Close

Masuk Mal Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Disdag Kota Padang Persiapkan Alat Scanning Barcode

VAKSINASI DI MAL— Wali Kota Hendri Septa bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang meninjau pelaksanaan vaksinasi di pusat perbelanjaan Ramayana, beberapa waktu lalu.

KHATIB, METRO–Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Padang berencana bakal memberlakukan aturan masuk mal atau pasar modern harus memakai sertifikat vaksin. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di pusat perbelanjaan.

Kepala Disdag Kota Padang Andree H Algamar, menjelaskan saat ini pihaknya tengah mem­persiapkan alat scanning barcode untuk mendeteksi kartu vaksin masya­rakat. Alat dimak­sud bakal ditempatkan pa­da pintu masuk mal. Pe­ngunjung yang akan masuk ke mal, akan discan terle­bih dahulu kartu vaksin­nya.

“Masih dalam tahap perencanaan untuk mem­berlakukan sertifikat vaksin masuk mal. Kita masih melihat terlebih dahulu capaian vaksinasi massal di Kota Padang,” kata Andree Algamar, Senin (30/8).

Andree menam­bah­kan,­­rencana pemberla­kuan aturan tersebut se­suai dengan Instruksi Men­teri Dalam Negeri no 36 tahun 2021 dan Surat Eda­ran (SE) Wali Kota Padang nomor 400.752/BPBD-Pdg/VIII/2021 tentang PPKM level 4.

“Surat dari Mendagri ini sudah diterima, tinggal lagi aturannya diberlakukan. Di daerah lain aturan ini sudah ada yang diberlaku­kan masuk mal harus pakai kartu vaksin. Di Padang ini untuk sektor perdagangan belum diber­lakukan, se­dang dalam lang­kah persia­pan,” jelas­nya.

Andree menegaskan, saat ini Disdag Padang berupaya untuk menja­lankan program vak­sinasi massal terlebih dahulu. Tahun 2021 ini saja, sudah 12 gelombang telah dila­kukan vaksinasi massal yang tersebar di mall dan pasar tradisional dengan realisasi sekitar 10 ribu orang.

“Vaksinasi massal yang sudah kita lakukan menya­sar kepada pengunjung dan pedagang pasar modern dan pasar tradisional seperti Basko Grand Mall, Transmart, Plaza Andalas, Pasar Alai, Pasar Siteba dan lainnya,” imbuh pria yang juga saat ini menjabat Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sumbar itu.

Di sisi lain Andree me­nye­but, untuk capaian vak­sinasi massal di Kota Pa­dang baru 25 persen. Se­hingga aturan tersebut, be­lum bisa diberlakukan. Seti­dak­nya, sudah 40 persen lebih warga Padang divak­sin, baru aturan ini bisa diberlakukan.

“Ya di kisaran 40 sam­pai 50 persen lah masya­ra­kat Kota Padang divaksin baru bisa diberlakukan. Harus dipahami bahwa vaksinasi massal juga ber­tu­juan untuk mencip­takan herd immunity (kekebalan imun) yang tangguh bagi masyarakat. Oleh karena itu, dihimbau juga masya­rakat untuk lakukan vaksi­nasi,” tandasnya. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top