AROSUKA, METRO– Berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat serta persoalan di lingkungan SKPD Kabupaten Solok seakan terungkap ketika pejabat Bupati Solok, Devi Kurnia berdialog dengan sejumlah wartawan, Rabu (4/8) kemarin. Mulai dari persoalan pelayanan kepada masyarakat hingga tindakan pejabat dalam memimpin SKPD, menjadi “PR” bagi Devi Kurnia untuk dituntaskan.
Menyikapi persoalan yang diungkapkan wartawan, Devi Kurnia yang baru saja menjalankan tugasnya sebagai pejabat Bupati Solok hanya berjanji untuk menindaklanjutinya. Namun demikian Devi Kurnia sempat mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap pegawai yang terkesan malas masuk kantor.
Semenjak awal pertemuan dengan sejumlah wartawan, berbagai persoalan yang selama ini tidak terjamah selama kepemimpinan Syamsu Rahim-Desra Ediwan, satu per satu mencuat.
Mulai dari persoalan pelayanan air bersih milik PDAM Kabupaten Solok yang ditenggarai memungut retribusi diluar ketentuan yang berlaku, hingga digantungnya pembayaran uang bantuan transportasi guru PAUD oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok menjadi catatan bagi pejabat Bupati Solok.
“Saya memang butuh banyak masukan sehingga dalam menjalankan tugas saya mempunyai bahan untuk mengambil tindakan,” ungkapnya.
Karena baru saja bertugas di Kabupaten Solok meski Devi Kurnia, mantan pejabat di daerah penghasil markisah ini, Devi Kurnia baru bisa berjanji untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul didalam dialog bersama wartawan itu. Dan atas persoalan yang disampikan tersebut, Devi Kurnia meminta Yunasman selaku Asisten II memberikan penjelasan.
Selain persoalan yang diterimanya, Devi Kurnia juga mewarning para pejabat dan pegawai untuk bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah mendatang. “Kalau ada bukti dan dapat dibuktikan kebenarannya sanksi tegas akan diberikan kepada para pejabat maupun pegawai yang terlibat mendukung salah satu calon kepala daerah,” tegasnya.
Sesakali Devi Kurni yang juga mantan Kepala Kantor Inforkom Kabupaten Solok di era Gamawan Fauzi itu, memperlihatkan nada tegasnya atas berbagai persoalan termasuk bagi pegawai dan pejabat yang terlibat politik praktis. (vko)