Menu

Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah Bisa Dipenjara dan Didenda Rp 15 juta

  Dibaca : 105 kali
Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah Bisa Dipenjara dan Didenda Rp 15 juta
SOSIALISASI— Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar, Erman Rahman bagi-bagi masker dan hand sanitizer wujud sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang.

PADANG, METRO
Jelang pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengingatkan seluruh calon kepala daerah, agar jangan melakukan kegiatan pengumpulan massa di luar ketentuan protokol keseha tan Covid-19. Pasalnya, menurut Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang baru saja disetujuinya bersama DPRD Provinsi Sumbar, Jumat lalu (11/9), kegiatan tersebut dapat dijerat dengan sanksi administratif dan pidana.

“Calon kepala daerah yang mengumpulkan orang ramai dan melanggar protokol kesehatan, melalui perda ini kegiatannya bisa dibubarkan, ditangkap, dipenjara selama satu bulan dan didenda Rp 15 juta,” tegas Irwan Prayitno, saat bagi-bagi masker dan hand sanitizer wujud sosialisasi Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Senin sore (14/9) di Kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang.

Sanksi diawali dengan sanksi administrasi, diawali dengan peringatan lisan, tertulis dan baru pidana. Semua kewenangan memberikan sanksi ini berada di Tim Penegak Hukum yang akan dibentuk. Tim ini bisa langsung memutuskan sanksi masuk penjara atau denda Rp 15 juta.

Irwan Prayitno menegaskan, calon kepala daerah yang melanggar ketentuan protokol kesehatan berdasarkan perda tersebut, masuk kategori non perorangan. “Kategori non perorangan ini bisa kepala SKPD, bupati, wali kota, gubernur. Bisa pemilik kafe restoran dan hotel, bisa penyelenggara pesta nikah, hiburan, kesenian dan lainnya. Termasuk calon kepala daerah yang gelar pertemuan di luar protokol kesehatan. Kalau sesuai protokol kesehatan, ya gak pa pa, “ tegas Irwan Prayitno.

Untuk menerapkan perda tersebut, saat ini Pemprov Sumbar sedang melakukan sosialisasi selama seminggu ke depan. Sosialisasi melalui billboard, gerakan dan aksi moril di jalan-jalan serta melalui media massa. Sosialisasi juga dilakukan oleh bupati dan wali kota nantinya.

Hari ini, menurut Irwan Prayitno, melalui pembagian masker dan hand sanitizer, dirinya bersama OPD Pemprov Sumbar usai pulang kerja, mulai sosialisasi kepada masyarakat, agar keluar rumah memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.

“Kita sekarang bagikan masker gratis. Satu minggu sosialisasi. Setelah satu minggu, tim penegakan hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim akan melakukan penegakan hukum. Kita siapkan SK tim ini untuk bergerak. Termasuk juga Sat Pol PP akan laksanakan razia,” tegasnya.

Diakuinya, perda tersebut, setelah ketuk palu oleh DPRD Provinsi Sumbar, dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk difasilitasi. “Sampai hari ini masih di Kemendagri. Kita sudah hubungi Dirjend Kemendagri dan informasinya segera diselesaikan,” terangnya.

Meski masih di Mendagri, namun sosialisasi mulai dilakukan, suapaya lebih banyak waktu masyarakat mengetahui adanya perda ini.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sumbar, Erman rahman mengatakan, dalam sosialisasinya sore itu, dibagikan sebanyak 18 ribu masker dan 10.000 hand sanitizer. Kegiatan ini akan dilakukan secara simultan akan diikuti di beberapa titik lainnya, di Kota Padang dan kabupaten kota lainnya.

“Kita menargetkan 1 juta masker dan 50.000 hand sanitizer dapat dibagikan ke tengah masyarakat di seluruh kabupaten kota. Ini bagian dari sosialisas penerapan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, “ ujarnya. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional