Menu

MCP Ciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik di Kota Solok

  Dibaca : 67 kali
MCP Ciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik di Kota Solok
VIDCON— Wali Kota Solok Zul Elfian saat mengikuti vidcon bersama Mendagri RI Tito Karnavian dalam kegiatan launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP).

SOLOK, METRO–Wali Kota Solok Zul Elfian me­nilai, pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) diharapkan lebih mendorong ter­ciptanya pemerintahan yang lebih baik di daerah. Apalagi program tersebut, bertujuan untuk men­dorong pemerintah daerah agar dapat melakukan transformasi nilai dan praktek, sehingga tercipta tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Ketika mengikuti video conference (Vidcon) launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Zul Elfian mengatakan, program ter­sebut sejalan dengan upaya men­ciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih yang terus diipayakan Pemko Solok.

Vicon tersebut, juga terhubung dengan Ketua Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Kepala Badan Pengawasan Ke­uangan dan Pembangunan (BP­KP) RI, Muhammad Yusuf Ateh, Guber­nur, Bupati dan walikota se-Indonesia. Turut mendampingi wako, Inspektur Kota Solok, Ken­filka.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengatakan adapun temuan umum yang sering terjadi perencanaan yang kurang tepat, penganggaran yang kurang tepat, serta beberapa program yang kurang sesuai.

Mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah agar lebih menguatkan Inspektorat di daerah. Selanjutnya, melakukan peren­canaan yang matang.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, mengucapkan teri­makasih dan apresiasi atas ide dan gagasan dari kemendagri yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. MCP ini merupakan salah satu cara menyelamatkan NKRI dari praktek-praktek korupsi.

“Hari ini adalah salah satu cara kita menghindari korupsi dengan melakukan pencegahan. Bersama kita memperbaiki sistem, apabila sistem sudah baik maka tidak akan membuat celah bagi praktek ko­rup­si,” sebut Firli.

Ketua Badan Pengawasan Ke­uangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh menje­laskan, Tindakan kecurangan (Fra­ud) merupakan suatu tindakan illegal yang ditandai dengan peni­puan, penyembunyian atau pe­langgaran kepercayaan.

“Salah satu risiko utama yang menghambat pencapaian tujuan adalah risiko Fraud. Oleh karena itu, manajemen perlu mengi­dentifikasi dan mengimplemen­tasikan mitigasi risiko fraud. Ada­pun area intervensi MCP ialah perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu pintu/perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Optima­lisasi pendapatan,” jelasnya. (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional