Close

Melalui Sidang Paripurna, DPRD Tanahdatar Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj 2021

Ketua DPRD Tanahdatar Eka Putra menanandatangani nota rekomendasi.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanahdatar sampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021, pada Rapat Paripurna DPRD di ruang sidang utama DPRD Tanahdatar di Pagaruyung, Senin (25/4).

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tanahdatar Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra diikuti 24 orang anggota yang hadir serta dihadiri Forkopimda, Sekretaris, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan Camat se- Tanahdatar.

Peyampaian rekomendasi hasil kesepakatan bersama anggota DPRD Tanahdatar sebanyak 22 rekomendasi dibacakan melalui juru bicara Wakil Ketua Saidani, antara pemerintah daerah diharapkan untuk mengatasi ma­salah kesejahteraan sosial mulai dari kevalitan data dan kelayakan penerima manfaat sehingga bantuan pemerintah tepat pada sasaran.

Wakil Ketua Syaidani dalam keterangannya me­nyampaikan, beberapa catatan strategis DPRD untuk dilaksanakan oleh kepala daerah Tanahdatar. Ia juga mengatakan, berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Dae­rah dan PP No.13/2021 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan LKPj ke DPRD dalam rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

DPRD dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan pandangan, masukan, saran serta menyampaikan langkah-langkah strategis untuk menjalankan roda pemerintahan di masa yang akan datang karena DPRD merupakan wujud dari representasi rakyat

LKPj disampaikan kepala daerah ke DPRD tidak hanya bertujuan sekadar untuk meningkatkan peran dan fungsi DPRD semata tetapi DPRD juga memberikan pandangan. Di antaranya saran dan masukan untuk langkah-langkah strategis kedepan untuk masyarakat yang sejahtera dalam mencapai pemerintahan yang trans­paran. Hal tersebut tentu mempedomani kepada kinerja kepala daerah yang lalu. LKPJ juga merupakan manifestasi kemitraan DP­RD dengan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara  pemerintah daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan  tapal batas mulai nagari, kecamatan sampai kabupaten, melakukan evaluasi kinerja terhadap beberapa OPD terkhusus Dinas Pendidikan melalui kebijakan dan instruksi mengakibatkan terpengaruhnya proses pendidikan di Ta­nahdatar.

Saidani sampaikan, Pemda agar meningkatkan pengawasan dan antisipasi bersama dalam menyikapi maraknya Nar­koba dan penyakit sosial ma­syarakat di wilayah Tanahdatar. Kegiatan pem­ba­nguan infrastruktur jalan-jalan untuk dapat melakukan terobosan guna peningkatan kelancaran akses ke Tanahdatar.

Bupati Tanahdatar Eka Putra mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pa­da tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap la­pisan masyarakat. “Keberhasilan yang dicapai, merupakan hasil kerjasama semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya,” ujar Eka.

Dikatakan Eka, selaku kepala daerah tiada henti-hentinya menghimbau jajarannya untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Luhak Nan Tuo dan kepemimpinan dengan tetap melanjutkan program-program yang baik sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top