Menu

Lahan Berstatus Pinjam Pakai, Perubahan MAN Bungus Teluk Kabung Terkendala

  Dibaca : 145 kali
Lahan Berstatus Pinjam Pakai, Perubahan MAN Bungus Teluk Kabung Terkendala
KUNJUNGI MAN— Ketua dan anggota DPRD Padang mengunjungi MAN Bungus Teluk Kabung, Rabu (2/8).

BUNGUS, METRO
Warga Bungus Teluk Kabung ingin Madrasah Aliyah Bungus (MAN) Teluk Kabung yang merupakan afiliasi dari MAN 1 Padang berubah status menjadi negeri. Kepala MAN Bungus Teluk Kabung, Azwar mengatakan, keinginan masyarakat itu sudah disampaikan kepada Kemenag Kota Padang, Kemenag Sumbar dan Pemko Padang.

“Kami telah sampaikan sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini belum juga terkabul. Keinginan itu kami sampaikan juga kepada Komisi IV DPRD Padang saat berkunjung ke sekolah ini,” ujarnya, Rabu (2/9).

Ia mengatakan, perubahan sekolah ini terkendala dengan status lahan dimana sekolah ini berdiri. Lahan sekolah ini berstatus pinjam pakai dari Pemko Padang. Jadi untuk syarat perubahan sekolah ini adalah Pemko Padang harus menghibahkan tanah ini kepada Kemenag RI. Syarat ini mutlak dari Kemenag RI jika ingin sekolah dinegerikan.

“Maka dari itu kami sangat berharap sekali kepada anggota DPRD Padang untuk dapat membantu kami agar Pemko Padang bisa menghibahkan tanah ini kepada Kemenag RI,” paparnya.

Kabid Pendidikan Madrasah Kemenag Sumbar, Syamsul Arifin mengakui perubahan MAN Bungus Teluk Kabung ini terkendala dengan status lahan. Pasalnya, syarat untuk suatu sekolah bisa dinegerikan bilamana status lahannya milik Kemenag RI.

“Lahan sekolah ini masih berstatus pinjam pakai dari Pemko Padang. Jadi, supaya sekolah ini bisa diproses untuk negeri Pemko Padang harus menghibahkan lahan tersebut kepada Kemenag RI. Ini yang kita tunggu sekarang. Mudah-mudahan harapan masyarakat Bungus bisa dikabulkan Pemko Padang,” ucapnya.

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani mengatakan ia bersama anggota Komisi IV lainnya berjanji akan membantu mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Ia menjelaskan, tanah ini belum juga dihibahkan karena terkendala Perda RT/0RW dimana lahan yang ditempati sekolah ini peruntukkannya untuk lahan pertanian.

“Ini informasi yang saya peroleh dari BPKAD. Bahwasanya tanah ini berdasarkan Perda RT/RW diperuntukan untuk lahan pertanian,” ungkapnya.

Ia berjanji setelah anggota dewan selesai melaksanakan reses akan mengundang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Di situ nantinya anggota dewan akan dorong bagaimana tim tersebut memberikan rekomendasi yang akan difinalkan pada saat perubahan tata ruang nantinya. “Insha Allah kami tidak akan lupa untuk memperjuangkan sekolah ini menjadi negeri,” ujarnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional