Sejak Rabu hingga Jumat (1-3/7) Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit bersama rombongan sejumlah OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar mengunjungi beberapa nagari terpencil di Kabupaten Pasaman. Ikut dalam rombongan Nasrul Abit tersebut, Bappeda Sumbar, Dinas PUPR Sumbar, Dinas PSDA Sumbar, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumbar.
Selain itu, juga ikut, Dinas Kehutanan Sumbar, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumbar, Dinas Pendidikan Sumbar, BPBD Sumbar, Biro Humas Setda Sumbar, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Sumbar dan UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri, Disperindag Sumbar.
Kunjungan kerja di hari pertama di perbatasan Rumbai Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman. Nasrul Abit mengungkapkan, infrastruktur jalan cukup baik di daerah tersebut, dibandingkan dengan jalan di perbatasan masuk ke Provinsi Riau.
Namun, kondisi ekonomi masyarakat di Rumbai tersebut, menurut Nasrul Abit cukup memprihatinkan. Di mana listrik belum masuk di daerah tersebut. Masyarakatnya hidup miskin, karena secara ekonomi, tidak bisa hidup sejahtera.
Dalam seminggu, masyarakat hanya bekerja lima hari di kebun sawit. Artinya dalam satu bulan hanya bekerja selama 20 hari. Untuk satu hari, sawit yang dihasilkan maksimal hanya berpenghasilan Rp5.000 untuk lima kilogram sawit. Artinya, dalam sebulan menghasilkan 100 kilogram, sehingga hanya dapat Rp500 ribu sebulan.
“Penghasilannya untuk menghidupi dalam satu keluarga rata-rata anak tiga orang. Ini jelas sangat tidak cukup,” terang Nasrul Abit, saat ekspos hasil kunjungan kerjanya ke daerah terpencil di Kabupaten Pasaman, Senin (6/7) di ruang kerjanya.
Selain sektor ekonomi yang memprihatinkan, juga sektor pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah belum memadai. Masyarakat mengharapkan infrastruktur jaringan internet. Rombongan Nasrul Abit juga menemukan belum ada jaringan komunikasi baik telepon/selular ataupun internet. Hal ini membuat masyarakat terputus dengan dunia luar.
Di sektor kesehatan, masyarakat di sana belum memiliki sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak untuk kesehatan, karena masyarakat MCK masih ke sungai.
Pemenuhan hak dasar penting. Meski infrastruktur jalan sudah bagus di daerah Rumbai, namun pemenuhan hak dasar peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang layak harus menjadi perhatian dalam pembangunan di daerah tersebut.
Mantan Bupati Pesisir Selatan dua peridoe tersebut juga berkesempatan memberikan sosialisasi terhadap penanganan wabah Covid-19, serta pemulihan ekonomi masyarakat dalam tataran normal produktif dan aman Covid-19.
Kondisi yang sama juga ditemui Nasrul Abit saat berkunjung ke Nagari Muaro Sungai Lolo dan Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.
Di Nagari Sungai Lolo ini, menurut Nasrul Abit, prioritas pembangunan ke depan adalah pembangunan infrastruktur. Jalan di Nagari Sungai Lolo yang butuh perbaikan cukup panjang, mencapai 32 kilometer.
Sebelumnya Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sudah pernah mengunjungi nagari ini. Dari 42 kilometer jalan yang rusak, sudah ada perbaikan jalan sepanjang 10 kilometer buah dari hasil kunjungan Gubernur Sumbar. “Jadi tinggal 32 kilometer lagi jalan yang harus diperbaiki. Ini yang menjadi perhatian Pemprov Sumbar ke depan,” ujar Nasrul Abit.
Di sektor ekonomi, masyarakat di Nagari Sungai Lolo justru lebih parah dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat di Rumbai. Dengan medan yang berat, masyarakat di sana hanya 16 hari kerja dalam satu bulan di ladang sawit mereka. Sehingga pendapatan mereka hanya sekitar Rp350 ribu satu bulan. “Untuk menghidupi keluarga, ini jelas sangat tidak mencukupi, sangat miris sekali,” ungkap Nasrul Abit.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, prioritas pembangunan di Nagari Sungai Lolo ke depan, pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan ekonomi masyarakat. “Peluang yang ada, meningkatkan ekonomi masyarakat di nagari ini, melalui sektor peternakan. Sapi dan kambing bisa diternakan di nagari ini. Untuk berladang tidak bisa dibuka lagi lahan baru, karena kawasan hutan lindung. Peladangan mereka terbatas, hanya menggarap secara turun temurun yang sudah ratusan tahun,” ungkap Nasrul Abit.
Kemudian di sektor kesehatan, juga masalah MCK jadi perhatian. Selain itu juga gizi rendah dan angka stunting cukup tinggi di nagari ini. Sedangkan di sektor pendidikan, di nagari tersebut sudah ada SMP dan SMA. Tinggal lagi peningkatkan kualitas sekolahnya melalui guru-guru.
Perhatian terhadap hak dasar yang menjadi indek pembangunan manusia tidak hanya penting dilaksanakan di Rumbai dan Nagari Sungai Lolo. Tetapi juga di Gelugur, Kabupaten Limapuluh Kota yang juga dikunjungi Nasrul Abit.
Di Gelugur ini, selain daerahnya berbukit-bukit, juga ada sungai yang memiliki potensi untuk dikembangkan di sektor pariwisata. Saat menyusuri sungai melewati nagari ini, sungainya masih terjaga dengan baik. Begitu juga hutannya. Potensi wisata memancing dan lainnya bisa dikembangkan di sungai ini.
Sementara, saat kunjungan ke Rao, Kabupaten Pasaman, masyarakat petani ikan mengeluhkan tinggi dan sulitnya pakan ikan. Kemudian juga minimnya ilmu dan teknologi budidaya ikan (benih dan induk). Kondisi ini sangat mengganggu produktifitas petani/nelayan
Untuk itu, diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan budidaya ikan. Butuh investor ataupun BUMD disektor penyediaan pakan ikan. Mewujudkan kerjasama ini menjadi bagian dari road-map kerjasama sukarela (peningkatan ekonomi daerah) Pemprov Sumbar dan sekarang sedang menyiapkan kajiaan kelayakan investasi Sumbar, untuk mendatangkan investasi.
Dari hasil kunjungannya, Nasrul Abit mengatakan, dirinya bersama Gubernur Sumbar akan bicarakan dengan Bupati Pasaman dan Bupati Limapuluh Kota untuk dapat berperan bersama, sesuai kewenangan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten.
Seperti pembangunan infrastruktur jalan secara bertahap. Termasuk sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan, sesuai kewenangan masing-masing. Semua demi terpenuhinya kebutuhan hak dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. “Ke depan, kita harus fokus kerjasama dengan bupati. Termasuk memanfaatkan dana pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten. Jadi semuanya masuk nanti. Tahun 2021 akan mulai. Kita undang bupatinya untuk terlibat dan berbagi peran. Termasuk juga libatkan provinsi tetangga nantinya,” terangnya.(**)
