Kabupaten Padangpariaman dibawah kepemimpinan Bupati Ali Mukhni berpasangan dengan Wakilnya, Suhatri Bur kembali mengukir sejarah penting. Hal itu ditandai keberhasilan Pemkab Padangpariaman meraih penghargaan
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang diterima oleh dua OPD di lingkungan Pemkab Padangpariaman.
Istimewanya lagi, kedua penghargaan yang diterima kali ini, keduanya dengan kategori A atau sangat baik. Makanya tak ayal, dua penghargaan penting ini layaknya bagaikan kado akhir tahun yang begitu istimewa di masa periode kedua kepemimpinan Bupati Ali Mukhni, yang saat ini berduet dengan Wakil Bupati, Suhatri Bur.
Seperti diketahui, penghargaan tersebut diserahkan secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB Syafruddin kepada Bupati Ali Mukhni, Selasa (27/11), bertempat di Ballroom Raflessia, Balai Kartini, Jakarta.
Penghargaan tersebut berupa Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkategori sangat baik sebagai unit penyelanggara pelayanan publik di lingkungan Pemkab Padangpariaman. Dua OPD tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Pemkab Padangpariaman.
Saat penyerahan penghargaan Senin kemarin, Atas nama Pemerintah, Menteri PAN dan RB tak lupa mengucapkan selamat atas penghargaan yang diraih oleh Gubernur, Bupati dan Walikota pada kesempatan tersebut.
“Jadikanlah penghargaan ini untuk bisa lebih memotivasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.
Menpan dan RB Syafruddin juga tak luput berharap agar kepala daerah dan OPD yang menerima penghargaan bisa terus meningkatkan layanan dan selalu berinovasi, demi terwujudnya kemudahan bagi seluruh layanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Apalagi seperti kita ketahui, saat ini kita sedang berada di era modern ditandai perkembanganv teknologi informasi yang begitu pesat, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara lebih optimal lagi, termasuk dengan menselaraskannya dengan alat-alat tekhnologi yang ada, ” kata Menpan dan RB di Ballroom Raflessia, Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11).
Di era digitalisasi seperti sekarang ini tambah Syafruddin, pihak penyelenggara pelayanan publik jelas sangat dituntuk agar bisa mengimplementasikan pelayanan berbasis elektronik. Terlebih lagi saat ini masyarakat juga sangat menuntut hadirnya pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan akuntabel.
“Saat ini Negara kita juga sudah semakin terbuka, begitu pula rakyat juga serba pengen banyak tau apa yang dilakukan penyelenggara publik. Ini artinya tranparansi, inovasi dan kebijakan yang pro-rakyat sudah menjadi suatu keniscayaan” kata Syafruddin lagi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa dalam kesempatan itu melaporkan mengingat banyaknya daerah yang akan dinilai maka dalam melakukan penilaian pihaknya juga ikut bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara RI. Di samping itu, proses Evaluasi yang dilakukan berlangsung secara online.
“Jumlah yang dijadikan lokus penilaian sebanyak 206 daerah, meliputi tiga OPD, yaitu DPMPTSP, Disdukcapil dan RSUD. Hasil penilaiannya, bahwa yang mendapat Nilai A kategori RSUD sebanyak 34 buah, Nilai A untuk DPMPTSP 36 Daerah dan Nilai A untuk Disdukcapil sebanyak 25 Daerah se-Indonesia,” terangnya.
“Selanjutnya, sesuai Keputusan Menpan RB nomor 176 Tahun 2018, hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik kita serahkan hari ini. Selamat bagi penerima penghargaan dan tingkatkan” imbuh Diah menambahkan.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengaku jika pihaknya sangat suprise sekali menerima dua penghargaan yang begitu penting, yang berhasil disumbangkan oleh dua OPD di lingkungan Pemkab Padangpariaman.
Hal itu menurutnya, tentunya tidak terlepas dari komitmen pihaknya untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih prima dan optimal kepada seluruh masyarakat serta bagi siapa pun yang ingin berurusan di Padangpariaman.
“Sebagaimana diketahui, bahwa pelayanan prima adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu sedari awal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah komit agar lebih fokus terhadap penyelengaraan pelayanan publik di daerah ini,” terangnya.
Orang nomor satu di Padang Pariaman ini juga menambahkan, bahwa prestasi yang diterima kali ini jelas sangat membanggakan bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Penghargaan ini lanjutnya sekaligus menjadi bukti nyata bahwa paradigm pelayanan sudah berubah. “Bagi kita tidak ada lagi istilah jika bisa diperlambat untuk apa dipercepat,” terangnya.
Artinya, mindset pelayanan harusnya sudah berubah juga. Aparatur melayani masyarakat sepenuh hati tanpa imbalan apapun. “Untuk itu khusus di Padang Pariaman, kita telah sepakat, tidak ada istilah pejabat, yang ada itu pelayan masyarakat,” kata Alumnus Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.
Ia mengaku bangga dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil dan DPMPTP sehingga meraih nilai tertinggi. Artinya, layanan yang dilakukan selama ini telah berhasil memuaskan masyarakat dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
Bagi OPD yang berprestasi, kata Ali Mukhni, diberikan reward seperti Sertifikat penghargaan dan diprioritaskan dalam penganggaran. “Untuk dinas yang berprestasi, jadikan penghargaan ini menjadi cambuk untuk lebih berinovasi dan jangan cepat berpuas diri,” kata Bupati yang digadang-gadang memiliki kans sebagai Gubernur Sumbar itu.
Di pihak lain, menanggapi penghargaan yang diterima Senin kemarin, Kepala Disdukcapil Muhammad Fadhly menegaskan, penghargaan yang diterima pihaknya berdasarkan surat dari Kemenpan dan RB, Nomor B/466/S.PP.02/2018 tertanggal 16 November 2018.
Dimana sebelumnya Tim dari Kemenpan RB dan LAN RI, lanjut M Fadhly, juga telah menilai dan meninjau langsung penyelenggaraan pelayanan publik di Padang Padang sejak awal tahun ini. Kemudian Tim Pusat juga mendatangi objek penilaian pada pertengahan bulan Agustus lalu.
Dalam hal ini ada tiga OPD yang menjadi objek penilaian oleh Kemenpan dan RB yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Diinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan RSUD Parit Malintang.
Menurutnya, sedikitnya ada enam aspek penilaian sesuai dengan bobot penilaiannya masing-masing, yaitu Kebijakan Pelayanan 30 persen, aspek Profesionalisme SDM 18 persen, Sarana Prasarana 15 persen, Sistim Informasi 15 persen, Komsultasi dan pengaduan 15 persen serta aspek Inovasi 7 persen.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa meraih penghargaan dengan raihan nilai A. Ini sekaligus menunjukkan bahwa inovasi yang kita lakukan selama ini terbukti telah sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Fadhly.
Sementara Kepada DPMPTP Hendra Aswara mengatakan, diperolehnya penghargaan ini tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan seluruh pihak, termasuk dukungan jajaran kecamatan, nagari dan stakeholders lainnya.
“Karena kita yakin dan percaya, bahwa usaha takkan mengkhianati hasil. Dan alhamdulillah, penghargaan dari Kemenpan RB, yang merupakan penghargaan kedua bagi DPMPTP pada tahun ini adalah bukti nyatanya. Karena sebelumnya kita juga menjadi peringkat 1 pelayanan publik tingkat Sumbar,” kata Jebolan STPDN angkatan XI ini.
Penghargaan ini, ujar Hendra, selanjutnya akan didedikasikan untuk seluruh pihak, yang telah bekerja keras melayani masyarakat. Inovasi AJEP, SEJATI, Weekend Service, Perizinan berbasis Android akan terus dilanjutkan dan dikembangkan ke depannya.
“Sesuai arahan Bapak Bupati, tentunya kita akan terus berinovasi untuk kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padangpariaman yang kita cintai ini,” kata Jebolan STPDN angkatan XI ini. (***)
