Menu

Masa Pandemi Covid-19, Program Sejuta Rumah Tetap Berjalan Dengan Prokes

  Dibaca : 78 kali
Masa Pandemi Covid-19, Program Sejuta Rumah Tetap Berjalan Dengan Prokes
PROGRAM— Program rumah subsidi yang merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah Kementerian PUPR.

JAKARTA, METRO–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak­yat (PUPR) menyatakan pelaksanaan pembangunan rumah untuk masyarakat yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah tetap berjalan di masa pandemic Covid-19 ini.

Meskipun demikian, Kementerian PUPR tetap mela­kukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah di lapangan dengan mengacu pada protokol kesehatan (Prokes) serta melihat kebijakan pembatasan kegiatan yang ada di tiap daerah.

“Berdasarkan arahan Men­teri PUPR di masa pandemi ini kami akan tetap melaksanakan pembangu­nan rumah melalui Program Sejuta Rumah. Namun, dengan mematuhi batasan protokol kesehatan di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat Diskusi 5 Pilar melalui daring, Senin (26/7) di Jakarta.

Diskusi yang mengangkat tema “Peluang Pengembangan Kebijakan Penyediaan Tanah Bagi Perumahan Ma­sya­rakat Berpenghasilan Ren­dah (MBR)” itu dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebagai rangkaian dari Peringatan Hari Perumahan Nasional (Haperas) Tahun 2021.

Kegiatan dihadiri oleh Direktur RUK Fitrah Nur, serta para pengamat perumahan serta perwakilan dari Kementerian/ Lembaga terkait dan mitra kerja di bidang perumahan.

Khalawi menerangkan, pihaknya melihat rumah layak huni sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi ini. Dari hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah juga terlihat bahwa masyarakat tetap melaksanakan pembangunan perumahan.

Namun demikian, pihaknya juga tetap mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan serta mengurangi jumlah pekerja di lapangan agar tidak berkerumun.

“Pembangunan infrastruktur dan perumahan yang menggunakan dana APBN tetap berjalan karena hasil pembangunannya benar-benar ditunggu masyarakat. Misalnya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mentargetkan meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak huni,” terangnya.

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, Kementerian PUPR juga memberikan stimulan perumahan, agar ma­syarakat tetap mampu me­wu­judkan rumah impian­nya. Tentunya memiliki struktur bangunan yang kuat dan lingkungan yang sehat. Pembangunan rumah secara ti­dak langsung juga ikut me­nye­diakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Adanya gelombang kedua Covid-19, imbuhnya, tentunya juga berdampak pada pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh ma­syarakat dan sektor swasta. Namun demikian, pihaknya tetap mendorong kolaborasi, inovasi dan kerjasama antar stakeholder perumahan agar properti tetap menunjang perekonomian negara agar tetap terjaga.

Terkait dengan inovasi yang dilaksanakan di masa pandemi, pihaknya juga tetap melakukan sosialisasi kegiatan  secara daring atau virtual. Jumlah petugas yang turun ke lapangan untuk mendampingi masyarakat juga tetap dibatasi agar tidak terpapar Covid-19.

“Kami juga berharap pemerintah daerah bisa tetap mendukung Program Sejuta Rumah. Sebab program ter­sebut juga membantu pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah RTLH di daerah,” katanya.

Sebagai informasi, perumahan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, selain sandang dan pangan. Hal tersebut sesuai amanat dalam UUD Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan ke­se­hatan.

Dalam UU Nomor 1 Ta­hun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah ditegaskan bahwa rumah adalah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, rumah yang layak huni merupakan dasar dan salah satu komponen penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah maupun pemerintah daerah berusaha hadir dalam pemenuhan kebutuhan akan hunian yang layak, berbagai terobosan baik berupa bantuan stimulan maupun kemudahan likui­ditas diberikan pada keluarga yang belum memiliki hunian.

Untuk melakukan pengawasan dan pembangunan perumahan di daerah, Direktorat Jenderal Perumahan  Kementerian PUPR telah mem­bentuk Balai Pelaksana Pe­nye­diaan Perumahan (P2P) di sejumlah provinsi di Indonesia.

Balai P2P diharapkan bisa me­lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah seka­li­gus melakukan pendataan pe­rumahan di daerah. “Kami juga akan melakukan jemput bola ke pemda untuk melaksanakan pendataan perumahan. Di masa pandemi ini jumlah pembangunan rumah memang agak terhambat. Namun kami optimis jumlahnya akan meningkat hingga akhir tahun,” harapnya. (rel/fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional