Close

Lisda Hendrajoni: PTM di Daerah harus Diawasi  Ketat

Lisda Hendrajoni anggota Komisi VIII DPR RI.

PESSEL, METRO–Menjadi sorotan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO), tentang pembelajaran tatap muka (PTM) yang mulai berjalan sekitar satu bulan di Indonesia. Lisda Hendrajoni anggota Komisi VIII DPR RI  menya­yangkan sikap pemerintah yang seolah-olah menjadikan anak sebagai bahan percobaan. Dan Pemerintah terlalu terburu-buru mengambil keputusan te­rutama terkait pembelajaran tatap muka (PTM).

Keselamatan anak ja­ng­an dijadikan percobaan apapun. Jika situasinya memang belum memung­kinkan, seharusnya pelaksanaan PTM ditunda dulu hingga kondisinya benar-benar stabil, atau sam­pai herd imunity itu betul-betul terbentuk di Indonesia,” ujar Lisda melalui sambungan telepon pada wartawan, Senin (20/9/2021). “Sejumlah daerah di Indonesia masih sangat rendah angka vaksinasi­nya, seperti kasus yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu, klas­ter sekolah muncul di salah satu SMA, tepatnya di kota Padang Panjang,” sampainya.

Untuk pelaksanaan Vak­sinasi di Sumbar masih bekisar pada angka 19%. Ini masih rendah dibawah angka nasional yakni 21%. Terbukti dengan muncul­nya klaster baru sebanyak 54 siswa di SMA Kota Pa­dang Panjang terpapar. Dan, dirinya menilai sebuah kebijakan yang sa­ngat fatal jika mengorbankan keselamatan anak,” ucapnya lagi.

“Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah dalam memulai PTM di Indonesia. Jadi, buat anak jangan coba-coba. Kalau sudah ada korban, lalu diberhentikan lagi (PTM) buat apa? Keselamatan anak yang utama, khususnya pada daerah yang ting­kat vaksinasinya masih rendah,” tutur Anggota DPR RI Dapil I Sumatera Barat yang membidangi perlindungan anak itu.

Ia berharap pada dae­rah-daerah tertentu, PTM hendaknya diawasi secara ketat. Para peserta didik yang tidak memenuhi sya­rat untuk mengikuti PTM harap diberi pelayanan khusus agar tidak tertinggal mata pelajaran. “Kami minta seluruh pihak harus saling berkoodinasi dan meningkatkan kewaspa­daan terhadap penyebaran Covid-19, khususnya di Sumbar. Jangan sampai angka yang sebelumnya turun, jadi naik lagi karena kebijakan PTM ini,” kata Srikandi NasDem ini.

Terkait vaksinasi, Lisda menyebutkan sangat perlu adanya penanganan khusus bagi daerah yang masih rendah angka capaiannya. Hal ini me­nyang­kut dengan varian baru yang sudah mulai masuk ke Indonesia, dan disinyalir jauh lebih berbahaya dari varian sebelumnya. “Ya, sangat perlu sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi Covid-19 ini. Selain iti, pendekatan pada pemuka agama juga perlu dilakukan tujuannya agar masy­arakat tidak bangga karena menolak vaksin,” tutur­nya.

Terakhir kata Lisda, jika pemerintah memang belum siap melaksanakan PTM, sebaiknya jangan dipaksakan dengan alasan takut anak-anak ketinggalan pelajaran. “Seharusnya metode pembelajarannya yang diadaptasi, termasuk peran orangtua yang paling utama. Dimanapun anak-anak belajar, perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sebenarnya proses adap­tasi dalam mengatasi perubahan tersebut menjadi pembelajaran buat mereka,” tekuknya. (rio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top