PEMBANGUNAN infrastruktur sangat penting untuk mendukung produktivitas sektor ekonomi. Sehingga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya masyarakat melalui multiplier effect (efek berganda), yang muncul dari pembangunan infrastruktur ini.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, untuk jangka pendek, pembangunan infrastruktur memberikan dampak menciptakan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat. “Keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional,” terang Irwan Prayitno.
Tahun 2018 ini, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumbar, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 lalu.
Peningkatan ini terjadi sejalan dengan progres serapan anggaran dan pembangunan yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Target progres pembangunan fisik hingga penghujung tahun ini, telah tercapai.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumbar, Fathol Bari, mengungkapkan, dengan anggaran Rp400 miliar, hingga kini, Dinas PUPR Sumbar telah merealisasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan fisik.
Anggaran tersebut digunakan untuk program dan kegiatan pembangunan beberapa gedung pemerintahan yang belum tuntas pada tahun 2017 lalu. Gedung yang terdampak gempa 2009 silam telah berhasil dituntaskan pembangunannya. Seperti, Gedung Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Gedung Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Gedung Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumbar, dan Gedung Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Sumbar, yang sudah selesai di tahun 2017.
Untuk tahun ini, juga telah dituntaskan pembangunan beberapa gedung pemerintahan daerah, yakni yaitu, Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumbar dan Convention Hall. Juga ada pembangunan Gedung DPRD Provinsi Sumbar. Selain itu, juga dilaksanakan pembangunan Gedung Dinas Kebudayaan Sumbar.
Pembangunan dan Perbaikan Jalan
Selain pembangunan gedung pemerintahan daerah, Dinas PUPR Sumbar pada tahun 2018 ini fokus pada program perbaikan dan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp400 miliar, secara optimal untuk pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Kegiatan pemeliharaan dan pembangunan jalan yang dilaksanakan, hampir merata untuk jalan provinsi yang tersebar di kabupaten dan kota. Pembangunan jalan yang dilaksanakan tahun 2018 diantaranya, ruas Alahan Panjang-Pasar Baru, Jalan Langgai di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pessel), Jalan Nipah (Kota Padang), Jalan Sumani Sandiang Baka (Kabupaten Solok) Jalan sekitar Pelambayan, Hari Bakti PU 2018
Pada peringatan hari bakti pekerjaan umum (PU) 2018, Menteri Basuki berpesan agar seluruh insan PUPR tidak cepat berpuas diri, tapi justru lebih berhati-hati dan bertanggung jawabatas setiap kebijakan dan langkah. Diperlukan terobosan baru dan lompatan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain.
“Ide-ide kreatif dan inovatif harus dapat diimplementasikan, sehingga dihasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas, lebih cepat, dan lebih murah,” ujar Basuki.
Untuk selanjutnya dikatakan Menteri Basuki, infrastruktur yang dibangun tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa.
Kepemimpinan yang kuat menurut Menteri Basuki juga dibutuhkan untuk mengawal pemerataan dan peningkatan daya saing. Untuk itu seluruh pejabat dan insan PUPR harus mampu menjadi infrastruktur manager, bukan hanya sekedar construction manager, untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat.
Pada akhir 2018 ini, Menteri Basuki kembali menekankan untuk fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk dapat mencapai prognosis penyerapan anggaran sebesar 93% sesuai target yang ditetapkan dengan tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan.
Untuk 2019 mendatang, Kementerian PUPR diberikan amanah alokasi anggaran sebesar Rp110,7 triliun. Kementerian PUPR juga mendapat amanah tambahan untuk mendukung misi penguatan SDM dan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sekolah, perguruan tinggi, madrasah, serta pasar induk regional. (***)
