Menu

Langgar Aturan, Pemilik Rumah Makan Dipanggil, DPRD: Pemko Padang harus Ikut Perhatikan Nasib Pedagang

  Dibaca : 177 kali
Langgar Aturan, Pemilik Rumah Makan Dipanggil, DPRD: Pemko Padang harus Ikut Perhatikan Nasib Pedagang
LANGGAR ATURAN— Petugas Satpol PP Kota Padang mendatangi pemilik rumah makan di kawasan Dobi, kemarin, karena sudah melanggar aturan selama PPKM Darurat.

TAN MALAKA, METRO–Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memberikan surat pangilan kepada salah satu pemilik usaha rumah makan di Jalan Dobi, Kecamatan Padang Barat, Rabu (14/7). Hal tersebut dilakukan petugas karena rumah makan ini melanggar tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Ma­syarakat (PPKM) di Kota Padang.

“Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No­mor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 17 Tahun 2021 tentang per­panjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Ma­sya­rakat berbasis mikro, dan hasil rapat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda, Peme­rintah Kota Padang mene­tapkan PPKM Darurat ter­hitung mulai tanggal 12 Sam­pai dengan 20 Juli. Karena demikian salah satu rumah makan ter­sebut telah melanggar sa­lah satu poin, yakni poin no­mor 8 dalam surat eda­ran tersebut,” ucap Kasat Pol PP Kota Padang Alfiadi, kemarin.

Dijelaskan, pada poin nomor 8 tersebut men­je­laskan tentang pelak­sa­naan kegiatan makan/mi­num ditempat umum (wa­rung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi ter­sendiri maupun yang ber­lokasi pada pusat pem­be­lanjaan/mall hanya layanan makan melalui pesan antar/dibawa pu­lang.

“Pemilik sudah kita beri­kan surat panggilan untuk datang ke Mako Padang, untuk didata dan diproses sesuai aturan karena hasil temuan lapangan dite­mu­kan terjadi pelanggaran Pro­kes pada masa PPKM,” kata Alfiadi,

Ia juga berharap, kerja sama masyarakat untuk memutus penyebaran Co­vid-19 ini dan menyuk­seskan PPKM di Kota Pa­dang, agar aktifitas bisa kem­bali semula.

Pelaku UMKM Perlu Diperhatikan

Sementara itu, Sekre­taris Komisi II DPRD Pa­dang, Boby Rustam mendu­kung penerapan PPKM Da­ru­rat. Namun dengan ber­laku PPKM Darurat apa upaya Pemko me­ringan­kan beban kehidupan yang dijalani.

“Pelaku UMKM yang biasa berjualan dari petang sampai malam dengan PPKM Darurat tak lagi bisa dagang. Apakah diperha­tikan ekonominya,” ujar kader Gerindra ini, Rabu (14/7).

Ia menyampaikan, Pem­ko Padang mesti per­ha­tikan hal itu. Sebab su­dah menjadi tugas dan tang­gungjawabnya. Ja­ngan sampai masyarakat terlunta-lunta nasibnya dengan kebijakan yang dijalankan saat ini.

“Kesejahteraan rakyat ba­darai harus dibantu. Agar kesulitan tak lama dialami dan mereka bisa bertahan hidup di tengah pandemi ini,” ucapnya.

Selanjutnya, peru­sa­haan dan BUMN yang ada di Padang perlu ber­kontri­busi kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat lewat dana CSR Nya. Begitu juga untuk karyawannya. “ BUMN, BUMD harus bantu warga dalam kondisi sekarang,” paparnya.

Ia terus mengimbau kepada warga untuk patuhi aturan dan tetap terapkan prokes dalam aktivotas. Jika tak terlalu urgent lebih baik di rumah. Supaya pe­nu­laran virus tak terjadi dan kesehatan terjamin. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional