Menu

Masih Banyak Daerah Zona Merah, La Nyalla Minta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada Desember 2020

  Dibaca : 364 kali
Masih Banyak Daerah Zona Merah, La Nyalla Minta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada Desember 2020
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa, membahas perkembangan penanganan Covid-19 di Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

SURABAYA, METRO
Kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati Pilkada Serentak akan digelar 9 Desember 2020, mendapat tanggapan dari Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

La Nyalla meminta pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang keputusan tersebut. Mengingat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum pernah menyatakan wabah ini berakhir.

Sampai hari ini, menurutnya, masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun.

“Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri. Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi dimana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” ungkap La Nyalla di Surabaya, Kamis (28/5).

La Nyalla mengambil contoh di Provinsi Jawa Timur, kemarin, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina. Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat.

Dan 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar pilkada.

Diungkapkan La Nyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Justru republik ini akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir. Semua akan terganggu. Sehingga sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat.

“Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dengan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah ini. Dengan menunda anggaran belanja yang masih bisa ditunda dan mengalihkan untuk penanganan pandemi. Nah, pilkada ini menurut saya, salah satu anggaran belanja yang bisa ditunda,” tukas La Nyalla seraya mengungkapkan, untuk Pilkada Desember nanti, KPU sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp535,9 miliar.

KPU RI memang mengajukan tambahan anggaran di luar anggaran sebelumnya, untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan.

Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp259,2 miliar. Dan Rp10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp2,1 miliar untuk PPK.

Sebelumnya, Bawaslu RI pernah melansir 10 kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemic Covid-19. Di antaranya kecemasan dan kekhawatiran petugas penyelenggara pilkada, meskipun bekerja dengan protokol kesehatan.

Dari sisi pemilih, dimungkinkan terjadi penurunan pengguna hak suara, bila masyarakat memilih tidak hadir ke TPS. Dan kerawanan politik uang, mengingat masyarakat berada dalam situasi ekonomi yang sulit. (fas)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional