Menu

Maksimalkan APBD untuk Pembangunan Daerah, DPD RI Dukung Pilkada Dibiayai APBN

  Dibaca : 396 kali
Maksimalkan APBD untuk Pembangunan Daerah, DPD RI Dukung Pilkada Dibiayai APBN
SERAP ASPIRASI— Pertemuan Komite I DPD RI dengan sembilan Bupati di Provinsi NTT yang daerahnya ikut Pilkada 2020, di Kota Kupang, Kamis (14/11). (ist)

KUPANG, METRO – Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) idelanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa lebih maksimal untuk pembangunan daerah, pelayanan publik sekaligus mengurangi konflik kepentingan di daerah-daerah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua II Komite I DPD RI, Djafar Alkatiri, dalam pertemuan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan sembilan bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur ((NTT) yang ikut dalam Pilkada serentak tahun 2020, di Aula Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang, Kamis (14/11).

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Asisten I Bidang Pemerintahan, NTT, Jamaludin Ahmad. Delegasi Komite I DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua II Djafar Alkatiri (Dapil Sulawesi Utara), Senator Abraham Liyanto (Dapil NTT selaku tuan rumah), Senator Almalik Pababari (Dapil Sulawesi Barat), dan Senator Dewa Putu Ardika Seputra (Dapil Sulwesi Tenggara).

Pada pertemuan itu, sembilan bupati menyampaikan keberatan dengan pembiayaan Pilkada dibebankan kepada APBD. Djafar menegaskan, DPD RI mendukung aspirasi sembilan kepala daerah di Provinsi NTT tersebut.

”DPD RI menaruh perhatian serius terhadap anggaran Pilkada yang di bebankan ke APBD. Komite I mendukung pembiayaan Pilkada dari APBN sehingga tidak membebani APBD, juga mengurangi konflik interes di daerah-daerah,” kata Djafar.

Sembilan kabupaten di NTT yang ikut dalam Pilkada serentak bersamaan dengan 270 daerah di Indonesia itu adalah, Kabupaten Sabu Raijua, Timur Tengah Utara, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat, Belu, Ngada, Manggarai Barat dan Manggarai. Diketahui, sembilan kabupaten itu sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan total hibah sebesar Rp189.282 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di NTT tahun 2020 nanti.

Selain membuat catatan khusus keberatan terhadap biaya Pilkada yang dibebankan kepada APBD, Djafar memastikan bahwa Komite I berkomitmen untuk terus mengawal proses demokratisasi dalam Pilkada serentak, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan DPD RI.

Komitmen ini ujarnya, akan dimulai dengan melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan menyerap berbagai informasi berkaitan dengan persiapan Pilkada Serentak tersebut.

”Ini semua kami lakukan dalam rangka memastikan bahwa proses demokratisasi ini dapat berjalan sesuai dengan asas demokrasi yang kita pilih, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil) serta dapat menghasilkan pimpinan-pimpinan daerah yang legitimate dan credible serta mampu mensejahterakan masyarakatnya,” kata Djafar.

Senator Indonesia asal Provinsi Sulawesi Utara itu juga mengungkap sejumlah usulan DPD RI terhadap rencana Revisi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada antara lain penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penyederhanaan tahapan Pilkada, regulasi yang diterbitkan KPU khususnya berkaitan dengan rekapitulasi elektronik (e-rekap), mantan narapidana yang ikut Pilkada, serta isu strategis lainnya yang berkembang.

Di pertemuan yang sama, Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto menambahkan bahwa konstituennya merupakan daerah Termiskin, Terluar, Tertinggal (3T). Dana Desa ujar Senator Indonesia asal NTT ini, belum cukup mengangkat NTT dari posisi provinsi termiskin di Indonesia.

”Ditambah dengan Pilkada serentak di sembilan kabupaten di NTT dibiayai APBD, ini bikin tambah sulit pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” tegasnya

Sedangkan Bupati Sabu Raujua, Nikodemus Rihi Heke, menjelaskan bahwa kapasital fiskalnya sangat-sangat terbatas. Keharusan APBD membiayai Pilkada ujarnya, telah signifikan mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.

“NPHD sudah ditandatangani, anggaran Pilkada itu cukup besar bagi kami dan menyedot anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Padahal Pemerintah Kabupaten juga harus menanggung biaya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta penyesuaian Upah Minimum, sementara peningkatan Dana Alokasi Umum hanya sedikit,” kata Nikodemus.

Diketahui, total anggaran Pilkada 2020 untuk sembilan kabupaten di NTT sebesar Rp189.282 miliar lebih, yaitu untuk Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Rp15 miliar, Timur Tengah Utara Rp25 miliar, Belu Rp18 miliar, Malaka Rp14,7 miliar, Sumba Timur Rp29, 7 miliar, Ngada Rp22,062 miliar, Sumba Barat Rp19,9 miliar, Manggarai Barat Rp26,31 miliar, dan Manggarai Rp19 miliar. (fas/adv)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional