Menu

Mastilizal Aye (Ketua Fraksi Gerindra), Jabatan Wawako Padang Penting, Harus Diisi!

  Dibaca : 151 kali
Mastilizal Aye (Ketua Fraksi Gerindra), Jabatan Wawako Padang Penting, Harus Diisi!
Mastilizal Aye (Ketua Fraksi Gerindra)

SAWAHAN, METRO–Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mastilizal Aye me­ne­gaskan, pihaknya menilai jabatan wakil wali kota (Wawako) harus segera diisi. Karena janggal wali kota tanpa ada wakil wali kota.

“Kami di DPRD mendorong pemilihan Wawako Padang se­gera digelar, karena di tengah be­gitu banyaknya pekerjaan Walikota yang harus diselesaikan, tentu perlu ada pen­dam­pingnya. Sehingga beban kerja yang berat bisa di­bagi,” ulas Aye, Selasa (3/8)

Menurutnya, ber­da­sar­kan ketentuan, Wawako ha­rus dipilih oleh DPRD yang didahului partai pe­ngu­sung mengusulkan ke Walikota dan Wako Padang sampaikan ke DPRD.

“Proses ini belum sam­pai ke DPRD. Jadi, jangan dianggap DPRD yang mem­perlambat proses pe­ngisian kursi kosong Wa­wako Padang itu,” tukas­nya.

Dikatakan, tanpa Wa­wako roda pemerintahan tidak akan maksimal dan efektif. “Undang-undang dan aturan turunannya jelas sekali tugas Wawako itu apa, pengawasan dan koordinasi. Kota Padang itu kota besar dan punya banyak masalah, baik itu soal sosial kem­asya­raka­tan maupun pem­bangunan dan ekonomi,” tuutrnya.

Karena itu, untuk kelan­caran roda pemerintahan kursi kosong Wawako Pa­dang harus diisi segera.

“Kita tidak tahu apa yang esok dan hari- hari selanjutnya, andai saja Walikota berhalangan te­tap karena sesuatu hal ten­tu akan di isi pula oleh Plt dan akibatnya persoalan jadi tambah rumit,” lugas­nya.

Diberitakan sebe­lum­nya, Ketua Fraksi Per­sa­tuan Berkarya NasDem DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mendesak partai pengusung pemenang Wa­ko dan Wawako Padang untuk mengirimkan nama- nama untuk mengisi ke­kosongan wakil wali kota yang susah beberapa bulan kosong.

Ia mempertanyakan keseriusan partai pengu­sung Mahyeldi  Hendri Septa dalam Pilkada Kota Padang 2018 yakni PKS dan PAN. Kosongnya kursi wakil wali kota, maka pelayanan kepada masyarakat secara otomatis akan terganggu. Hal ini merujuk pada tugas wakil wali kota yang meru­pakan pengawas dan pem­beri masukan untuk setiap kebijakan walikota.

“Kita semua sadar, wali kota juga manusia, bukan robot. Pasti butuh diawasi dan diberi masukan untuk menjalankan roda peme­rintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Apa­lagi tantangan saat ini sa­ngat berat seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Ti­dak tahu kapan ber­akhir­nya. Jadi akan lebih baik partai pengusung untuk kembali serius membahas siapa yang akan mengisi kursi wakil wali kota,” ujar­nya.

Ia juga mengatakan dengan lamanya keko­songan kursi wakil wali ko­ta ini, terbentuk opini ne­gatif di masyarakat terha­dap DPRD. Padahal meka­nis­me awal penunjukan sia­pa yang mengisi kursi wakil wali kota harus dari partai pengusung terlebih dahulu.

“Mekanisme awal mu­lai dari DPP, DPW dan DPD PKS maupun PAN mengu­sul­kan nama calon ke wali kota belum selesai. Bagai­mana DPRD bisa mem­proses. Sedangkan masya­rakat sudah terlanjur ber­opini negatif kepada kami akibat lamanya keko­so­ngan kursi wakil wali kota ini,” ungkapnya.

Jika partai pengusung sudah menetapkan nama-nama calon, mereka akan memberikan nama ke wali kota. Setelah itu wali kota memberikan ke DPRD. Barulah nantinya DPRD membentuk panitia khusus yang bekerja selama satu bulan lamanya untuk finishing siapa wakil wali kota.

“Seperti membuat gu­lai dagingnya mana, kela­pa­nya mana dan lain seba­gainya itu belum sampai ke DPRD Kota Padang,” pung­kas Helmi. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional