Menu

Mahasiswa Bukittinggi Demo Tolak UU Cipta Kerja

  Dibaca : 122 kali
Mahasiswa Bukittinggi Demo Tolak UU Cipta Kerja
DEMO— Ribuan mahasiswa Bukittinggi melakukan aksi unjuk rasa meminta pencabutan UU Cipta Kerja, Jumat (9/10).

BUKITTINGGI, METRO
Ribuan massa yang tergabung dalam gerakan “Mahasiswa Bukittinggi” menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Bukittinggi, Jumat (9/10). Massa meminta wakil rakyat dan pengurus partainya serta pemerintah kota wisata itu ikut mendukung penolakan UU tersebut.

Mengenakan almamater kampus kebanggaan masing-masing, mereka berorasi sambil menggelar long march dari Lapangan Kantin hingga depan DPRD Kota Bukittinggi dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Meski diguyur hujan, aksi mahasiswa dari berbagai kampus itu tetap berjalan tertib.

Sedikitnya terdapat tujuh poin tuntutan massa yang digaungkan dalam aksi penolakan tersebut. Pertama mereka meminta Presiden RI Joko Widodo menerbitkan PERPU untuk membatalkan UU Cipta Kerja itu.

Kemudian mendesak Ketua DPRD dan Plt Wali Kota Bukittinggi untuk menandatangani surat penolakan lalu menyatakan sikap secara lisan dan tulisan. Pernyataan penolakan tersebut mesti disampaikan secara langsung kepada Presiden hari ini atau paling lambat hingga Senin (12/10) mendatang, dengan dikawal oleh perwakilan massa ke bandara.

Setelah itu, Pemko Bukittinggi diwajibkan mengadakan konferensi pers bersama perwakilan massa aksi setelah memberikan penyataan penolakan tersebut di Bukittinggi pada Selasa (13/10). Diikuti dengan menampilkan bukti tertulis dan dokumentasi berupa foto dan video.

Selain itu, massa juga mendesak seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi juga menanda tangani penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Termasuk DPC partai yang memiliki fraksi di DPRD Kota Bukittinggi mesti turut menyatakan penolakannya dalam bentuk baliho yang dipasang pada masing-masing kantor DPC partai dalam waktu 3×24 jam.

“Jika tuntutan tidak dilaksanakan, maka akan ada aksi lanjutan,” demikian bunyi tuntutan terakhir yang dibacakan orator aksi.

Setelah berorasi beberapa jam, massa mulai menepi jelang magrib dan perlahan meninggalkan kawasan Gedung DPRD Bukittinggi. Tersisa belasan perwakilan mahasiswa untuk berdialog mencari kata mufakat dengan wakil rakyat dan lembaga eksekutif serta unsur Forkopimda kota itu.

Proses hearing pun berlangsung hingga lepas maghrib dan sempat berjalan sedikit alot. Dalam audiensi, perwakilan mahasiswa bersikukuh meminta Pemko dan DPRD Bukittinggi menyatakan sikap penolakan secara tegas terhadap UU Omnibus Law.

“Kami tak ingin lagi ada kata akan kami sampaikan,” kata seorang perwakilan mahasiswa perempuan.

Terkait permintaan penolakan dalam prosesnya sempat membuat ruangan audiensi memanas. Pasalnya, mahasiswa menilai Pemko Bukittinggi yang diwakili asisten III tidak menyatakan sikap serius. “Yang kami butuhkan, Pemko Bukittinggi tegas mengatakan bahwa Pemko menolak,” kata mahasiswa.

Menanggapi keinginan mahasiswa, DPRD bersama Pemko Bukittinggi akhirnya melunak. Kedua lembaga ini menyanggupi tuntutan mahasiswa dan menyatakan sikap dengan membacakan penolakan terhadap UU Omnibus Law.

Walaupun sudah menyatakan sikap secara lisan, mahasiswa juga meminta pihak DPRD menandatangani pernyataan penolakan UU Omnibus Law.

Terkait tujuh tuntutan mahasiswa, DPRD Bukittinggi mengaku akan menyampaikan kepada DPRI RI dan Presiden sesuai regulasi yang berlaku. “Kami akan sampaikan tuntutan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional