Close

Lambang Kehormatan dan Kemuliaan, Bundo Kanduang harus Memahami Nilai-nilai Adat dan Budaya

H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed, Wakil Ketua DPRD Sumbar sebagai nara sumber Bimtek Peningkatan Kapasitas Bundo Kanduang, Jumat, (18/11) di Bukittinggi

Upaya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya tidak cukup hanya dengan menggelar kegiatan kebudayaan secara reguler. Namun juga diikuti dengan memberikan pemahaman tentang filosofi dan nilai dari objek budaya yang dimiliki.Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Syaifullah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Bundo Kanduang, Jumat, (18/11) di Kota Bukittinggi.

Melalui bimtek yang mengusung tema “Nan Satitiak Jadikan Lauik, Nan Sakapa Jadikan Gunuang,” itu, Mahyeldi menambahkan, peranan perempuan di Minangkabau di­tem­patkan di posisi cukup tinggi pada pengambil keputusan dalam Rumah Gadang.  “Perempuan Minang sebagai Bundo Kan­duang, Limpapeh Rumah Nan Ga­dang, Nan Gadang Basa Batuah. Maknanya, perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan  pen­ting dalam kaum dan ma­sya­rakat,” terangnya.

Sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan, perempuan di Minangkabau yang menjadi Bundo Kanduang tidak hanya menjadi hiasan dalam bentuk fisik saja. Tapi kepribadiannya sebagai perempuan. Ia harus memahami ketentuan adat.  Di samping tahu dengan malu dan sopan santun, juga tahu basa-basi dan cara berpakaian yang pantas. Namun di era globalisasi saat ini, sedikit demi sedikit mulai menggerus nilai–nilai luhur perempuan sebagai tokoh sentral dalam kaum dan masyarakatnya. Perlu ada tokoh yang mampu mengembalikan “keagungan” fungsi perempuan di Minangkabau.

Mahyeldi juga menginformasikan,  tahun 2021, Sumbar dibanggakan dengan ditetapkannya Prof. Dr. Ir. Raudha Thaib, MP sebagai Tokoh Masyarakat Adat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ri­set dan Teknologi. Artinya, secara tidak langsung, pemerintah mengakui peranan perempuan di Minangkabau. Sifat perempuan bila menjadi Bundo Kanduang contoh dan teladan budi bagi masyarakatnya, bagi kaumnya dan rumah tangganya. Sosok Bundo Kanduang digambarkan ibu yang berwibawa, arif bijaksana, suri teladan, memakai raso (rasa) dan pareso (periksa), serta tutur katanya sopan. Budaya Minangkabau juga menjadikan perempuan sebagai pemilik seluruh kekayaan rumah, anak, suku bahkan kaummya, citra perempuan diperankan secara sempurna dengan posisi sentral sebagai ibu. Perempuan tiang ne­geri, pilar utama Mi­nang­kabau, tanah Pa­ga­ruyung.

Secara adat, prin­sip kekerabatan adat masyarakat Minangkabau adalah matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Di mana anak akan mengambil suku ibunya. Garis keturunan ini mempunyai arti pada penerusan harta warisan turun temurun menurut garis ibu.Bundo Kan­duang sebagai individu yang memiliki tuntutan ber­kon­tribusi dalam komunitas masya­ra­kat­nya. Bundo Kanduang juga institusi yang sejajar dan mempunyai ke­kua­tan dan akses yang sama da­lam sistem pemerintahan.

Peran Bundo Kan­duang dalam sistem pemerintahan di Sumbar memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak, rencana per­­­jan­jian menyangkut kepentingan nagari serta penyelesaian kasus adat dan syarak nagari. Termasuk saran dan pertimbangan yang sesuai pandangan adat dan syarak.

Peran lainnya bersama Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) menetapkan kedu­dukan, fungsi dan pemanfaatan harta kekayaan nagari, untuk kesejahteraan nagari. Termasuk saran dan pertimbangan kepada Badan Permusya­wa­ratan Rakyat Nagari (BPRN) agar dapat meminta pertanggungjawaban Wali Nagari da­lam pelaksanaan, perlindungan dan pengayoman pelestarian nilai adat dan syarak. Pada Pasal 18 b ayat (2)  UUD 1945 menegaskan, negara mengakui dan menghormati kesatuan masya­ra­kat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Ini berarti nilai-nilai tradisional di Indonesia, termasuk Sumbar dihormati dan diakui negara. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 32, ayat (1) UUD 1945. Terbaru juga ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya disebutkan memiliki karakteristik adat dan budaya ber­­da­sar­kan pada ni­lai falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Ba­­sandi Ki­ta­bullah (ABS-SBK). Pemprov Sum­­bar  ju­ga telah me­la­­hirkan beberapa aturan dalam me­­­wujud­kan dan me­­­nguat­­­­kan ke­­hidupan ma­syarakat Minangkabau berlandaskan falsafah ABS-SBK. Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pe­lestarian Nilai Budaya Mi­nangkabau. Juga ada Ke­­putusan Gubernur Sum­bar tentang Penetapan Kinerja Program Ung­gu­lan Provinsi Sumbar Ta­hun 2021-2026, salah satu programnya, yaitu “Sumbar Religius dan Berbudaya”.

Dalam program ini, Pemprov Sumbar menjadikan kawasan Masjid Raya Sumbar sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi, memberikan dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional kegiatan keagamaan, menjadikan gedung kebudayaan, museum dan perpustakaan provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS, serta mengalo­kasikan anggaran untuk pembi­naan seniman dan budaya­wan.

Pemprov Sumbar terus bergerak untuk pelestarian warisan adat dan budaya. Namun, melestarikan adat dan budaya Minangkabau ini, juga harus ada peran Niniak Mamak, Alim Ulama dan Bundo Kanduang dalam mewarisi kepada generasi muda. Perlu disiasati cara membentengi adat dan budaya Minangkabau dari pengaruh budaya global di era modernisasi dan digitalisasi saat ini.Kepala Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi Dinas Kebudayaan Sumbar, Fadhli Junaidi, S.STP mengatakan, Dinas Kebudayaan Pro­vinsi Sumbar sa­lah satu perangkat daerah, diberi tugas dalam pencapaian Program Ung­­­gulan Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026 yakni

“Sumbar Religius dan Berbudaya”. Salah satu programnya melakukan pembinaan terhadap budayawan dan pemangku adat.Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan tugas para Bundo Kanduang di Minangkabau. Bimtek ini bentuk kerjasama legislatif dan eksekutif Pemprov Sumbar. Karena dukungan anggaran melalui dana aspirasi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, Lc, M.Ed ini bisa terlaksana. Dinas Kebuda­yaan Sumbar juga telah menyelesaikan buku pedoman pengamalan ABS–SBK yang disusun oleh para pakar, tahun 2019 lalu. Kehadiran dokumen ini sejarah penting perjalanan perkembangan kebudayaan Minangkabau yang perlu dipahami oleh Bundo Kan­duang.­Bimtek kali ini Dinas Kebudayaan menghadirkan beberapa nara sumber kompeten di bidangnya.

Di antaranya, H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed, Wakil Ke­­tua DPRD Sum­­bar yang kon­sen terhadap per­kem­ba­ngan pem­ba­ngu­nan dan pe­duli terhadap perempuan Minang­ka­­bau, de­ngan ma­teri “Peran Le­gis­­latif Dalam Mem­­­­per­juang­kan Hak Wanita di Mi­­nang­­­ka­bau”.­Na­ra sumber be­­­ri­­kutnya, Prof. Dr. Asri­naldi, S.Sos, ­M.Si, Aka­demisi dari Universitas Andalas (Unand) dengan materi “Pentingnya Demo­krasi Bagi Perempuan Dalam Kehidupan di Minang­ka­bau”.­Juga ada Dr. Sudarman, S.Hum, M.A, Akademisi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Pa­dang dengan materi “Peran Bundo Kanduang Dalam Sinkronisasi Adat dan Syara’”.­

Beri­kut­nya, Yulfian Azrial, S.E, pemerhati adat dan budaya Minangkabau dari Luhak Limo Puluah Kota dengan materi “Eksistensi Bundo Kanduang dalam Pelestarian Adat dan Budaya Minangka­bau”.­Ke­giatan bimtek selama tiga hari ini, pe­sertanya 100 Bundo Kanduang dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.(**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top