Close

Masyarakat Sipil Sumbar Minta Jokowi Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK

Jokowi WIDODO.

PADANG, METRO–Masyarakat Sipil Su­matra Barat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan diberhentikan dari KPK pada 30 September 2021, dengan skenario tidak diluluskan da­lam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami meminta kepada Bapak Presiden agar segera mengambil sikap tegas dan langkah nyata untuk melindungi 57 pegawai KPK tersebut dengan mem­ba­tal­kan keputusan pimpinan KPK yang memberhentikan mereka, agar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maladministrasi, dan tindakan kesewenang-wenangan tidak terus berlangsung,” kata perwakilan Masyarakat Sipil Sumatra Barat, Feri Amsari dalam keterangannya, Kamis (23/9).

Feri meminta Presiden Jokowi untuk memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Karena terdapat ca­cat administrasi berlapis, pe­nyimpangan prosedur, pe­nyalahgunaan da­lam pro­­ses pembentukan kebija­kan, pelaksanaan TWK dan proses penetapan hasilnya.

 “Perlu dipahami, bahwa temuan rekomendasi, dan/atau laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI tersebut juga merupakan produk hukum yang wajib dilaksanakan oleh terlapor dan atasan terlapor sebagaimana tegas digariskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,” ucap Feri.

“Bukankah demikian Bapak Presiden? Namun kenapa laporan dan rekomendasi Ombudsman ter­kesan diabaikan? Tidakkah itu seolah memberi sinyal bahwa kita tak perlu lagi mematuhi hukum di republik ini? Apakah rakyat sedang diajarkan untuk membangkang terhadap hukum?,” imbuhnya.

Tak hanya ORI, kata Feri, Komnas HAM juga telah mengungkap te­muan­­nya terkait proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK, diduga kuat me­ru­pakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu. Indikasi ini ditunjukkan dengan adanya profiling lapangan terhadap sejumlah pegawai KPK.

Bahkan, laporan Komnas HAM juga telah menguraikan 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi publik dan, hak atas kebebasan berpendapat.

“Tidak pentingkah laporan setebal 300 halaman dari lembaga negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan persoalan HAM itu, Bapak Presiden? Bukankah Pasal 89 angka (4) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah jelas menyebutkan bahwa penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi ma­nusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti pe­nyelesaiannya,” sesal Feri.

Dia menduga, 57 pegawai KPK sengaja disingkirkan. Seharusnya Pre­siden Jokowi dinilai bisa betul-betul menelisik rekam jejak mereka yang tidak lolos TWK dan diberhentikan.

 “Bapak tentu akan menemukan bahwa mereka merupakan orang-orang yang tanpa kompromi da­lam pemberantasan korupsi; berintegritas, dan berdedikasi selama bertahun-tahun menyingkap dan memberantas praktik korup sejumlah pejabat atau pe­nyelenggara negara yang telah merugikan ke­uangan negara. Serta me­ng­akibatkan layanan dan tanggung jawab konstitusional negara atas hak-hak rakyat kerap kali tidak terpenuhi,” cetus Feri.

Oleh karena itu, Jokowi diminta untuk tidak ragu menindaklanjuti dan me­laksanakan rekomendasi ORI. Serta rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut.

“Bapak Presiden sungguh-sungguh memastikan adanya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak pekerja dan pelanggaran HAM lainnya di seluruh lembaga pemerintah serta instansi-instansi lainnya di Indonesia,” pung­kasnya. (rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top