Menu

Mantan Manajer KJKS BMT Pangambiran Ampalu Nan XX, Dituntut 5 Tahun Penjara

  Dibaca : 245 kali
Mantan Manajer KJKS BMT Pangambiran Ampalu Nan XX, Dituntut 5 Tahun Penjara
SIDANG— Dona Sari Dewi (38) yang didakwa korupsi dana koperasi menjalani sidang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. 

PADANG, METRO–Dinilai bersalah karena diduga melakukan korupsi, Mantan manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Dona Sari Dewi (38), dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Padang.

“Menuntut hukuman pidana penjara selama lima tahun, menghukum terdakwa membayar denda Rp200 juta dan subsider enam bulan penjara,” kata JPU Andre Pratama Aldrin bersama tim, saat memba­cakan amar tuntutannya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Senin (19/7) kemarin.

JPU menyatakan, Dona Dewi Sari secara sah dan meyakinkan bersalah me­lakukan tindak pidana me­la­wan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorperasi yang dapat merugikan keua­ngan negara atau pereko­nomian Negara.

“Hal-hal yang memb­e­ratkan terdakwa tidak men­dukung program pemerin­tah yang sedang mem­be­rantas tindak pidana ko­rupsi di segala bidang. Per­buatan terdakwa menga­kibatkan kerugian negara, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa berbelit-belit dalam mem­berikan keterangan di per­si­dangan dan terdakwa tidak menyesali perbua­tannya. Sedangkan yang meringankan terdakwa  belum pernah dihukum.” ujarnya.

Menurut JPU, terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto  pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 ten­tang Pemberantasan Tin­dak Pidana Korupsi.

“Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta, bila tidak bayar maka diganti dengan hu­kuman pidana selama dua tahun dan enam bulan penjara.” sebut JPU.

Terdakwa yang didam­pingi Penasihat Hukum (PH) mengajukan nota pem­belaan (pleidoi).  Si­dang yang diketuai oleh Rinaldi  Triandoko dengan didampingi hakim Elisya Florence dan Hendri Joni, memberikan waktu kepada PH terdakwa. Senin (26/7) mendatang untuk pemba­caan pledooi

Usai pembacaan tun­tutan, terdakwa yang rom­pi merah tahanan Kejari Padang langsung digiring ke luar ruang sidang dan menuju mobil tahanan.

Sebelumnya, dalam dak­­waan JPU disebutkan, pada tahun 2010 terdapat dana Kridit Mikro Kecil (KMK) untuk KJKS BMT sebesar Rp300 juta. Di­mana dana tersebut ber­sum­ber dari dana hibah bersyarat, pemerintah Ko­ta Padang ke pemerintah kelurahan dan diterima serta masuk ke BRI, atas nama KJKS BMT Pengam­biran Ampalu Nan XX Kota Padang.

Dalam kegiatan ter­sebut berjalan, tidak dila­kukan Rapat Anggota Ta­hunan (RAT) yang dilaku­kan se­cara rutin setiap tahun. Sehingganya me­nye­bab­kan tidak tersam­paikan laporan kepada anggota dan tidak transparan.

Terdakwa selaku me­nejer atau pengelola dalam penyaluran pembiayaan anggota,  memang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan panduan operasional ma­na­jemen.Dimana setiap anggota yang meminjam hanya dua atau tiga kali, tetapi ada anggota yang tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali.

Pada tahun 2013, tidak ada anggota yang mela­kukan peminjaman. Na­mun namanya, terdapat dalam daftar penerima pem­bia­yaan, bahkan dengan pin­jaman yang cukup besar dari pinjaman sebelum­nya. Tak hanya itu, anggota yang tidak me­miliki pinja­man pada umum­nya ada tung­gakan angsuran pinja­man.

Anggota yang tidak me­­lakukan peminjaman pada tahun 2013, dan na­manya ada di dalam daftar penerima. Terdakwa pun, melakukan reschedule, dimana anggota yang me­ngalami kemacetan dalam pembayaran,selama enam bulan hingga satu tahun, tunggakannya ditambah dengan bunga, guna me­nutupi tunggakan akad dari anggota.

Terdakwa tidak mem­beritahu anggotanya de­ngan adanya reschedule, sehingganya ketidak jelas tersebut membuat anggo­ta rugi, karena tidak sesuai persetujuan. Dari buku kas harian tahun 2013 hingga dengan 2014, terdapat pen­cairan dan penarikan.

Dari pencarian atau transaksi-transaksi, uang dengan jumlah Rp942.550. 000, berada pada terdakwa melakukan manipulasi la­poran keuangan serta tidak ditanda tangani oleh pe­ngurus. Sehingganya hal tersebut, bertentangan dengan peraturan dan ke­tentuan yang ada.

Dari hasil laporan pe­me­riksaan khusus, atas audit tujuan tertentu perhi­tungan kerugian keuangan negara daerah pada KJKS BMT, Pengambiran Am­palu Nan XX, Kota Padang. Ter­dapat kerugian keuangan negara, sebesar Rp300 ju­ta. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional