Menu

Lamban Tangani Dugaan Kasus Ilman Maulana, Jumadi: Badan Kehormatan Mandul!

  Dibaca : 188 kali
Lamban Tangani Dugaan Kasus Ilman Maulana, Jumadi: Badan Kehormatan Mandul!
ILHAM MAULANA

SAWAHAN, METRO–Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang dinilai mandul dalam memproses kasus dugaan tindak pi­dana korupsi yang me­libatkan Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana terkait dana bantuan social (bansos).

Anggota BK DPRD Pa­dang, Jumadi sangat me­nyayangkan pergerakan pim­pinan BK yang sampai saat ini belum menelusuri kasus itu secara detail. “Ada apakah ini?,” tukas Jumadi.

Seharusnya, pimpinan BK telah rapat internal membahas persoalan ter­sebut. Namun sampai se­ka­rang tidak jelas kabar­nya. Bahkan lebih dahulu publik mengetahuinya le­wat media massa.

“Kita berharap BK tan­cap gas dan jangan pula me­nanti laporan warga da­hulu ke BK,” ujar ang­gota DPRD Padang Fraksi Gol­kar ini.

Ia menyampaikan, jika pimpinan BK tak paham atau kurang mengerti, ma­ka perlu belajar dulu ke MKD (Mahkamah Keho­r­ma­tan Dewan).

a“Kita masih menanti laporan balasan dari salah seorang pimpinan BK ter­kait hal itu,” ujar Wakil Ke­tua Komisi IV DPRD Pa­dang ini

Ia menyampaikan, jika infor­masinya telah dida­pat, BK akan rapat internal dan ambil langkah selan­jutnya.

Seperti diketahui, Wa­kil Ketua DPRD Pa­dang, Ilham Maulana yang juga Ketua DPC Partai De­mo­krat Kota Padang ter­sang­kut dugaan kasus pe­nye­lewengan da­na po­kok pi­kiran (pokir) ang­gota DPRD tentang ban­­­tuan sosial Covid-19.

Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fer­nanda, membenarkan ada­nya kasus dugaan penye­le­wengan dana Pokir atas terlapor Ilham Maulana dan  saat ini sedang dalam pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang.

Dikatakan Rico, kasus berawal dari laporan ma­syarakat sekitar dua bulan yang lalu. Dalam laporan tersebut ada indikasi du­gaan terjadinya penyele­wengan dana pokir yang dilakukan oleh yang ber­sangkutan.

Selama dalam pe­nyeli­dikan kasus tersebut, pi­hak­nya telah melakukan pe­meriksaan sekitar 100 orang saksi. Penyidik juga telah mengundang yang bersangkutan untuk da­tang ke Polresta Padang se­bagai saksi terlapor un­tuk klarifikasi kasus ter­sebut.

Dijelaskan Rico, ber­kaitan dugaan penyele­wengan dana pokir ter­sebut, jumlah dana yang diberikan kepada ma­sya­rakat penerma tidak se­suai jumlah yang ditetapkan pemerintah. Dimana dana ini diberikan untuk wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) yang bersangkutan sebe­sar Rp1,5 juta.

“Dana pokir misalnya untuk 80 orang sebanyak Rp1,5 juta per orang, tapi diminta kembali sebanyak Rp500 ribu. Yang menjadi persoalan adalah adalah dana yang dikembalikan sabanyak Rp500 ribu itu untuk apa,” terangnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional