Menu

Mediasi di Polda Sumbar Batal, Epyardi Asda Tak Datang, Penyelidikan Dilanjutkan, Dodi Hendra: Pintu Damai sudah Tertutup

  Dibaca : 189 kali
Mediasi di Polda Sumbar Batal, Epyardi Asda Tak Datang, Penyelidikan Dilanjutkan, Dodi Hendra: Pintu Damai sudah Tertutup
PENUHI PANGGILAN— Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra didampingi pengacara dan Sekretaris Gerindra Sumbar Eviyandri mendatangi Polda Sumbar memenuhi pemanggilan untuk mediasi. Sementara, Bupati Solok tak datang.

PADANG, METRO–Meski sudah difasilitasi oleh Polda Sumbar, Bupati Solok Epyardi Asda ternyata tidak memenuhi udangan penyidik untuk mela­kukan mediasi dengan Ketua DPRD dengan Bupati Solok yang melaporkan du­gaan tindak pidana UU ITE dan pencemaran nama baik.

Padahal, Polda Sumbar sudah memberikan pang­gilan atau un­dangan untuk mediasi pada Selasa (7/9) pukul 10.00 WIB di ruangan Subdit V Cyber Crime, Ditrekrimsus Polda Sum­bar. Namun, yang datang memenuhi pemanggilan itu malahan pelapor yaitu Dodi Hendra yang bersa­ma kuasa hukum dan Sek­retaris DPD Gerindra Sum­bar, Eviyandri Rajo Bu­diman.

Sedangkan terlapor da­lam perkara ini, Epyardi As­da tidak datang tanpa pem­beritahuan kepada pe­nyi­dik. Dengan batalnya me­­diasi tersebut, Ditres­krim­­­sus Pol­da Sumbar ba­kal me­lan­jutkan proses per­ka­ra itu ke tahap penye­lidi­kan.

“Mediasi hari ini hanya pelapor yang hadir tepat waktuý, sementara untuk ter­lapor tidak hadir, dan ti­dak ada konfirmasi dari ter­lapor terkait ketidak­ha­diran­nya,” kata Kabid Hu­mas Polda Sumbar, Kom­bes Pol Satake Bayu, Selasa (7/9).

Satake Bayu menga­takan, terkait agenda me­diasi hari ini, pihaknya telah melayangkan surat pe­manggilan dari kedua be­lah pihak, dan wajib hadir untuk dilakukan mediasi. “Karena terlapor tidak ha­dir, proses penyelidikan tetap lanjut,” ujar Satake Bayu.

Sementara, Dirres­krim­sus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono menga­ta­kan, mediasi gagal karena hanya pihak pelapor yang datang, sedangkan terla­por tidak. Untuk itu, penyi­dik melanjutkan pe­nyeli­dikan.

“Kita masih melakukan penyelidikan untuk me­nen­tukan adanya tindak pi­dana atau tidak. Jika nanti  fakta hukum adanya tindak pidana, baru kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Tetapi apabila tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka penyelidikan kita hen­tikan,” kata Kombes Pol Joko saat dikonfirmasi melalui Whats­­App.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra meng­apre­siasi Polda Sumbar yang telah memfasilitasi mediasi antara dirinya dengan Bupati Solok, Epyar­­di Asda. Selain itu, pihaknya sengaja datang memenuhi pemanggilan sebagai bentuk peng­hor­matan kepada penyidik yang telah bekerja cepat menyelesaikan perkara ini.

“Saya datang ke Polda Sumbar dalam rangka me­ng­kuti proses mediasi. di­dampingi pengacara saya dan juga Sekretaris DPD Gerindra Sumbar. Saya sengaja hadir pemanggilan untuk mediasi ini. Keda­tangan saya ini memper­lihatkan masyarakat untuk bisa taat dan patuh pada hukum,” ujar Dodi Hendra kepada awak media.

Saat ditanyakan, tidak bisa hadirnya Bupati Solok dalam mediasi ini, Dodi Hendra menjawab, kalau beliau tidak bisa hadir itu urusannya. Dia menga­takan, hadirnya dirinya pada mediasi menjawab keresahan warga mas­ya­rakat Kabupaten Solok ter­kait polemik dirinya de­ngan bupati, dan terlantarnya pembangunan Solok.

“Kalau beliau hadir tadi, mung­kin akan ada upaya da­mai dan mencabut lapo­ran. Tapi sudah saya tung­gu satu jam, tapi beliau tidak da­tang juga. Ini se­mua saya la­kukan murni untuk warga ma­sya­rakat Solok. Biarlah saya me­nga­lah­kan ego sa­ya, yang se­ring terzalimi, de­mi mem­­bangun dan men­sejah­terakan warga ma­­syarakat Solok,” kata­nya.

“Karena tanggapan pu­blik, makanya saya datang pada mediasi ini. Kalau ego saya ikuti, tidak mau datang dan berdamai. Ini semua demi masyarakat luas, sa­ya telah didik di DPP dan DPD Gerindra untuk bisa menyeejahterakan ma­sya­rakat. Tapi dengan ti­dak hadirnya beliau, mari kita serahkan ke bapak-bapak penyidik dan ten­tunya proses hukum tetap berlanjut,” tegasnya.

Sementara itu, Pena­sehat Hukum Bupati Solok Epyardi Asda, Dr Suha­rizal, mengatakan, kliennya ti­dak hadir pada mediasi yang diselenggarakan di Polda Sumbar, dika­re­na­kan klien­nya tidak bisa me­ninggal­kan agenda peme­rintahan.

“Kita sudah menge­ta­hui mediasi ini wajib hadir dan boleh didampingi dua orang, dari pelapor mau­pun terlapor. Tapi karena agenda pemerintahan tidak bisa dijadwal ulang, makanya beliau tidak bisa hadir. Untuk selanjutnya, kita sifatnya menunggu saja,” tutupnya.

Seperti diketahui, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda ke Direktorat Kriminal Khu­sus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar terkait du­gaan tindak pidana UU ITE dan pencemaran nama baik pada Jumat sore (9/7).

Dodi Hendra melapor lantaran merasa tidak te­rima atas postingan Epy­ardi Asda  di salah satu grup WhatsApp (WA). ­Namun, belum diketahui isi lengkap postingan yang disebarkan di grup WA tersebut.

“Yang bersangkutan menyebarkan sebuah pos­tingan di grup WA Tukang Ota Paten Top 100 yang isinya menyinggung nama saya pribadi dan orang lain,” kata kata Dodi Hen­dra saat dijumpai di Ma­polda Sumbar.

Terkait pelaporan yang dilakukan dirinya ke Polda Sumbar terhadap Bupati Solok, Dodi Hendra meng­ungkapkan, yang dilapor­kan­nya khusus menyang­kut nama pribadinya

“Postingan itu disebar hari jumat tanggal 2 Juli 2021 dan saya baru tahu setelah dua hari postingan itu disebar karena banyak yang nelpon ke saya,” ung­kap Dodi Hendra.

Ditambahkan Dodi Hen­dra, atas postingan itu, keluarganya menjadi down dan mentalnya menjadi tidak bagus. Namun, tekait bentuk pencemaran nama baik, Dodi Hendra belum bisa menjelaskannya se­cara rinci.

“Untuk lebih spesi­fik­nya sama pengacara saya saja. Yang penting saya ingin menyampaikan, saya selalu dizalimi, banyak hal, saya juga dikriminalisasi, bermacam-macam cara dia. Hari inilah saatnya saya bicara,” ungkap Dodi. (hen/rgr)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional