Close

Libatkan Lebih Banyak Prajurit Wanita

RAPAT— Panglima TNI Jenderal Andika-Perkasa saat mengikuti rapat kerja, pekan lalu.

JAKARTA, METRO–Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan kabar meng­gem­birakan buat prajurit wanita dari tiga angkatan, yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kabar gembira itu terkait perintah dari Jenderal Andika kepada jajarannya untuk melibatkan lebih banyak prajurit wanita TNI dalam Pasukan Perdamaian Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) 2022.

 Eks KSAD itu menilai banyak prajurit wanita TNI yang berprestasi tetapi kurang diberi kesempatan untuk bergabung dalam pasukan per­da­maian, khususnya Batalyon Gerak Ce­pat Kontingen Garuda.

“Misalnya prajurit wanita di ba­talyon tidak ada, tetapi kalau di penerangan ada. Di perhubungan juga ada, tetapi sifatnya sebagai pen­dukung,” kata Jenderal Andika saat menanggapi paparan Paban VIII/Operasi Luar Negeri Staf Operasi TNI saat rapat di Jakarta sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Kamis (5/5).

Oleh karena itu, Jenderal Andika meminta jajarannya kembali mengevaluasi rencana penugasan prajurit dan memeriksa lebih teliti rekam jejak prajurit yang dipilih sebagai anggota Pasukan Perdamaian Unifil 2022.

“(Batalyon) Gerak Cepat yang berprestasi ada yang dari Papua atau Papua Barat. Jangan kemudian ada unsur yang tidak terlatih, tidak pernah melakukan tugas di sini, dan itu hanya akan membuat Satgas kita tidak optimal. Ini yang saya akan evaluasi,” kata Panglima TNI.

Batalyon Gerak Cepat (BGC), yang disebut Andika saat rapat merupakan pasukan khusus yang memiliki satu peleton khusus wanita atau Female Engagement Team (FET). Tidak hanya itu, katanya, Batalyon Gerak Cepat memiliki Joint Terminal Attack Controller (JTAC) yang bertugas me­ngoor­dinasikan bantuan tembakan udara (air support).

Batalyon Gerak Cepat seba­gai­mana dijelaskan laman resmi TNI me­miliki kemampuan dikerahkan secara bersamaan ke lima daerah/titik ber­beda. Batalyon itu diperbolehkan meng­gunakan kekuatan senjata se­cara aktif demi melaksanakan mandat PBB yang di antaranya melindungi warga sipil (protection of civilian).

Di dalam rapat yang sama, Andika tidak hanya mengevaluasi personel, tetapi memeriksa rancangan anggaran yang hendak diusulkan TNI ke PBB. Panglima menyampaikan usulan anggaran itu harus dibuat secara terperinci dan detail. Dia menemukan ada kebutuhan yang belum masuk dalam usulan anggaran, yaitu biaya inspeksi mesin pesawat secara berkala (periodic inspection) dan pemeliharaan (overhaul) KRI.

“Setiap 25 jam terbang ada periodic inspection, itu belum masuk (usulan anggaran). Jadi maintenance (pemeliharaan) dan spare part (suku cadang) harus ditambahkan karena itu teorinya dan mereka punya standar,” kata Panglima TNI.

Dia memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki rencana alokasi anggaran yang nantinya diusulkan ke PBB. “Makin cepat (diperbaiki), makin bagus,” kata Andika.(*/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top