proses mutasi Inspektorat Kota Padang Andri Yulikamenjadi staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dinilai melanggar PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN

Dalam pasal 132 dinyatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi, maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi.

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat, sesuai standar kompetensi jabatan, dan telah menduduki jabatan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

Kemudian pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lalu bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Namun yang terjadi di lapangan penggantian inspektur dilakukan tanpa ada konsultasi tertulis kepada gubernur Sumbar.

Pelanggaran serupa juga terjadi pada mutasi Suardi dari Kepala BKPSDM Padang menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Arfian dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Kepala BKPSDM, Yenni Yuliza dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Bappeda, Medi Iswandi dari Kepala Bappeda menjadi Staf Ahli yaitu tanpa mendapatkan rekomendasi tertulis dari KASN.

Tidak hanya itu terdapat dua pejabat dimutasi yang akan memasuki pensiun yaitu Suardi pada 1 Oktober 2021 dan Hermen Peri pada 1 Agustus 2021 yang akan berpengaruh pada proses pembayaran pensiun.

Kemudian terdapat dua nama yang sedang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di LAN-RI Jakarta yaitu Arfian, Yenni Yuliza.

Sesuai dengan formulir pernyataan komitmen bagi yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional dan ditandatangani PPK menyatakan pejabat yang bersangkutan tidak akan dipindahkan selama mengikuti diklat kecuali promosi dalam jabatan.

Terakhir ada enam pejabat administrator eselon III dan pengawas eselon IV yang dinonjobkan dan mengacu kepada PP 53 tahun 2010 nonjob dilakukan harus melalui mekanisme pemberhentian jabatan karena melakukan pelanggaran berat.

Sebelumnya, pada 15 April 2021 Wali Kota Padang Hendri Septa mengukuhkan dan melantik 180 pejabat struktural terdiri atas pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kota Padang.

Pelantikan mengacu kepada Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor: 821.21/245/SK-BKPSDM/2021. Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan pelantikan dilakukan seiring adanya perubahan nomenklatur di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Padang, sehingga sejumlah pejabat eselon II, III dan IV kembali dilantik dan dikukuhkan sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru.

Ia menjelaskan perubahan nomenklatur dilakukan berdasarkan perhitungan beban kerja dan peningkatan kelas pada masing-masing OPD.

“Sehingga perubahan tersebut tentunya membuat jabatan struktural terkait perlu dikukuhkan, agar dapat berjalan dan beraktivitas melayani masyarakat sesuai dengan struktur yang baru,” kata Hendri Septa.

Ia mengingatkan kepada pejabat yang dilantik jabatan bukan hak ASN, melainkan amanah dari Allah SWT. Sementara itu, dalam pertemuan dengan KASN kemarin, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan agar bupati dan wali kota dalam melakukan mutasi dan rotasi pejabat harus sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku.

“Saran kita memang perlu KASN untuk bertemu dengan Wali Kota Padang, karena kita memang baru tahu berdasarkan surat tembusan dari KASN kepada kita,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, semua kepala daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan dalan melakukan rotasi dan mutasi pejabat. Jika melanggar aturan, tentu akan banyak efek nantinya.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, saat masih menjadi Wali Kota Padang, dirinya melakukan pergantian pejabat sesuai dengan aturan. Bahkan hal itu juga telah diakui oleh KASN. “Itu diakui KASN, bahwa kita taat aturan, taat prosedur dan alhamdulillah selama ini kita tidak ada permasalahan,” ungkapnya.

Mahyeldi menjelaskan, ketika ditanyakan terkait sanksi bagi kepala daerah yang melanggar aturan rotasi, sebagai gubernur pihaknya akan meminta petunjuk kepada KASN dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurutnya itu sudah ada aturan yang mengaturnya.

“Saya juga telah meminta kepada BKD dan kepada Sekda terkait ini, tentang apa tugas kita dan apa wewenang kita,” bebernya.(ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional