Menu

Mahasiswa Penurun Foto Jokowi Terancam DO, Rektor UNP: Itu Tanggung Jawab Pribadi

  Dibaca : 1537 kali
Mahasiswa Penurun Foto Jokowi Terancam DO, Rektor UNP: Itu Tanggung Jawab Pribadi
Ilustrasi

PADANG, METRO – Menyoal aksi anarkis mahasiswa saat melakukan aksi di DPRD Sumbar, Rabu (25/9) yang lalu, hingga ditangkapnya salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) terkait kasus penurunan dan perusakan foto Presiden RI, Rektor UNP Ganefri menyayangkan aksi tersebut.

Ganefri mengatakan, para pelaku aksi yang melakukan tindakan anarkis tersebut harus ditindak secara hukum.

“Biarkanlah pihak berwajib melakukan tindakan hukum bagi yang terlibat aksi anarkis tersebut,” ujar Ganefri, Jumat (27/9).

Saat ditanya mengenai tindakan yang diambil pihak kampus, pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

“Jika memang tindakannya dinilai melanggar hukum, maka kami juga akan menjatuhkan sanksi maksimal. Bahkan bisa dikenakan sanksi drop out (DO),” lanjutnya.

Ganefri menyayangkan mahasiswa yang ditangkap tersebut tergolong baru di UNP. “Diketahui yang tertangkap tersebut merupakan mahasiswa tahun masuk 2018 yang tidak tahu apa-apa namun diduga terjerumus oleh oknum yang memang berniat melakukan aksi anarkis saat demo tersebut,” ungkapnya.

Ganefri mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa UNP bukanlah tanggung jawab lembaga UNP. Melainkan aktivitas pribadi mahasiswa.

“Segala aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan aktivitas pribadi mahasiswa, di luar dari komando BEM UNP,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, setelah pihaknya melakukan penelusuran dan memintai keterangan kepada Presiden BEM UNP, aksi mahasiswa kampus tersebut yang ikut demo ke DPRD merupakan inisiatif sendiri dan bukan komando dari BEM UNP.

“BEM UNP dalam pernyataan sikapnya bernomor 270/UN35.10.2.1/KM/DPH/BEM/2019 juga menegaskan bahwa aksi ke gedung wakil rakyat di Jalan Khatib Sulaiman inisiatif mahasiswa dan tidak melalui seruan dari BEM KM UNP,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut di katakannya, BEM KM UNP, bersama aliansi BEM se-Sumbar ditegaskan telah melaksanakan aksi terkait penolakan terhadap RKUHP, RUU Pertanahan, RUU PAS, dan penolakan terhadap upaya pelemahan KPK ke DPRD Sumbar, dan tuntutan telah diterima dan diteruskan ke DPR RI.

“BEM KM UNP telah menyatakan sikap bahwa tidak ada seruan aksi khusus atas nama BEM KM UNP, dan menyayangkan pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap aksi yang berujung pada pengrusakan sejumlah fasilitas yang ada di DPRD Sumbar tersebut,” ucap Ganefri.

Ganefri mengungkapkan sejumlah mahasiswa memang menggunakan almamater berwarna kuning, namun kampus yang menggunakan almamater bukan hanya mahasiswa UNP.

“Almamater kuning bukan hanya UNP, kampus lain juga ada yang menggunakan almamater kuning,” pungkasnya. (r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional