Close

Mahfud MD Pastikan UU Pemilu Tak Direvisi

Menko Polhukam Mahfud MD

JAKARTA, METRO–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhu­kam) Mahfud MD menegaskan, tidak akan ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Tidak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Mahfud di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Ke­uangan Sri Mulyani Indrawati.  “Enggak ya, nggak akan ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu,” tegas Mahfud lagi.

Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya. Terkait persiapan Pemilu, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelemba­gaan dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.

“Supaya tidak ada sa­lah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat ka­re­na pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan  disediakan se­penuhnya oleh pemerintah,” kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (2/8).

Saat ini, lanjut Mahfud, dana yang disetujui bersama sebesar Rp 1,24 triliun. Karena multiyears, pencairan akan bertahap yang dilakukan pada 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.

 “Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPAnya saja. Kalau DIPAnya sudah jadi kan gampang. Kalo belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan ne­gara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan,” jelas Mahfud.

Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Namun, kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun berpesan, agar KPU bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas. Dia pun meminta KPU untuk selalu siap menghadapi gugatan.

“Kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas, ka­rena apapun yang anda laku­kan, itu pasti ada yang m­enggugat. Tidak ada Pe­milu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu,” tegas Mahfud.

Mahfud pun senantiasa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik baiknya. Mahfud berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk lebih memajukan Indonesia.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, pembentukan DOB baru di Papua memiliki konsekuensi terhadap Pemilu 2024 sehingga perlu ada revisi UU Pemilu paling lambat akhir 2022 karena pada Februari 2023, KPU sudah mulai menetapkan daerah pemilihan.

Hasyim menyebut, ketika ada pemekaran, maka terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil) termasuk perubahan dapil pada provinsi induk. Karena itu, adanya DOB mengubah alokasi kursi DPR.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Sedangkan untuk setiap provinsi disebutkan minimal memiliki wakilnya di DPR sebanyak tiga kursi.

Artinya, pembentukan tiga DOB Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. Karena, Pada 30 Juni 2022, DPR dan pemerintah telah me­nye­pakati tiga undang-undang pembentukan provinsi ba­ru di Papua.

Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri dari lima ayat, bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya ma­nusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.

Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke dan lingkup wila­yah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel Kemudian.

Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak.

Sementara Provinsi Pa­pua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Ka­bupaten Yalimo. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top